Ratusan Pencaker di Puncak, Tuntut Kuota CPNS 2024, 100 Persen OAP

ILAGA,KTP.com – Para Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Puncak melakukan aksi demonstrasi untuk menanggapi dibukanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024, utamanya di Kabupaten Puncak, Senin 26 Agustus 2024.

Kelompok tersebut mengatasnamakan Forum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), bersama Seluruh Pencaker Kabupaten Puncak, terdiri atas KNPI, FP3, GAMKI, AMKI, dan Pemuda Katolik

Dalam aksi tersebut, para Pencaker berkeliling dan berorasi mengelilingi kota Ilaga hingga sampai ke halaman Kantor Bupati Puncak.

Mereka pun diterima oleh Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni, didampingi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Puncak.

Dalam orasinya, para Pencaker menyuarakan 5 hal. Yang pertamac Pencaker berharap penerimaan CPNS Kabupaten Puncak formasi 2024 harus 100 persen Orang Asli Papua (OAP).

Kedua Pencaker mengharapkan adanya penambahan kuota Formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 sembilan ke 1000.

Ketiga, kepada Penjabat Bupati Puncak, BKPSDM Kabupaten Puncak dan DPRD Kabupaten Puncak segera melakukan koordinasi ke Kementrian Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk penambahan quota CPNS 2024.

Keempat, Pencaker meminta BKPSDM Kabupaten Puncak untuk dapat melibatkan tim pencaker dalam seleksi CPNS formasi 2024.

Kelima, Pencaker meminta bantuan ketersediaan jaringan Internet untuk proses pendaftaran CPNS Kabupaten Puncak tahun 2024.

Setelah mendengar orasi dari para Pencaker, Pj Bupati Puncak Nenu Tabuni, langsung bertemu dengan para pendemo. Bahkan, Pj Bupati mengajak perwakilan pendemo masuk ke ruangan Bupati, untuk membahas terkait quota penerimaan CPNS formasi 2024.

“Para pencaker melihat dalam quota itu prasentase penerimaan 80 persen itu OAP, dan 20 persen itu adalah saudara-saudara kita non OAP, oleh karena itu mereka datang demo dan tadi kami terima. Mereka ingin agar 100 persen itu harus OAP,” ungkap Pj Bupati.

Kata PJ Bupati, perlu diketahui oleh para Pencaker bahwa yang menentukan quota penerimaan CPNS formasi 2024, adalah dari Kemenpan-RB dan berlaku saat ini seluruh tanah Papua yaitu 80 persen OAP, dan 20 persen Non OAP.

“Para pacaker sampaikanbahwa MRP sudah sampaikan seperti itu, tapi harus diketahui bahwa sampai saat ini,MRP juga belum audien dengan Kemenpan-RB atau Pemerintah pusat, supaya pemerintah pusat ambill keputusan itu jelas soal quota, kami pemerintah daerah di 8 Kabupaten ini,bisa saja setuju 100 persen OAP, namun harus ada garis koordinasi antara Kemenpan-RB dan MRP ataun BKN, supaya ada keputusan jelas, biar kita Pemerintah bisa ikut,” tuturnya.

“Sehingga saya sampaikan solusi adalah kita akan bentuk tim kecil, saya tunjuk Asistem III, sebagai Ketua tim, akan ke Provinsi Papua Tengah bertemu dengan Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan selanjutnya ke Jakarta ketemu dengan Kemempan-RB, agar ada jalan keluar, sehingga perekutan PNS ini benar-benar jelas soal quota,” tegasnya.

Setelah mendapatkan informasi dari Pj Bupati, para pendemo selanjutnya membubarkan diri, namun mereka berjanji akan tetap mengawal perekurtan PNS 2024, dengan tetap menunggu inormasi dari Tim kecil yang sudah dibentuk.(MWW)