Kesbangpol Gelar Koordinasi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, serta partai politik berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Ultima pada Selasa (17-6/2025) yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait Narasumber dalam acara tersebut adalah Kartika Mulia Sari, Ditjen Pola Umum Kemendagri (Bina Politik Dalam Negeri), Yan Selamat Purba, Kepala Kesbangpol.

Frans Kambuh, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif demi membangun pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Eksekutif, termasuk kepala daerah dan jajaran pemerintahan, memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Sementara itu, DPRK berfungsi dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik,” ungkapnya.

Frans Kambuh juga merinci beberapa aspek penting dalam hubungan eksekutif dan legislatif yang perlu diperhatikan, antara lain:

1.Penyusunan dan Pengesahan APBD: Eksekutif mengusulkan anggaran daerah, sementara legislatif membahas dan menyetujuinya agar selaras dengan prioritas pembangunan.

2.Pembuatan Peraturan Daerah (Perda): DPRD dan eksekutif bersama-sama merancang regulasi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3.Pengawasan dan Evaluasi Program: DPRD berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan eksekutif demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.
4.Kemitraan dalam Pembangunan: Sinergi antara kedua lembaga diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berlangsung efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Frans menekankan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif seharusnya berdasarkan prinsip kemitraan dan keseimbangan tanpa ada dominasi dari satu pihak. Ia berharap sinergi antara kedua lembaga dapat diperkuat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan daerah.

“Komunikasi yang baik, koordinasi yang efektif, serta komitmen bersama adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang harmonis dan produktif,” imbuhnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan daerah.

“Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semakin mempererat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tutupnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Kabupaten Mimika semakin meningkat, serta terciptanya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, “pungkasnya. (RED)