20 Sekolah di Mimika Jadi Sasaran Program Revitalisasi, Bupati Malah Sesalkan Hal Ini

TIMIKA,KTP.com – Sebanyak 20 sekolah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah menjadi sasaran alokasi revitalisasi program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Perlu diketahui, program ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan dana bantuan yang langsung masuk ke sekolah-sekolah melalui kepala sekolah.

Hal ini dipaparkan Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin 29 September 2025 lalu.

Johannes menerangkan bahwa guna mendukung program itu, Kepala Sekolah harus diberikan bimbingan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.

Lanjut dijelaskan, dalam bimbingan tersebut para Kepala Sekolah dilatih swakelola keuangan dan lainnya.

Kendati demikian, mengenai program ini ternyata ada beberapa hal yang justru disesalkan Johannes.

Hal yang paling disesalkan adalah peran Dinas Pendidikan dalam hal pendampingan terhadap para kepala sekolah.

“Saya sesalkan karena tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan. Masa bupati lagi yang dampingi?” sesalnya.

Lanjut dikatakan, Kabupaten Mimika seyogyanya mendapat jatah 30 sekolah melalui dukungan dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia.

Namun karena kurangnya sosialisasi serta dukungan sehingga hanya dapat jatah 20 sekolah. Bupati mengungkapkan bahwa bahkan lima sekolah terancam tidak bisa dilakukan revitalisasi tahun ini sehingga dibutuhkan rekomendasi ulang kepada Kementerian Pendidikan Nasional.

“Saya harus membuat rekomendasi lagi untuk bisa dilaksanakan. Ini masalah di internal kita yang membuat kemungkinan besar lima sekolah tidak bisa dilaksanakan revitalisasinya tahun ini,” ungkapnya.

Johannes pun meminta Dinas Pendidikan memperhatikan program nasional ini dengan serius karena menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Johannes pun meminta agar Dinas Pendidikan mempersiapkan hal-hal yang masih kurang serta dapat merekomendasikan kembali pada tahun 2026.

Dinas Pendidikan juga diminta mendata kembali sekolah-sekolah mana yang bisa dilakukan revitalisasi bantuan pemerintah pusat.(MWW)