Sri Mulyani: Kami Ingin Jadi Partner Pemda untuk Melayani dan Membangun Daerah

MANOKWARI, Kabartanahpapua.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari, Papua Barat, Rabu (19/12/2018) kemarin.

Dalam sambutannya Sri Mulyani menyampaikan harapannya dengan kehadiran GKN Manokwari akan mempermudah sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan pelayanan instansi vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada instansi vertikal lembaga/Pemerintah Daerah dan masyarakat Papua Barat.

“Saya berharap dengan peresmian gedung ini, sinergi, hubungan baik, dan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder bisa ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani.

(Baca Juga: Serahkan DIPA 2019, Presiden: Jangan Ada Penyalahgunaan Anggaran)

Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hadir untuk melayani dan membantu pembangunan di daerah.

“Kami hadir di setiap pelosok Indonesia, ikut melayani dan membantu pembangunan di daerah. Saya berharap semua dana melalui APBN dan APBD dapat menghasilkan kemajuan-kemajuan yang dinikmati masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, APBN sebagai instrumen fiskal yang mempunyai fungsi penting, tidak hanya untuk memajukan kesejahteraan rakyat tetapi juga sebagai penggerak pemerintahan di seluruh wilayah di Indonesia.

Untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019, Provinsi Papua Barat akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp28,34 triliun yang terdiri dari anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), dana Transfer ke Daerah, dan Dana Desa.

“Kita berharap dengan alokasi dana tersebut bisa menjadi faktor pendorong kemajuan di Provinsi Papua Barat baik infrastruktur fisik dan sosial,” ucap Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga memaparkan mengenai alokasi Transfer ke Daerah yang akan diterima oleh Papua Barat. Dana-dana tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8,3 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp4,3 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp4 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp1,85 triliun, Dana Desa Rp1,52 triliun, DAK non-fisik Rp855.4 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp63,3 miliar.

“Saya berharap seluruh dana tersebut dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua Barat,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia periode 2010-2016.

(Baca Juga: Kemana Raibnya Gaji dan Tunjangan Guru SMA-SMK di Papua?)

Pada akhir sambutannya, Sri Mulyani berpesan agar jelang akhir tahun dan menyambut tahun baru 2019, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan belanja dengan baik dan meningkatkan pelaksanaan anggaran 2019. Ia juga mengingatkan bahwa tanggal 1 Januari walaupun tanggal merah tapi APBN sudah mulai bekerja untuk rakyat.

“Tak lupa saya kembali tegaskan bahwa Kemenkeu tidak hanya fokus membangun gedung yang baik tapi Kemenkeu juga bekerja keras membangun sistem dan birokrasi yang bebas korupsi dan bersih melayani,” papar Sri Mulyani.

“Saya berharap dengan Kemenkeu hadir di seluruh pelosok Indonesia, kami ingin menjadi partner pemda yang setia melayani dan ikut terus mendorong pembangunan di daerah,” kata Sri Mulyani mengakhiri sambutannya.

Banyak Kendala

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengungkapkan bahwa pembangunan GKN Manokwari telah selesai dilaksanakan pada 29 April 2018 sesuai dengan Addendum IV Kontrak Nomor SP-06/GKN.11/2017 tanggal 29 Desember 2017.

Pembangunan GKN Manokwari memakan waktu cukup lama karena terdapat beberapa kendala, baik secara administratif pengadaan maupun permasalahan hukum.

“Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk menyelesaikan pembangunan GKN Manokwari demi mewujudkan pelayanan prima di wilayah timur Republik Indonesia, khususnya Provinsi Papua Barat. Penyelesaian pembangunan GKN Manokwari dapat terwujud berkat kerja sama yang baik antara Kemenkeu dan Pengadilan Negeri Manokwari serta instansi terkait lainnya,” kata Hadiyanto.

(Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Bertemu Jajaran Kemenkeu di PLBN Skouw)

GKN Manokwari memiliki tiga lantai dengan total luas bangunan 3.840 m², didesain melambangkan logo Kemenkeu dan mempunyai arti ungkapan suatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kemenkeu.

Sejak 1 September 2018, GKN Manokwari telah digunakan oleh beberapa satuan kerja, antara lain Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Provinsi Papua Barat; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat; serta Aula Gedung Keuangan Negara.

Peresmian yang dilaksanakan hari ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, jajaran Pejabat Eselon I Kemenkeu, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat, jajaran Pejabat Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga Provinsi Papua Barat, dan Pimpinan/Pejabat Provinsi Papua Barat. (Fox)