Kapolda Papua Akui Sejumlah Kampung di Tembagapura Masih Dikuasai KKSB

TIMIKA, Kabartanahpapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengakui ada beberapa kampung di Distrik Tembagapura masih dikuasai oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

“Mereka memang hidup di sana, itu kampung mereka juga jadi boleh-boleh saja. Itu kan problem bersenjata saja, banyak saudara-saudaranya juga dan sudah turun temurun. Tapi, yang penting mereka tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat,” kata Boy Rafli usai pertemuan jajaran Forkompimda Provinsi Papua dan Kabupaten se-Pegunungan Tengah Papua, Kamis (22/3/2018) lalu.

(Baca Juga: Kapolda Papua Minta Para Bupati Gunakan Pendekatan Kultural Rangkul Anggota KKB)

Mengenai keberadaan KKSB ini, Boy Rafli berharap tidak hanya membebankan kepada kepolisian semata tapi menjadi tanggung jawab kepala daerah. Kepala daerah sebagai pelaksana pembangunan berkewajiban memberikan sentuhan-sentuhan kepada mereka yang belum menjadi bagian dari kegiatan pembangunan ini.

“Mereka (KKSB) itu kan masyarakat dari kepala daerah, tentu kepala daerah selaku penanggungjawab APBD bisa melibatkan mereka dalam pembangunan. Bupati bersama Kapolres dan Dandim coba merangkul mereka untuk tidak melakukan pelanggaran hukum,” kata mantan Kapolda Banten ini.

Menurut Boy Rafli, pertemuan Forkompimda, kepala daerah dan tokoh masyarakat tersebut merupakan bagian dari upaya proaktif mengantisipasi keberadaan KKSB itu khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 kabupaten dan provinsi Papua.

“Jadi dalam pertemuan ini kami tagih komitmen dari para kepala daerah untuk ikut membantu meminimalisir gangguan dari KKSB ini pada pelaksanaan pilkada serentak 2018. Jadi kami tidak ingin pesta demokrasi ini terganggu oleh keterlibatan KKSB melakukan intimidasi terhadap penyelenggara atau masyarakat. Intinya kegiatan ini proaktif untuk memelihara keamanan,” kata mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.

(Baca Juga: Mobil Dokter RS Banti Dibakar OTK)

Berdasarkan evaluasi pilkada sebelumnya, ada beberapa daerah yang menggelar pilkada pada 2018 rawan terhadap gangguan KKSB diantaranya Kabupaten Puncak, Paniai, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Mimika khususnya di wilayah Tembagapura.

“Semua daerah punya potensi kerawanan masing-masing, namun bagi kami yang paling penting adalah tidak menganggap remeh potensi kerawanan tersebut. Tapi sejauh ini masih aman kan,” kata Boy Rafli.

Daerah Tidak Bertuan

Sebelumnya, pekan lalu, Eksekutif Vice Presiden PT Freeport Indonesia (PTFI) Mayjen (purn) Sony Prasetyo mengatakan ada beberapa kampung di Distrik Tembagapura yang masih dikuasai oleh KKSB. Keyakinan tersebut muncul setelah pihaknya menerima surat dari perwakilan TPN-OPM yang meminta agar PTFI melakukan perbaikan instalasi listrik di Kampung Banti.

“Namun permintaan tersebut kami tolak mengingat pertimbangan keselamatan karyawan dan perusahaan tidak mungkin membantu KKSB,” kata Sony di Timika, pekan lalu.

Ia mengaku prihatin, karena keberadaan KKSB di wilayah Banti dan sekitarnya mengakibatkan aktivitas warga terganggu dan mereka tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Terlebih kelompok ini sebelumnya telah melakukan pengrusakan terhadap RS Banti dan disinyalir terkait dengan serangkaian aksi teror di jalan tambang.

“Hampir kami katakan bahwa daerah itu tidak bertuan dan kami sudah laporkan hal ini kepada Pjs Gubernur Papua. Kami berharap segera ada solusi dari Pemerintah,” kata Sony dilansir dari laman seputarpapua.com. (Rex)