John Gobai: Saatnya Merumuskan Penanganan Kesehatan Menyeluruh di Papua

JAYAPURA, HaIPapua.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) utusan Wilayah Adat Meepago, John Gobai mendesak semua pihak untuk berhenti saling serang di media terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk dan Campak di Kabupaten Asmat. Menurut John, hal utama yang harus dilakukan para pejabat dan tokoh masyarakat di Papua adalah merumuskan program penanganan kesehatan menyeluruh di Tanah Papua, agar kasus KLB Asmat tidak terulang.

“Saatnya kita merumuskan langkah strategis penanganan kesehatan di Papua. DPR Papua diharapkan segera membentuk Pansus Kesehatan dan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Kesehatan untuk merumuskan program jangka panjang penanganan kesehatan di Tanah Papua,” kata John melalui telepon selulernya, Minggu (21/1/2018).

(Baca Juga: drg Aloysius Giay: Kasus Penyakit dan Kematian Ini Sudah Berulang Kali di Asmat)

John mengatakan KLB Asmat menjadi salah satu bukti rentannya Orang Asli Papua (OAP) terhadap masalah kesehatan khususnya yang mereka yang bermukim di daerah yang masih terisolir.

“KLB gizi buruk dan campak di Asmat bukan kali pertama terjadi di Papua, tapi kasus yang kesekian kali terjadi khususnya di wilayah yang masih terisolir dan jauh dari pelayanan kesehatan yang memadai. Masalah ini seperti fenomena gunung es,” ujar John.

Setelah mengumpulkan data-data dan informasi dari berbagai pihak, kata John, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yakni ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai yakni tersedianya rumah sakit yang cukup lengkap dan tenaga dokter dan paramedis yang mencukupi.

“Di setiap kabupaten hendaknya ada rumah sakit yang memadai secara fasilitas medis, selain itu juga tersedia tenaga dokter yang cukup, baik itu dokter ahli dan dokter umum. Bahkan harus dipastikan ketersediaan dokter dan tenaga medis ini harus ada hingga tingkat Puskesmas sehingga masyarakat cepat ditangani,” kata John.

Berkaca dari kasus Asmat, kata John, setiap tenaga dokter yang dikontrak harus diikat dengan aturan yang jelas. Selain itu, pemerintah pun harus bisa memberikan insentif yang memadai agar para dokter ini mau bekerja di wilayah pedalaman. “Jangan sampai seperti kasus Asmat, setelah mereka mendapat beasiswa untuk mengambil pendidikan dokter spesialis yang dibiayai pemerintah daerah lalu kabur. Ini tidak boleh lagi terjadi,” ujar John.

Ia pun mengingatkan perlunya semacam pelayanan kesehatan bergerak (mobile) sehingga bisa menjangkau daerah yang terisolir seperti Satgas Kaki Telanjang.

“Satgas kaki telanjang ini sangat penting, selain memberikan pelayanan kesehatan di daerah terisolir, mereka juga bisa langsung memberikan pemahaman pola hidup sehat kepada masyarakat. Perlu kiranya setiap kabupaten di Papua punya pelayanan seperti ini,” kata John.

Selain itu, kata dia, masyarakat sudah saatnya diajari pertanian dan perikanan modern agar tidak melulu bergantung kepada alam. “Misalnya untuk kondisi alam Asmat, mungkin mereka bisa diajari cara bertani hidroponik sehingga kebutuhan sayur mayur bisa tercukupi,” kata John.

(Baca Juga: Bupati Asmat: KLB Gizi Buruk, Akumulasi Kelalaian Pemerintah dan Masyarakat)

Hal senada diungkapkan anggota DPRP utusan wilayah Adat Anim Ha, Frits Tobo Wakasu yang meminta agar Bupati Asmat dan jajarannya tetap semangat untuk menutaskan permasalahan KLB gizi buruk dan wabah campak di Asmat. “Saya menyesal karena puluhan anak generasi Asmat dan Papua harus pergi dan saya rugi karena mereka itulah masa depan Asmat dan Papua,” kata Frits.

Ia pun berharap agar permasalahan kesehatan ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua agar kasus serupa tidak terus berulang. “Saya minta harus ada pelayanan kesehatan hingga ke kampung-kampung agar masalah kesehatan masyarakat di kampung cepat diatasi,” ujar Frits. (Ong)