Pemkab Mimika Tegaskan Tailing Tak Lagi Dipandang Sebagai Limbah, Tapi Potensi Ekonomi Baru

TIMIKA,KTP.com  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika secara resmi memperbarui komitmennya untuk mengelola tailing PT Freeport Indonesia (PTFI) secara terarah, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat setempat. Hal ini mengemuka dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, Kamis (21/5/2026).

Dalam forum yang membahas peninjauan ulang Rencana Induk Pemanfaatan Tailing tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan SDM, Petrus Pali Amba, menegaskan bahwa isu tailing tidak lagi bisa dilihat hanya dari sisi lingkungan. Lebih dari itu, ia menyebutnya sebagai isu strategis yang bersinggungan langsung dengan ekonomi, sosial, tata ruang, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.

“Sisa hasil tambang ini memiliki potensi besar jika dikelola dengan inovasi, teknologi, dan kerja sama banyak pihak. Pemerintah daerah melihat tailing sebagai sumber daya yang bisa dikembangkan, bukan sekadar limbang,” ujar Petrus membacakan amanat bupati.

Dengan perencanaan matang, kata dia, kawasan tailing bisa diubah menjadi zona produktif. Mulai dari pendukung industri, lokasi riset, hingga pusat pemberdayaan ekonomi rakyat. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian, perlindungan hak masyarakat adat, dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang tetap menjadi panglima.

(Baca Juga: DPR Papua Tengah  Bersama Pemerintah Daerah Bahas Pelayanan Kapal Perintis ke Distrik Jita)

FGD yang berlangsung dihadiri perangkat daerah, tim akademisi dari Universitas Islam Bandung, perusahaan daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya itu juga menyepakati sejumlah poin penting. Di antaranya perlunya penetapan lokasi pengembangan kawasan yang realistis, keselarasan dengan dokumen tata ruang, penguatan legalitas dan kelembagaan, serta kajian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif.

Sekretaris BRIDA Mimika, Darius Sabon Rain, menjelaskan bahwa Rencana Induk yang disusun sejak 2022 ini memang perlu ditinjau ulang. “Kondisi daerah dan kebutuhan pembangunan terus bergerak cepat. Review ini penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi regulasi yang dibutuhkan, dan menghasilkan rekomendasi strategi yang benar-benar implementatif,” jelas Darius.

Pemkab Mimika berharap forum ini dapat melahirkan peta jalan implementasi yang terukur dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat adat menjadi kunci utama agar pengembangan kawasan tailing bisa berlangsung bertahap, memberi dampak ekonomi jangka panjang, namun tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

“Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat. Hasil FGD ini harus menjadi landasan kebijakan yang kuat, mewujudkan kawasan tailing yang produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan,” tutup Bupati dalam sambutannya. (EH)