Kedewasaan Berdemokrasi Bangsa Indonesia Sudah Teruji oleh Sejarah dan Waktu

MALANG, Kabartanahpapua.com – Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo menilai kedewasaan berdemokrasi rakyat Indonesia sudah teruji oleh sejarah dan waktu.

Sejak mengalami transisi demokrasi dari rezim otoritarian pada tahun 1998 dan berproses ke dalam tahap konsolidasi sekarang ini, kematangan berdemokrasi sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Kematangan tersebut ditunjukkan dalam proses pilkada serentak pada tahun ini, di mana digelar 171 pemilihan kepala daerah, baik dari tingkat gubernur hingga bupati dan walikota. Nyaris tidak ada gangguan yang berarti dalam proses tersebut dan masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik,” kata Eko di hadapan lebih dari 300 mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang (UNM) di Gedung Sasana Budaya, Malang, Kamis (23/8/2018).

(Baca Juga: Penyebutan Tahun Pesta Demokrasi Bermakna Positif Ketimbang Tahun Politik)

Menurut Eko, pemilu pada hakikatnya adalah pesta demokrasi. Karena, pada momen itulah rakyat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, memilih pemimpin terbaik.

“Oleh karena pemilu merupakan pesta demokrasi, maka yang seharusnya terasa di tengah-tengah masyarakat adalah kegembiraan, kejujuran, kompetisi yang sehat. Di situlah kedaulatan rakyat dimaknai,” kata mantan Ketua KPU Surakarta ini.

Ia mengatakan bahwa agenda politik pada 2019 di mana kali pertama berlangsung pemilihan Presiden bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif tidak akan menimbulkan gejolak yang dapat mengganggu bangunan sistem sosial di tengah masyarakat.

“Nantinya, setiap warga negara yang telah memiliki hak politiknya akan mencoblos lima kartu suara yang berbeda, yakni memilih anggota DPRD tingkat II, DPRD tingkat I, DPR, DPD, dan presiden,” ujar Eko.

Pada sesi tanya jawab, salah seorang mahasiswa mempertanyakan program pembangunan Presiden Jokowi yang menitikberatkan infrastruktur, sementara program revolusi mental belum terlihat bentuknya.

Menjawab pertanyaan ini, Eko menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah instrumen atau alat untuk mewujudkan peradaban baru, konektivitas baru, kebudayaan baru.

“Infrastruktur itu mengubah cara pandang masyarakat, membuka keterisolasian, dan membangun kebiasaan-kebiasaan baru dalam masyarakat,”ujar Eko.

(Baca Juga: Moeldoko: Pembangunan Infrastruktur Menyentuh Suasana Batin Masyarakat)

Terkait pertanyaan tentang cara mengetahui informasi yang tepat mengenai program pembangunan yang dikerjakan, menurut Eko, pemerintah telah menyediakan informasi dan data-data resmi yang dapat diakses oleh publik.

Iapun mengajak para mahasiswa tidak mudah terpancing dan emosi dengan berita-berita bohong atau hoaks, berita palsu, serta informasi menyesatkan.

“Saya mengajak para mahasiswa untuk menggunakan akal sehat dan rasionalitasnya saat mengonsumsi informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk ikut memerangi penyebaran berita-berita bohong juga makin meningkat,” kata Eko.

Eko mengaku optimis bahwa kedewasaan berpolitik masyarakat akan semakin baik dan meningkat, sehingga Indonesia dapat menunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi salah satu negara demokratis yang terbesar di dunia. (Fox)