Tanah Papua
Musrenbang Otsus DTI 2026 Hasilkan 44 Program, Pemkab Mimika: Harus Tepat Sasaran dan Transparan
TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (Musrenbang Otsus DTI) Tahun 2026. Forum yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Selasa (31/3/2026) ini menghasilkan 44 program prioritas pembangunan.
Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Mimika, Santi Sondang, S.IP. Turut hadir Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, S.Sos., S.H., M.H., beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Santi Sondang menegaskan bahwa Musrenbang Otsus merupakan forum strategis untuk memastikan dana Otonomi Khusus benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Ia mengingatkan tiga hal krusial yang harus menjadi perhatian seluruh OPD: ketepatan sasaran program, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta sinergi antarsektor.
“Dana Otsus harus memberikan manfaat yang nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung. Program yang disusun harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama antara pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, agar hasil pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Panitia, Izak Rahajaan, menjelaskan bahwa Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah yang bersumber dari dana Otsus dan DTI. Menurutnya, forum ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya sekaligus penyusunan prioritas ke depan yang selaras dengan RPJPD dan RKPD.
“Kami ingin memastikan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas perencanaan agar lebih tepat sasaran,” ujar Izak.
Dengan dirumuskannya 44 program dalam Musrenbang kali ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pembangunan yang berjalan semakin inklusif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. (EH)
