Jadi Penonton di PPI Poumako, Kadistrik Miktim Desak Pemberdayaan Masyarakat

TIMIKA, KTP.com – Kepala Distrik Mimika Timur (Miktim) Yulianus Pinimet menyoroti minimnya peran serta warga asli Papua khususnya suku Kamoro berpartisipasi dalam sektor perikanan.

Padahal, kata dia, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika sudah membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Pelabuhan Poumako tempat berlabuhnya ratusan kapal penangkap ikan.

“Saya mau tanya, sudah berapa banyak warga Kamoro yang kerja di PPI. Setidaknya pemerintah sejak awal desain PPI ini bisa menyerap tenaga lokal di wilayah ini, tapi kenyataannya sama sekali tidak ada,” ujar Yulianus pada Musrembang Distrik Miktim di Mapurujaya, Senin (22/3/2021) lalu.

(Baca Juga: Presiden Puji Kemajuan Industri Peternakan dan Perikanan di Tanah Air)

Pemandangan yang terlihat di PPI Poumako, kata Yulianus, menjadi ironi mengingat warga suku Kamoro sangat dekat dengan kehidupan pesisir. Iapun berharap situasi ini menjadi perhatian serius Pemda Mimika dan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Tahun ini akan ada bantuan mesin jonson (mesin tempel) dan sarana prasarana (sarpras) lain untuk warga 5 kampung. Tapi kami minta harus ada pemberdayaan masyarakat sehingga mereka punya keterampilan di bidang perikanan,” tuturnya.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait bisa merencanakan pemberdayaan bagi warga Kamoro bekerja sama dengan Kementerian KKP. Dengan adanya pemberdayaan itu, ia berharap warga Kamoro dapat terserap sebagai tenaga kerja di PPI atau bahkan menjadi nelayan modern yang sehari-hari turun melaut.

“Pemberdayaan ini sangat penting, sehingga warga Miktim khususnya suku Kamoro dapat berpartisipasi dalam semua proses pembangunan termasuk di sektor perikanan dan kelautan,” katanya.

(Baca Juga: Dipicu Ulah Pemuda Mabuk, Seorang Warga Tertembak di Kampung Poumako)

Ia menegaskan bahwa keributan kerap terjadi di Pelabuhan Poumako tak lepas dari ekspresi putus asa karena ketiadaan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya warga asli yang bekerja maka dengan sendirinya intensitas keributan akan berkurang.

“Jika warga sudah bekerja tentu tidak ada waktu lagi untuk berbuat onar. Mengenai kebiasaan mabuk, kami sudah berkomitmen bersama Kapolsek dan Danramil Mapurujaya untuk memberantas peredaran minuman beralkohol atau minuman keras (miras) di Mapurujaya dan sekitarnya,” pungkasnya. (HOW/GOW)