Ini 7 Pesan Jokowi untuk Pengelolaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2018

Jakarta, Kabartanahpapua.com – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada 86 Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp847,4 triliun serta DIPA transfer daerah dan dana desa 2018 berjumlah Rp766,2 triliun.

DIPA ini bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun. “Dana yang sangat besar itu harus dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

Presiden meminta jajarannya dan kepala daerah di seluruh Tanah Air untuk segera membenahi tata kelola dan administrasi APBN ataupun APBD agar lebih efektif dan efisien. Menurutnya masih banyak sistem di Indonesia yang menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran tanpa hasil maksimal.

“Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil, bukan orientasinya prosedur,” kata Presiden dalam sambutannya.

Pengelolaan APBN/APBD 2018 harus Efektif dan Efisien

Berikut 7 pesan dari Presiden untuk pembenahan tata kelola dan administrasi APBN/APBD yang bisa diterapkan pada tahun Anggaran 2018 oleh K/L serta pemerintah provinsi dan daerah.

Pertama, Presiden meminta agar memperkuat sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi antar kegiatan yang didanai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan dana desa.

“Ini harus sambung, terintegrasi, kalau tidak bisa ulang lagi. Bangun bendungan, bangun waduk, bertahun-tahun irigasinya ndak ada. Bangun pelabuhan, jalan menuju ke pelabuhan ndak ada. Ini nggak satu dua, waduk ndak satu dua pelabuhan ndak satu dua, jangan kita ulang lagi,” kata Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar K/L dan pemerintah daerah melakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus. “Uang jangan diecer-ecer semuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak nampak. Baunya saja tidak nampak, apalagi fisiknya. Ini kalau kita terlalu banyak kegiatan,” urai Presiden.

Ketiga, Presiden meminta agar K/L dan pemerintah daerah meningkatkan belanja publik dan memenuhi belanja mandatory. “Ini yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, alokasi dana desa termasuk alokasi belanja infrastruktur yang bersumber dari DAU maupun DPH,” jelas Presiden.

Keempat, Presiden meminta agar Perda APBD harus disahkan tepat waktu. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan serta menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun. “Jadi kalau APBN sudah, DIPA sudah berikan, APBD sudah diketok, 1 Januari mulailah mengeluarkan dana-dana itu agar peredaran uang dibawah (masyarakat) muncul di awal tahun,” kata Presiden.

Kelima, Presiden meminta agar K/L dan pemerintah daerah melakukan efisiensi seperti belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor kegiatan dan rapat. Disini Presiden menekankan agar K/L serta pemerintah daerah harus teliti sejak awal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dari tiga tahapan RKA yakni persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, Presiden meminta agar fokus pada pelaksanaan yang menjadi kegiatan inti.

“Yang terjadi adalah penyusunan RKAKL dan RKA dinas, biasanya malah fokus kegiatan pendukungnya bukan pada kegiatan intinya. Ini sudah saya lihat di kementerian. Saya dulu waktu menjadi walikota dan gubernur, saya lihat di dinas-dinas. Hati-hati dengan ini, sekali lagi malah fokus pada kegiatan pendukung bukan kegiatan inti. Ini kalau menteri-menteri mengerti manajemen keuangan mestinya ini dirubah. Gubernur, walikota, bupati mestinya ini dirubah,” tegas Presiden.

Keenam, Presiden ingin dana desa Tahun Anggaran 2018 dikerjakan secara swakelola yang bersifat padat karya dengan skema cash for work dan menggunakan bahan baku lokal.

“Tolong, Pak Gubernur, Bupati, Walikota mengarahkannya biar betul. Untuk apa ini dilakukan padat karya cash for work, agar masyarakat kita di desa bekerja semuanya. Ini kalau dikerjakan benar, kerja semuanya sudah kita hitung ada 14,8 juta orang bekerja,” kata Presiden.

Ketujuh, Presiden meminta agar jajarannya dan pemerintah daerah fokus bekerja. Ia mengingatkan pada 2018 penuh dengan agenda strategis sebagai tuan rumah Asean Games, pilkada serentak dan tahap awal pemilu 2019.

“Saya mengingatkan agar fokus bekerja, meningkatkan koordinasi diseluruh jajaran sehingga APBN bisa menjadi katalisator pembangunan. Juga perlu menggandeng sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya di infrastruktur,” kata Presiden. (Ong)