Pasangan Petahana Janji Perhatikan Kaum Perempuan Mamberamo Tengah

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Membuka isolasi daerah dan menekan tingkat disparitas harga barang, tetap akan menjadi prioritas kerja pasangan petahana Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak – Yonas Kenelak untuk 5 tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan paslon petahana yang menjadi calon tunggal pada Pilkada Mamberamo Tengah 2018 dihadapan 500-an lebih masyarakat asal Mamberamo Tengah pada acara Talk Show yang digelar KPUD Mamberamo Tengah di Hotel Sahid, Entrop, Kota Jayapura, Kamis (24/5/2018) kemarin.

“Sebagai pemimpin daerah yang dipilih oleh masyarakat, maka wajib untuk menjawab tanggung jawab yang diberikan masyarakat dengan serius melaksanakan pembangunan di Mamberamo Tengah,” kata calon Wakil Bupati Mamberamo Tengah 2018-2023, Yonas Kenelak.

(Baca Juga: Pesaing Ditolak KPUD, Petahana Bupati Mamberamo Tengah Lawan Kotak Kosong)

Pada periode pertama kepemimpinan mereka, kata Yonas, mereka fokus membuka isolasi daerah dan menekan disparitas harga-harga barang di Mamberamo Tengah. Salah satu kebijakan mereka dengan memberikan subsidi taksi udara, yakni pengangkutan barang kebutuhan masyarakat dari Jayapura ke Kobakma bekerja sama dengan perusahaan penerbangan.

“Kebijakan ini diambil karena harga bahan pokok dan bahan bangunan harus diangkut menggunakan transportasi udara. Dengan kebijakan ini, harga-harga barang bisa dijangkau oleh masyarakat,” kata Yonas.

Petahana Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menegaskan pada periode pertama, pihaknya juga telah berusaha membuka isolasi daerah dengan membangun jalan yang menghubungkan Mamberamo Tengah dengan Kabupaten Jayawijaya. Setelah ruas jalan antara Kobakma dengan Wamena terbuka, kata Ham Pagawak, pihaknya juga memberikan subsidi mobil kepada masyarakat.

“Puji Tuhan, Mamberamo Tengah sudah terbuka sehingga masyarakat tidak bergantung lagi dengan angkutan udara. Selesainya pembangunan ruas jalan Kobakma – Wamena diharapkan akan menekan tingkat kemahalan harga barang di kabupaten ini sehingga diharapkan mengurangi beban masyarakat,” kata Ham Pagawak.

Birokrasi Pemerintahan

Ham Pagawak mengakui salah satu penghambat pembangunan karena lambannya kinerja Pemerintah Daerah akibat kesalahan penempatan pejabat. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Saya juga sadar pernah salah menempatkan pegawai, seperti pegawai dengan latar belakang bidang pendidikan ditempatkan sebagai camat. Setelah berkoordinasi dengan BKN, kami memberikan pelatihan sehingga sekalipun dia seorang guru bisa melaksanakan tugas-tugasnya karena sesungguhnya mereka punya hati membangun masyarakat,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurutnya, saat ini Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu kebijakannya dalam penempatan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah mempertimbangkan keterwakilan dari 5 suku asli Mamberamo Tengah.

“Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga roda Pemerintah Daerah dapat berjalan baik,” ujar Ham Pagawak pada Talk Show dengan tema Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Bandar Udara Mamberamo Tengah. (mamberamotengahkab.go.id)

Pada Talk Show putaran kedua yang diadakan KPUD Mamberamo Tengah menghadirkan tiga panelis dari Universitas Cenderawasih, yakni Dr Yuliance Alexanderina Burdam M.AB, Henderina Morin, SE MPA, dan Edward Kovi S.Sos M.SI, serta dipandu moderator Jackson Yumame SIP, MPA.

Menjawab pertanyaan panelis mengenai pemberdayaan perempuan, secara diplomatis, Ham Pagawak mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sudah melakukan hal tersebut terbukti dari keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Menurut Ham Pagawak, jumlah ASN perempuan di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sekitar 20 persen dari total keseluruhan ASN sebanyak 1.118 orang.

“Saat ini jumlah pegawai di Mamberamo Tengah sebanyak 1.118 orang dan jumlah perempuan ada 514 orang. Selanjutnya, untuk pejabat eselon II ada satu orang, eselon III ada 35 orang, dan eselon IV ada sekitar 83 perempuan,” kata Ham Pagawak menjelaskan.

(Baca Juga: Komisioner KPUD dan Panwaslu Mimika Berstatus Tersangka, Kelanjutannya?)

Ia mengakui kaum perempuan sebelum kepemimpinannya tidak mendapat tempat di birokrasi. Sebab di wilayah pegunungan, kata Ham Pagawak, kaum perempuan ditempatkan pada posisi rendah seperti berkebun, mengasuh anak dan mengurus suami.

“Ke depan kami akan fokus melakukan pengkaderan bagi perempuan-perempuan asli Mamberamo Tengah untuk diangkat dan diprioritaskan. Kaum perempuan juga akan disekolahkan sehingga mereka bukan saja bisa berbicara di tingkat kabupaten tapi juga tingkat Papua,” kata Ham Pagawak berjanji. (Ern)