Ketua LMA Port Numbay Desak Polda Papua Tindak Tegas Pelanggaran Pidana Pilkada

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay George Arnold Awi mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk berani menindak tegas setiap pelanggaran pidana yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Papua. Namun, ia berharap para hakim di pengadilan juga memahami norma-norma adat sehingga keputusan yang diambil tidak berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.

“Kami meminta Kapolda harus tegas memberlakukan hukum termasuk unsur pengadilan. Hakim jangan hanya menguasai hukum positif saja, tetapi juga harus mengetahui tentang hukum adat agar tidak mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konflik,” ujar George Awi di Jayapura, Selasa (1/5/2018).

(Baca Juga: HMS Laporkan Pemilik Akun Facebook Saly Maskat ke Polda Papua)

George Awi berpesan kepada masyarakat Papua untuk bersikap arif dalam Pilkada Papua mengingat atmosfir persaingan antarcalon gubernur mulai memanas. “Saya mengimbau agar semua aktivitas politik pada Pilkada yang akan bermuara di Kota Port Numbay, dapat mengikuti aturan yang ada,” ucap George Awi.

Prihatin Kinerja KPU dan Bawaslu

Pada kesempatan itu, George Awi juga menyoroti kinerja penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua yang ia anggap belum maksimal. Ia menilai KPU dan Bawaslu Papua sejauh ini kurang aktif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di kampung-kampung.

“Yang membuat kami heran, karena yang aktif mengadakan sosialisasi dan tatap muka justru polisi. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara tidak pernah melakukan sosialisasi dan tatap muka untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah terkait pilkada, sehingga kami berjalan dengan ketidaktahuan kami,” kata George Awi dengan nada kecewa.

Selain itu, George Awi juga mengkritisi kinerja partai politik yang tidak melaksanakan tugasnya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Para pasangan calon yang diusung oleh partai politik dalam pilkada seharusnya menjual ide dan program agar pemikiran masyarakat dapat terbuka. Tapi yang terjadi selama ini, masyarakat hanya dimanfaatkan untuk mengejar kekuasaan saja,” kata George Awi.

(Baca Juga: Empat Komisioner KPUD Mimika Jadi Tersangka Dugaan Tindak Pidana Pemilu)

Guna menciptakan pilkada damai, kata George Awi, semua pihak yang terlibat yakni penyelenggara, KPU dan Bawaslu, serta para kandidat dan partai politik harus menyatakan komitmen yang sungguh-sungguh dilaksanakan. Dengan waktu yang tersisa kurang lebih satu setengah bulan, ia berharap agar dimanfaatkan maksimal oleh KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke kampung-kampung.

“Kami akan membuat komitmen pilkada damai dan yang harus hadir dalam komitmen tersebut adalah kedua kandidat, partai politik, KPU serta Bawaslu,” kata George Awi. (Ern)