Connect with us

Tanah Papua

Kekerasan Terus Berulang, Pimpinan Gereja Katolik di Papua Ajukan Tiga Solusi

Published

on

TIMIKA, KTP.com – “Kebenaran dan keadilan boleh diperjuangkan dan harus ditegakkan. Tetapi, perjuangan dengan cara kekerasan tidak akan pernah berhasil, sebab kekerasan akan melahirkan kekerasan lain lagi dan begitu seterusnya

Pernyataan ini disampaikan Pimpinan Gereja Katolik di Provinsi Papua sebagai bentuk keprihatinan menyusul maraknya aksi kekerasan di sejumlah daerah beberapa waktu belakangan.

Kekerasan bersenjata, khususnya di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa aparat TNI-Polri dan anggota TPNPB-OPM atau yang sering disebut kelompok kriminal (separatis) bersenjata (KKB/KKSB).

Selain itu, warga sipil juga banyak yang terluka dan terbunuh, entah karena ‘salah tembak’ atau karena dicurigai sebagai ‘mata-mata’.

“Siapapun yang menjadi korban, kekerasan kemanusiaan ini membuat kami sedih dan marah. Dan, siapapun pelakunya, entah itu TNI-Polri atau TPNPB-OPM, tidak bisa dibenarkan, biarpun itu dilakukan dengan alasan yang luhur menurut pandangannya,” tulis siaran pers yang ditandatangani Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM, Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito OFM, Administrator Keuskupan Timika RD Marthen Kuayo, dan Vikjen Keuskupan Agung Merauke RP Hengky Kariwop MSC, tertanggal 25 Februari 2021.

Aksi kekerasan yang terus berulang nyaris melumpuhkan aktivitas pemerintah daerah. Bupati dan jajarannya tak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya karena tidak ada jaminan keamanan, dan di sisi lain masyarakat tidak merasa aman.

Upaya penegakan hukum dengan pendekatan keamanan yang dilakukan Polri dibantu TNI dalam merespons gangguan KKSB justru mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak dan warga sipil.

“Akibat lanjutan yang timbul adalah masyarakat menjadi panik dan akhirnya mengungsi sehingga masalah makin rumit. Inilah yang terjadi di Kabupaten Nduga dan Intan Jaya,” tulisnya.

Pimpinan Gereja Katolik di Papua menilai desakan sejumlah pihak untuk menarik aparat keamanan, khususnya TNI, keluar dari Papua adalah tuntutan yang tidak realistis.

“Kami menyerukan agar tindak kekerasan oleh kedua belah pihak, baik TPNPB-OPM ataupun TNI-Polri, harus dihindari dan dihentikan agar masyarakat sipil jangan lagi menjadi korban,” tulisnya.

Berikut tiga solusi pendekatan kemanusiaan yang diajukan Pimpinan Gereja Katolik di Papua yang tergabung dalam “Provinsi Gerejawi Merauke“:

Penegakan Kewenangan dan Tanggung Jawab Bupati

Solusi pertama mengurai kompleksitas permasalahan yang terjadi di Papua dengan menegakkan wibawa dan tanggung jawab Bupati.

Walau hanya disebut sepintas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, namun dalam UU Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota adalah daerah otonom yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

Selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat, Bupati berwenang dan bertanggung jawab untuk membangun daerahnya dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran di bawahnya, kepala distrik (kecamatan) dan kepala desa/kampung. Dengan luas wilayah administratif yang lebih sempit, tentu Bupati akan lebih mudah memahami budaya masyarakat setempat.

Dalam konteks kekerasan yang terjadi di Papua, maka salah satu solusi dengan menegakkan wibawa Bupati. Tentu dalam menunaikan kewajibannya, Bupati perlu dipersiapkan dan dibantu/didampingi dalam hal manajemen pemerintahan serta dalam hal pendekatan dengan lembaga adat setempat.

“Bupati sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab membangun kerukunan warganya hendaknya mempertemukan semua pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian,” tulisnya.

Penataan Ulang Fungsi Aparat Keamanan

Upaya lanjutan untuk menghentikan kekerasan di Papua dengan penataan ulang penempatan dan fungsi aparat keamanan secara profesional dan proporsional.

Polri adalah mitra Bupati dalam tugas membangun daerah, khususnya dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, TNI berposisi sebagai mitra Polri.

“Dalam tugas teritorialnya, Bhabinkamtibmas dari Polri dan Babinsa dari TNI seharusnya dapat berintegrasi dengan masyarakat dan bersinergi dalam tugas-tugas teritorial,” tulisnya.

Untuk satuan-satuan khusus, baik dari TNI, Polri, ataupun gabungan keduanya, bisa didatangkan hanya dalam keadaan khusus, misalnya kerusuhan atau gangguan berlebihan dari KKSB.

“Tugas mereka adalah melindungi Bupati dan masyarakat agar mereka dapat hidup dan menjalankan tugasnya dengan aman dan damai. Kehadiran Satgas atau pasukan khusus ini sebisa mungkin tidak menimbulkan kepanikan dan kecurigaan masyarakat yang justru akhirnya menyebabkan pengungsian,” tulisnya.

Pimpinan Gereja Katolik di Papua berharap semboyan yang sering didengungkan aparat TNI-Polri “Pendekatan dengan Hati dan Kasih” bisa menjadi nyata dalam sikap dan perilaku aparat di lapangan.

“Dalam mewujudkan semboyan ini, satuan-satuan sebelum ditugaskan di Papua perlu dibekali dengan pengetahuan tentang masyarakat setempat, budaya dan adat istiadatnya”.

“Selain itu pemantauan dan pengendalian satuan-satuan tugas ini tepatnya dilaksanakan oleh pimpinan yang ada di Papua, baik Pangdam atau Kapolda, dan tidak dikendalikan oleh atasan yang berada di luar Papua,” tulisnya.

Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati HAM di Provinsi Papua.

Dalam konteks perlindungan HAM ini, dari tiga perangkat yang diperintahkan UU, baru satu yang terlaksana yakni membentuk perwakilan Komisi Nasional HAM. Sementara, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sejauh ini belum terealisasi.

Terkait HAM ini, Pimpinan Gereja Katolik di Papua mendesak agar pemerintah mengambil langkah jelas untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM.

Sejumlah kasus yang sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat harus segera diselesaikan sebagai bukti kesungguhan penghormatan dan perlindungan HAM. Selain itu, kasus-kasus baru di daerah kerusuhan politik hendaknya tidak didiamkan tetapi diselesaikan melalui proses hukum yang adil, benar, dan transparan.

“Hal ini merupakan kewajiban asasi, bukan saja karena HAM itu menuntut penghormatan dan perlindungan dari pemerintah dan dari kita semua, tetapi karena ditelantarkan maka banyak pejuang yang memanfaatkannya untuk tujuan politik anti-Indonesia.”

Dialog Jakarta-Papua

Masalah Papua dan masalah di Papua hanya bisa diselesaikan dengan jalan dialog, bukan dengan senjata dan tindak kekerasan.

Sayangnya, dialog tak pernah dilaksanakan karena suasana saling curiga yang menghambat para pihak untuk bertemu dan berbicara. Dengan kondisi seperti ini, tentu akan sulit mencari titik temu, bahkan untuk memulai pun sulit.

Kompleksitas masalah di Papua tentu tidak memungkinkan dialog hanya dilakukan sekali bertemu lalu masing-masing menegaskan pilihannya. Dalam kasus ini tentu dialog butuh waktu yang lama yang dimulai dengan membangun relasi pribadi dan pendekatan dengan tokoh-tokoh berpengaruh untuk menyamakan persepsi mengenai mimpi Papua yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Pimpinan Gereja Katolik di Papua menyakini jika tiga poin solusi yang disampaikan sebelumnya merupakan awal dialog jika dilaksanakan dengan baik.

Ketiga poin tersebut, yakni penegakan kewenangan dan tanggung jawab Bupati sebagai kepala daerah, penempatan Polri sebagai mitra Bupati dan TNI sebagai mitra Polri, serta perlindungan HAM dan pengadilan kasus HAM.

“Kalau semua yang disebut di atas ditangani dengan baik dan konsisten, maka sebenarnya dialog damai itu sudah dimulai dan kita semua bisa bekerja dan belajar dengan tenang demi untuk Papua yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan,” tulisnya. (ONG)

Komentar

Tanah Papua

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (3/12/2021) pagi sekitar pukul 09.00 wit.

“Saya tidak ada di rumah saat kejadian. Saya ada di saudara punya rumah , dia minta tolong untuk saya kerja rumah jadi saya keluar dari pagi.Istri saya telepon kasih tau dan pas saya datang rumah sudah terbakar,” kata Disyon Tarantein,pemilik rumah saat ditemui di lokasi kejadian.

Disyon, mengatakan saat kejadian semua penghuni kamar ada di luar. Api diduga berasal dari atas lantai dua rumah.

“Saya tidak tahu penyebabnya apa,”kata Disyon.

Selain menghanguskan bangunan, kebakaran tersebut juga membuat penghuni kos di rumah tersebut kehilangan surat surat berharga seperti , ijazah dan surat berharga lainnya yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Struktur bangunan di lantai dua yang dibangun menggunakan kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah tersebut.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi kejadian dan memadamkan api.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga pihak DLH akan bekerja maksimal saat Natal dan Tahun baru (Nataru).

“Menjelang Natal dan Tahun Baru kami akan maksimalkan semua personel, kalau biasanya di pagi hari lebih banyak sekitar 80 orang, dan siang hari 20 personel, maka akan kami seimbangkan jadi 60 personel pagi hari dan 40 personel di siang hari,”kata Plt Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika Syahrial saat di temui wartawan di Jalan Hasanuddin, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, volume sampah menjelang Nataru pastinya mengalami peningkatan hingga 30 persen dari 90 ton volume sampah harian, sehingga pihaknya akan menggunakan semua armada yang dimiliki.

“Personel kami kurang lebih ada 230 orang, sedangkan armada dump truck dan ambrol (bak sampah) sekitar 25 unit. Sekarang ada armada yang diistirahatkan namun akan kami gunakan semua, supaya jangan ada sampah yang berceceran dan menumpuk dipinggir jalan,”ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua13 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua4 hari ago

Marakanya Permain Meriam Mini dan Petasan, Orang Tua Diajak Awasi Anaknya

TIMIKA,KTP.com – Permainan meriam mini yang dirakit secar manual menggunakan botol plastik bekas ataupun pipa paralon kemudian dibakar menggunakan spiritus...

Tanah Papua

Advertisement

Trending