Menteri PUPR: Sanitasi dan Air Bersih Kunci Mengurangi Jumlah Stunting di Asmat

JAKARTA, HaIPapua.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan dukungan penyediaan infrastruktur guna mendukung percepatan pemulihan kesehatan masyarakat di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan infrastruktur itu berupa sarana prasarana air bersih termasuk melalui sumur bor, pembangunan rumah layak huni (rumah swadaya dan rumah khusus) serta peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Asmat.

“Kebutuhan sanitasi dan air bersih menjadi salah satu kunci utama untuk pengurangan jumlah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama (stunting),” kata Menteri Basuki dalam Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X dengan beberapa Menteri Kabinet Kerja dengan agenda membahas tindak lanjut KLB wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat di Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

(Baca Juga: Ini Kegiatan Satgas Kesehatan TNI Paska KLB Campak)

Menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR telah membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kota Agats 2007 lalu dengan kapasitas 10 liter/detik untuk 230 sambungan rumah. Tahun 2018 akan direhabilitasi kembali agar berfungsi dengan baik.

Selanjutnya, pada 2018 akan dilakukan optimalisasi SPAM di Distrik Atsj & Distrik Sawa Erma dengan kapasitas 5 liter/detik dan dialokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar serta SPAM Kota Agats dengan kapasitas 10 liter/detik dengan anggaran Rp10 miliar.

Selain itu, kata Menteri Basuki, PUPR juga akan membangun SPAM sebanyak 24 unit kapasitas masing-masing 1 liter/detik dengan nilai Rp39,7 miliar melalui kegiatan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Ketersediaan air bersih diperbanyak dengan pembangunan 5 Sumur Bor pada 2018 dengan anggaran Rp 6 miliar.

“Kami akan bekerja sama dengan Badan Geologi untuk menyelidiki kondisi air tanahnya. Kita akan bor untuk mendapatkan air tanah sehingga tidak perlu ambil jauh dari sungai. Saya sudah menginstruksikan Balai Wilayah Sungai di Merauke untuk memberangkatkan alat bor kesana,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan Kementerian PUPR akan melaksanakan program rumah swadaya untuk perbaikan rumah tidak layak dengan melibatkan masyarakat akan dilakukan pada tahun 2018 dengan target 1.000 unit dengan anggaran Rp15 miliar.

Sebelumnya, kata Menteri Basuki, Kementerian PUPR pada 2017 juga telah menyusun detail pengembangan Daerah Rawa di Distrik Fayit dan Distrik Ayip. Sementara untuk mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Asmat, kata Menteri Basuki, Kementerian PUPR sejak 2016 telah membangun rumah khusus di Kampung Amanamkai dan Kampung Syuru, Distrik Agats sebanyak 114 Unit dengan biaya Rp19,9 miliar.

Kegiatan ini dilanjutkan 2017 lalu dengan anggaran Rp5 miliar untuk membangun rumah khusus di Kampung Segare, Distrik Aweyu sebanyak 20 Unit. Tahun 2018 telah dialokasikan sebesar Rp45 miliar untuk pembangunan 150 unit rumah khusus,” kata Menteri Basuki.

(Baca Juga: Menkes Ungkap 4 Faktor Penghambat Pelayanan Kesehatan di Papua)

Selain itu Kementerian PUPR juga tengah membangun tujuh jembatan di wilayah Kabupaten Asmat dengan total anggaran Rp 331,79 miliar. Untuk membuka keterisoliran wilayah, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Zeni TNI AD, kini tengah melakukan pembangunan dan preservasi ruas Kenyam-Batas Batu sebagai jalan nasional terdekat dari Kabupaten Asmat.

Akses menuju Kabupaten Asmat juga akan terbuka dengan pembangunan Jalan Trans Papua ruas Wamena-Mumugu sepanjang 284,3 km dan Kenyam-Dekai sepanjang 167 km. “Logistik bantuan akan dibawa dari Wamena ke Mumugu kemudian dilanjutkan melalui sungai menuju pelabuhan terdekat ke arah Agats,” kata Menteri Basuki.

Turut mendampingi Menteri Basuki, yakni Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Hardi Simamora, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Widiarto dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Ong)