Pangdam Cenderawasih Jamin Pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Papua Berlangsung Aman

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring menjamin pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Provinsi Papua akan berlangsung aman.

“Pemilu bisa dilaksanakan dengan aman di Papua, dengan kehadiran TNI dan Polri. Kita akan backup Polri,” kata Yosua Sembiring usai memimpin serah terima jabatan Kasdam Cenderawasih di Aula Tony Rompis, Makodam Cenderawasih, Jayapura, Selasa (15/1/2019).

(Baca Juga: Brigjen TNI Irham Waroihan Jabat Kasdam XVII Cenderawasih)

Ia mengakui, kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang kerap melakukan aksi penyerangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan, saat ini masih bercokol di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua. Namun, ia enggan menyebut kabupaten mana saja yang potensi kerawanannya cukup tinggi di wilayah tersebut.

“Yang kita hadapi ini kan manusia, yang sifatnya dinamis bukan statis seperti tiang listrik. Mereka bisa saja berada di lokasi A, namun melakukan aksinya di lokasi B. Tapi, yang pasti bahwa keberadaan mereka sudah kami petakan,” ujar Yosua Sembiring.

Pembangunan Jalan Trans Papua Berlanjut

Pada kesempatan itu, Yosua Sembiring juga menegaskan bahwa pihaknya menjamin kelanjutan proyek pembangunan ruas jalan Trans Papua. Menurutnya, kewajiban TNI dan Polri untuk menjamin terlaksananya pembangunan nasional di Tanah Air.

“Diminta atau tidak, TNI dan Polri harus menjamin terlaksananya pembangunan nasional di Tanah Air. Kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat untuk memberikan kesejukan dan ketenangan sebagai simbol kehadiran negara,” papar Yosua Sembiring.

(Baca Juga: Bupati Nduga: 100 Persen Kami Mendukung Pembangunan, Ini Harapan Kami dari Dulu)

Mengenai mekanisme pengamanan agar kasus pembantaian pekerja PT Istaka Karya tidak terulang, menurutnya masih dikaji oleh TNI. Iapun tak bisa memastikan apakah nanti akan membangun pos pengamanan ataukah cukup dengan mengintensifkan patroli di wilayah tersebut.

“TNI tidak mungkin sembarang membuat keputusan menyikapi kerawanan di daerah. Mengenai tingkat kerawanan tersebut harus dilihat seberapa besar eskalasinya, kemudian dilakukan analisa dan kajian berdasarkan laporan intelijen. Setelah itu diputuskan, apakah akan membentuk satuan baru atau cukup membentuk pos, atau sebaliknya cukup dengan penambahan pasukan atau cukup dengan mengintensifkan patroli,” kata mantan Kasdam III Siliwangi ini. (Ong)