Kembali di Datangi Aliansi Honorer Mimika, DPRD Tegaskan Akan Bongkar Kecurangan pengangkatan pegawai K2 formasi 600

TIMIKA,KTP.com – Aliansi Honorer Kabupaten Mimika kembali lakukan aksi di Kantor DPRD Mimika, Kamis (21/7/2022). Kedatangan mereka melakukan aksi adalah untuk menagih janji kepada DPRD Mimika untuk menyelesaikan masalah adanya manipulasi data honorer dalam pengangkatan pegawai K2 formasi 600 oleh Pemkab Mimika.

Anggota DPRD Mimika Saleh Alhamid saat menemui Aliansi Honorer Mimika usai rapat Paripurna mengatakan, dewan telah menyerahkan semua dokumen dan bukti-bukti kecurangan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Tadi kami sudah menyerahkan secara langsung. Beberapa fraksi juga sampaikan aspirasi kalian yang sama dan mendukung kalian. Tadi kami juga sudah ‘kupas’ semuanya. Intinya kami akan terus bersama adik-adik kalian untuk perjuangan ini menegakan keadilan,” ucapnya.

Menurut Saleh perjuangan Aliansi Honorer Mimika adalah perjuangan yang benar-benar disampaikan dari hati.

“Perjuangan mereka yang sudah setingkat demo-demi begini tentunya ini adalah ungkapan hati yang paling dalam. Mohon kiranya Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat juga ikut mendengarkan keluhan ini. Kami DPRD juga akan terus berupaya memperjuangkan ini,” tuturnya.

“Dan perlu diingat, mereka yang tergabung dalam aksi ini tidak boleh diberikan sanksi apa pun,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob saat ditemui saat menghadiri rapat Paripurna DPRD Mimika mengatakan, dari data-data yang sudah diterima pihaknya mengakui adanya kecurangan atau manipulasi data yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pengangkatan K2 formasi 600.

“Saya sudah terima bukti data-data itu. Dan data-data itu luar biasa. Saya yakin bahwa itu memang terjadi sesuatu yang tidak benar di pemerintah kabupaten Mimika. Itu harus kita akui,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Mimika,

(Baca Juga: Puluhan Honorer Kembali Demo Ke DPRD Mimika Pertanyakan Pengaduan Mereka yang Belum Dijawab)

Wabup Rettob menerangkan bahwa dalam pengangkatan K2 formasi 600 seharusnya yang diprioritaskan adalah honorer yang telah bekerja diatas 5 tahun.

Namun, setelah dilihat hasilnya ternyata banyak honorer-honorer yang baru bekerja di bawah 5 tahun yang justru diakomodir dalam pengangkatan tersebut. Bahkan ada juga yang sama sekali bukan honorer.

“Data yang saya sudah pegang ada kurang lebih tujuh orang yang sama sekali tidak pernah jadi honorer. Itu pun baru di beberapa OPD, belum semua yang kita kumpul datanya,” ungkapnya.

“Ada banyak sekali yang saya kenal juga dan ternyata mereka itu baru masuk honorer satu tahun. Padahal persyaratan verifikasi data yang dikirim ke BKN dan juga ke Menpan itu harusnya yang sudah di atas 5 tahun,” Imbuhnya.

Kejanggalan-kejanggalan seperti itulah yang meyakinkan Wabub Rettob bahwa dalam pengangkatan CPNS formasi 600 telah terjadi manipulasi data.

“Ini jelas, pasti ada manipulasi data. Pasti ada pemalsuan tanda tangan juga bisa, pemalsuan SK, dan pemalsuan segala macam. Kalau ada manipulasi data berarti hubungannya kriminal. Saya akan tindak tegas itu,” tandasnya.

“Nanti kita akan lihat siapa yang terlibat di sini. Apakah pimpinan OPD atau orang-orang tertentu, atau mungkin pemain-pemain di bagian ketik-ketik. Ini harus kita cek. Kalau memang kedapatan siapa yang melakukan itu maka kena hukuman disiplin pegawai negeri, jelas dipecat,” tegas Wabup melanjutkan.

Di samping itu, Wabup Rettob juga menyampaikan bahwa 600 nama yang telah diusulkan Pemkab Mimika kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan-RB melalui Kepala Kantor Regional IX Jayapura untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih bisa dibatalkan.

“Sampai saat ini NIP belum ditetapkan karena baru 11 Kabupaten yang telah mengusulkan nama- nama ke Menpan. Mereka akan menunggu semua Kabupaten masuk baru bisa keluarkan formasi. Jadi ini masih sangat bisa untuk dibatalkan,”ujarnya.(DEN)