Banyak Kebijakan yang Timbulkan Kegaduhan di Masyarakat, Wabup Mimika Sampaikan Permohonan Maaf

TIMIKA,KTP.com – Banyak kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang menjadi polemik sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Mimika.

Terbaru adalah terkait dengan masalah seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dinilai tidak berpihak kepada dua suku besar di Kabupaten Mimika yakni Mimika Wee dan Amungme.

Pengumuman hasil ini membuat
Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) pada Senin (9/5/2022) mendatangi Kantor Bupati Mimika dan menyampaikan penolakan keras atas hasil tersebut.

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johanes Rettob, saat ditemui di salah satu Hotel ditimika mengatakan bahwa, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kebijakan pemerintah yang akhir akhir ini menjadi polemik sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

(Baca Juga: Wabup Johannes Rettob: Pegawai Mimika Bertugas Berdasarkan SK Bupati Bukan Nota Tugas)

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya mohon maaf atas kebijakan ataupun hal hal yang mungkin menjadi polemik sehingga membuat kegaduhan di tengah masyarakat,”kata Wabup John.

Pemerintah akan mencarikan solusi terbaik guna menyelesaikan persoalan yang menjadi polemik dan penyebab kegaduhan di tengah masyarakat.

“Banyak sekali kebijakan yang membuat polemik di tengah masyarakatnya.Menimbulkan perpecahan dan kegaduhan. Ini mungkin kebijakan yang mungkin keliru tapi yang pasti pemerintah punya niat yang baik untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan semua kegaduhan ini”kata Wabup John.(MSC)