Connect with us

Tanah Papua

Otsus Berakhir, Kontrak dengan Pemerintah Indonesia Berakhir?

Published

on

Jayapura, Kabartanahpapua.com – Gubernur Papua, Lukas Enembe mendesak Pemerintah Pusat memikirkan kelanjutan pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua mengingat alokasi anggaran tersisa 4 tahun lagi.

Menurutnya jika otsus tetap diadakan hendaknya Pemerintah Pusat menyiapkan grand desain secara baik. Terlebih karena sebagian orang Papua menganggap jika otsus berakhir maka kontrak dengan pemerintah sudah selesai.

“Kita minta Pemerintah Jakarta segera menyiapkan grand desain secara baik untuk kelanjutan otsus, walaupun pemberian dana akan berakhir. Ini penting karena bagi sebagian orang Papua karena berakhirnya otsus, maka hubungan dengan pemerintah sudah selesai. Itu yang banyak saya dengar,” kata Lukas di Jayapura, Papua, Selasa (21/11/2017).

Dikonfirmasi terpisah terkait pelaksanaan otsus Papua, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Daerah dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA menegaskan bahwa tidak ada istilah otsus akan berakhir 4 tahun lagi. Kecuali, kata Safrizal, jika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diubah atau dicabut.

“Tidak ada istilah otsus 6 tahun lagi. Dimana lihatnya, undang-undang (otsus) ini berlaku sampai dengan diubah atau dicabut,” kata Safrizal saat menghadiri peringatan berlakunya otsus di Jayapura, Papua.

Safrizal menduga istilah otsus berakhir mengacu pada pemberian dana otsus untuk Provinsi Papua yang tertuang pada UU Otsus Papua, Bab IX tentang keuangan khususnya pada Pasal 33 dan 34. Pada Pasal 34 ayat (3) poin c-6 disebutkan bahwa dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otsus Papua akan berlangsung selama 20 tahun.

“Memang dalam klausul tentang keuangan, dikatakan dana otsus itu diberikan selama 20 tahun dan sekarang sudah 17 tahun. Kurang 3 atau 4 tahun lagi, jadi 2021 pemberian dana otsus terakhir. Tahun 2022 kalau undang-undangnya tidak dirubah maka perlakuan khusus soal dana otsus itu tidak berlaku lagi. Itu yang disebut otsus berakhir,” urai Safrizal.

Menurut Safrizal, aspirasi perubahan UU otsus Papua dari Pemerintah Provinsi Papua belum diterima Kemendagri. Ia berharap Kementerian Hukum dan HAM atau tim perumus yang akan dibentuk nantinya akan melibatkan Kemendagri merumuskan perubahan UU Otsus Papua ini.

“Rencananya revisi UU Otsus Papua akan dibahas tahun depan. Namun, informasi dari pihak DPR revisi ini belum masuk dalam prolegnas 2018,” kata Safrizal.

Menurut Safrizal, Kemendagri mewakili Pemerintah Pusat sepakat untuk melakukan evaluasi besar setelah 17 tahun pelaksanaan otsus di Papua. Dari capaian saat ini, kata dia, masih banyak yang perlu perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

“Kita maunya melakukan evaluasi dulu secara rinci bidang politik, sosial budaya dan ekonomi. Dimana kekurangannya kita cari detailnya, baru kita perbaiki. Tentu yang baik kita pertahankan dan yang belum kita perbaiki,” kata Safrizal. (Ong)

Komentar

Tanah Papua

Tahun Ini Pemkab Mimika Tidak Anggarkan Biaya Perbaikan Asrama Mahasiswa

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Tahun ini Pemkab Mimika tidak menganggarkan biaya untuk perbaikan asrama bagi mahasiswa yang berada di kota studi. Pemkab Mimika hanya menganggarkan sejumlah program yang berkaitan dengan bantuan kepada pelajar atau mahasiswa.

Kepala Bagian SDM Setda Mimika, Martinus Nuboba mengungkapkan program prioritas adalah perbaikan asrama, pasalnya sebagian besar asrama milik Pemda Mimika memang butuh perbaikan karena mengalami kerusakan. Namun, anggaran itu belum ada sehingga belum bisa dijalankan kegiatannya.

“Asrama milik Pemda Mimika memang sebagian besar sudah rusak. Mudah-mudahan tahun-tahun depan, tapi kami belum bisa pastikan,”ungkap Martinus di ruang kerjanya, Rabu (19/1/2021).

Menurut Marthinus bantuan kuliah untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan studi tetap ada. Namun ia tidak menyebut besaran angkanya. Ia hanya mengatakan, bantuan itu akan disesuaikan.

“Jumlah mahasiswa yang dipantau oleh Bagian SDM Setda Mimika sejauh ini disebutnya mencapai 738 orang. Dimana mereka tersebar di 206 kampus baik di dalam maupun di luar negeri,” tuturnya.

Marthinus menambahkan banyak masukan dan hal-hal yang selalu di sampaikan kepada pihak Bagian SDM oleh para mahasiswa berharap banyak hal.

“Banyak harapan yang disampaikan oleh para mahasiswa tapi itu tidak perlu kami sampaikan. Hanya kami dan para mahasiswa saja yang tau,” ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen atau sebesar Rp.94,332,64. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 2,33 persen.

Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika telah menghitung Upah Minimum yang sebelumnya sekitar
Rp. 3,958,444.

Upah Minimum Kabupaten Mimika ini telah direkomendasikan oleh Bupati Mimika kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Kabupaten Mimika ( UMK ) ditetapkan, maka pengumuman nomor 461/43/2022 tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran upah bagi pekerja / buruh terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga mengatakan sudah ada penetapan Upah Minimum Kabupaten(UMK) di kabupaten Mimika dan mengalami kenaikan sekitar 2 persen lebih.

“Hal ini sebagai tindak lanjut dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua untuk tahun 2022, yang sudah diumumkan dengan besaran Rp3.561.932,”ungkapnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi year tahun ini selesai 100 persen. Pemkab Mimika berupaya pekerjaan pembangunan bisa selesai pada saat berakhirnya kontrak tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Robert Mayaut mengatakan, pihaknya merasa optimis pembangunan jalan Cendrawasih akan selesai tepat waktu.

“Tahun ini terakhir pembangunannya kami bekerja yang bisa kami selesaikan kami selesaikan dulu. Sambil menunggu bagian yang bermasalah karena pembebasan tanah selesai baru kami lakukan pekerjaan,” kata Robert di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (18/1/2022).

Robert mengungkapkan masalah pembebasan tanah masih menjadi masalah yang menghambat pembangunan jalan Cendrawasih. Masalah pembebasan tanah yang terjadi umumnya karena sertifikat di gadaikan oleh pemilik tanah.

( Baca Juga: Ini Alasan Dinas PUPR Belum Lanjutkan Pelebaran Jalan C Heatubun)

“Sertifikat di bank terus pemilik tanah larang kita kerja ya kita kerja yang lain dahulu. Makanya kita kerja loncat-loncat. Selain itu ada orang berkebun minta ganti rugi sedangkan dari pertanahan sesuai aturan tidak bisa terus yang berkebun larang kita kerja, itu masalah yang menghambat,” ungkapnya.

Untuk progres pembangunan jalan Cendrawasih tahun 2021 kemarin menurut Robert pekerjaannya sudah mencapai 60 persen. Tetapi penyerapan anggarannya baru mencapai 50 persen.

“Jadi pekerjaan tahun 2021 bobot pekerjaannya 60,8 persen tapi uangnya 50 persen. Kita kemarin hutang dulu mereka kerja dulu baru kita bayar, makannya kita tahun ini harus bayar habis karena tahun ini tahun terakhir,” tuturnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika, karena melakukan tindakan pidana penipuan terhadap tujuh orang korban.

E, melalui akun facebooknya memposting lowongan kerja di PT Freeport Indonesia.

Kepada para korban,E, berjanji bisa membantu para korban untuk bisa bekerja di PT Freeport Indonesia dengan persyaratan para korban mentransfer sejumlah uang kepada dirinya sebagai biaya administrasi.

Pelaku juga mengaku sebagai direktur, HRD dan juga operator di salah satu perusahaan yang bekerja di area kerja PT Freeport Indonesia.

Para korban kemudian menghubungi pelaku melalui akun Facebook pelaku, kemudian komunikasi dibangun secara intensif diaplikasi WhatsApp.

Para korban kemudian mentransfer sejumlah uang kepada pelaku melalui rekening yang dikirim pelaku, namun belakangan diketahui bahwa ternyata mereka ditipu oleh pelaku.

(Baca Juga: Pelaku Pencurian Senpi Organik Ditangkap Polisi)

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Iptu Bertu Haridyka Eka Anwar saat ditemui di Mako Polres Mimika Senin (17/1/2022) mengatakan kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihaknya setelah Edi Batara (36), salah satu dari tujuh korban penipuan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Jumat (14/1/2022).

“Cara penipuannya adalah pelaku mengiming-imingi para korban bekerja di PT Freeport Indonesia dengan memberikan uang administrasi. Total kerugian dari tujuh korban itu mencapai Rp150 juta. Karena mereka transfer ke korban bervariasi ada yang Rp15 juta dan ada yang Rp30 juta,”kata Bertu.

Setelah ditangkap dan diperiksa, E mengakui perbuatannya.Namun uang hasil penipuan tersebut telah dipakai pelaku untuk membayar utang miliknya. Pelaku juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

“Dia ditangkap kemarin di wilayah kota, kita bawa ke kantor kita periksa dan mengakui perbuatannya,” kata Bertu.

Atas tindakannya, E akan di jerat dengan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Belakangan diketahui, E sendiri sebelumnya juga adalah residivis dengan kasus penipuan.

“Sebelumnya yang bersangkutan juga resedivis kasus yang sama, penipuan objeknya tanah tahun 2015 dengan putusan waktu itu dua tahun lebih penjara”kata Bertu.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua30 menit ago

Tahun Ini Pemkab Mimika Tidak Anggarkan Biaya Perbaikan Asrama Mahasiswa

TIMIKA,KTP.com – Tahun ini Pemkab Mimika tidak menganggarkan biaya untuk perbaikan asrama bagi mahasiswa yang berada di kota studi. Pemkab Mimika...

Tanah Papua37 menit ago

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen...

Tanah Papua50 menit ago

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi...

Tanah Papua2 hari ago

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika,...

Tanah Papua4 hari ago

DKP PKP Mimika Gelar Syukur HUT ke 23

TIMIKA,KTP.com – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-23 tahun...

Tanah Papua4 hari ago

Wabup Mimika Ingatkan Warga Pesisir Tidak Bangun Rumah di Bantaran Sungai

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Johannes Retob, memberikan peringatan kepada warga masyarakat Mimika yang mendiami wilayah pesisir...

Tanah Papua5 hari ago

Petani Binaan Polres Mimika Panen Jahe

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata bersama kelompok tani binaannya melaksanakan panen jahe di Kampung Mulia...

Tanah Papua1 minggu ago

Dukungan Perkembangan Bola Basket,Dandim 1710-Mimika Bersama Forkompinda Laksanakan Pertandingan Eksebisi

TIMIKA,KTP.com – Bertempat di Mimika Sport Complex (MSC) Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Yoga Cahya...

Tanah Papua1 minggu ago

Produksi dan Jual Narkotika di Timika, Tiga Pemuda Ini Diringkus Polisi

TIMIKA,KTP.com – Tiga orang pemuda yang diketahui berinisial ISM alias Irfan, AB alias Alfin dan YVR alias Viki ditangkap oleh...

Tanah Papua1 minggu ago

Tiga Kampung di  Distrik Amar Terdampak Banjir Rob

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Johannes Rettob menyebut sejumlah rumah warga Kampung Amar, Kawar dan Manuare, Distrik Amar...

Tanah Papua

Advertisement

Trending