Disdukcapil ​Mimika Dobrak Sekat Birokrasi, Integrasikan Digitalisasi IKD Secara Nasional

TIMIKA,KTP.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika mengambil langkah taktis berskala makro untuk merombak total struktur pelayanan publik konvensional melalui integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke dalam ekosistem digital nasional.

​Langkah disruptif yang diinisiasi dalam forum sosialisasi strategis di Aula Kantor Disdukcapil bertajuk “Peran IKD Mendukung Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Mimika” pada Senin (8/6/2026) ini bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh dokumen kependudukan krusial, termasuk KTP elektronik dan Kartu Keluarga, ke dalam satu platform digital tunggal yang terkoneksi langsung secara real-time dengan pusat data nasional.

Pemerintah daerah memproyeksikan lompatan teknologi ini mampu memangkas rantai birokrasi, mengeliminasi inefisiensi, serta menjamin akurasi data kependudukan secara mutlak.
​
Langkah progresif ini mempertemukan otoritas daerah dengan para arsitek kebijakan nasional, menghadirkan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Yopi, serta Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Yusuf Kurniawan.

Forum strategis ini melibatkan 60 pembuat keputusan dari berbagai sektor vital, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mal Pelayanan Publik, instansi vertikal, BUMN, BUMD, sektor perbankan, perhotelan, hingga maskapai penerbangan nasional.
​
*Kedaulatan Teknologi & Integrasi Sektor Vital*
​Bupati Mimika Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Mimika, Herry Onawame, menegaskan visi politik yang visioner dan tegas dalam menavigasi daerah di tengah gelombang perubahan global.
​
“Saat ini kita berada di era disrupsi teknologi, di mana kecepatan, ketepatan, dan efisiensi menjadi kunci utama dalam pelayanan publik,” ujar Johannes dalam pernyataan tertulisnya.
​
Johannes menyatakan bahwa pergeseran radikal dalam tuntutan sosiologis masyarakat modern tidak lagi dapat diakomodasi dengan pola-pola usang. Publik kini mendesak akurasi dan kepraktisan instan, yang memaksa Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil komitmen tegas untuk mendorong digitalisasi radikal di seluruh lini administrasi.
​
“Salah satu langha konkret dan strategis yang hari ini kita bahas adalah penerapan identitas kependudukan digital yang sering kita sebut sebagai KTP digital,” tegasnya.
​
Lebih lanjut, implementasi IKD diposisikan sebagai pilar utama modernisasi tata kelola pemerintahan yang akan mendobrak keterbatasan akses fisik warga menuju jaringan sektor fundamental.
​
“IKD bukan sekedar memindahkan KTP fisik ke dalam telepon genggam atau ponsel pintar (Smart Phone). Lebih dari itu, IKD adalah kunci integrasi yang akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, baik itu layanan perbankan, kesehatan, bantuan soosial, hingga transformasi aman dan cepat,” kata Johannes Rettob.
​Guna mempercepat penetrasi teknologi ini, pemerintah daerah menuntut konsolidasi lintas sektor secara total dan menolak segala bentuk hambatan yang disebabkan oleh ego sektoral institusi.
​
“Suksesnya transformasi digital ini tidak bisa bertumpu pada Disdukcapil semata. Ini adalah kerja sama. Melalui sosialisasi ini, saya meminta kepada seluruh aparatur pemerintah and pemangku kepentingan yang hadir untuk menjadi agen perubahan,” imbuhnya.
​
Sebagai langkah konkret, Johannes menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara dan pemangku kepentingan yang hadir untuk segera menguasai arsitektur sistem IKD secara komprehensif, bertindak sebagai pionir implementasi, serta memobilisasi edukasi massal kepada masyarakat luas.

Sinergi antar-OPD diwajibkan berjalan selaras agar utilisasi IKD melekat sempurna dalam setiap lini pelayanan publik di Mimika.
​
Merespons eskalasi kekhawatiran publik terkait ancaman keamanan siber, Bupati Mimika menginstruksikan jajaran birokrasi untuk menerapkan pendekatan edukasi yang humanis.

Otoritas menjamin bahwa inovasi ini memiliki sistem proteksi privasi data yang kokoh guna meyakinkan warga bahwa digitalisasi ini dirancang untuk mempermudah mobilitas dan urusan domestik harian mereka.
​
Di akhir pernyataannya, Bupati Mimika mengekspresikan optimisme tinggi terhadap fajar baru tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing global berbasis data digital.

​”Saya memberikan apresiasi kepada Disdukcapil Kabupaten Mimika atas inisiasi kegiatan strategis ini. Semoga menjadi pijakan awal yang kokoh bagi Mimika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis digital,” pungkasnya.(MWW)