Bupati Mimika: Harga Barang Naik 22 Persen, Pembangunan Fisik Terhambat

TIMIKA,KTP.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa kenaikan harga barang secara nasional menjadi penyebab utama lambatnya pembangunan fisik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Bahkan, ia menilai kondisi ini tidak hanya terjadi di daerahnya, melainkan hampir di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Bupati di Hotel Horison Diana, Mimika, Rabu (20/5/2026).

Menurut Johannes Rettob, saat ini banyak masyarakat mengkritisi pembangunan infrastruktur yang seolah tidak berjalan. Padahal, akar masalahnya adalah tingginya lonjakan harga material dan biaya transportasi.

“Kenapa pembangunan infrastruktur tidak jalan? Harga-harga barang sekarang hampir seluruh Indonesia naik 22 persen. Misalnya kita ambil material di Surabaya, naik 22 persen, belum lagi ongkos kirim ke sini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transportasi ke Mimika yang mahal turut memperparah kondisi. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa melakukan peninjauan ulang terhadap harga satuan pekerjaan.

“Transportasi saja mahal. Ini bukan hanya di Mimika. Saya ini wakil ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Kami sering bahas ini. Rata-rata daerah di Indonesia sedang melakukan evaluasi,” tuturnya.

(Baca Juga: Bupati Mimika: Bangun Olahraga dari Kampung, Bukan Hanya Infrastruktur Fisik)

Bupati mengungkapkan, saat ini kegiatan yang berjalan baru sebatas belanja jasa, sementara belanja infrastruktur nyaris belum ada.

(Baca Juga: Bupati Mimika:Pelayanan Kesehatan Di Pegunungan Masih Belum Stabil, Namun Kita Beri Apresiasi Tenaga Kesehatan)

“Kegiatan yang berjalan rata-rata belanja jasa. Belanja infrastruktur hampir praktis belum jalan karena kami harus merubah dulu angka-angka harga satuan,” katanya.

Untuk menanggulangi minimnya pembangunan fisik di tengah mahalnya harga barang, Pemkab Mimika berencana mengurangi volume pekerjaan. Langkah ini diharapkan agar kontraktor tidak terbebani dan bersedia mengikuti tender.

“Sekarang saya tanya, kalau harganya mahal, kontraktor mau kerja? Volumenya kita bikin jalan 1 kilometer, tapi uangnya cuma Rp10 juta. Kita paksakan kontrak dengan Rp10 juta, dia mau? Tidak ada yang ikut tender. Makanya kami review. Uang tidak mungkin ditambah, yang kami lakukan adalah mengurangi volume. Rata-rata semua begitu,” paparnya.

Bupati juga menegaskan bahwa lambatnya pembangunan fisik bukan fenomena lokal. Jika ada daerah yang terlihat tetap membangun, menurutnya itu karena proyek tersebut merupakan program tahun jamak (multiyears).

“Orang bilang di kabupaten lain sudah jalan. Ya, itu yang jalan rata-rata adalah proyek multiyears. Tetapi untuk proyek tahunan, hampir praktis tidak ada,” pungkasnya. (EH)