Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika: Tolak Divaksin 33 Karyawan PTFI Mengaku di-PHK

TIMIKA,KTP.com – 33 karyawan PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Tembagapura mengaku telah di-PHK manajemen lantaran melakukan aksi penolakan vaksinasi covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Martinus Walilo. Menurut dia, pihaknya telah menerima laporan dari puluhan karyawan tersebut, sehingga sebagai tindak lanjutnya, komisi C berencana akan mengundang manajemen PTFI.

“ Sudah ada laporan kami. Mereka minta untuk kami undang manajemen Freeport untuk menindaklanjuti. Mereka mengaku di-PHK lantaran menolak divaksin,” kata Martinus, Selasa (13/7/2021).

Dijelaskan bahwa manajemen tidak harus memPHK karyawannya lantaran menolak untuk divaksin.

“ Siapa saja berhak menolak untuk divaksin berdasarkan UU kesehatan nomor 36 tahun 2009 manajemen harus memastikan kondisi kesehatan para karyawannya, jika terjadi penolakan harus ada solusi bagi mereka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

(Baca Juga:Pekerja Korban PHK Sepihak PTFI Tagih Janji Presiden 2 Tahun Silam)

Hal inipun langsung dibantah Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama. Riza mengaku puluhan karyawan tersebut hanya diturunkan ke luar daerah operasi.
Hal itupun dilakukan, di luar konteks penolakan vaksin, tetapi karena mereka melakukan demo dengan cara pemalangan jalan dan yang lainnya.

“Sejak awal PTFI tidak pernah mengharuskan karyawan untuk divaksin, tetapi hanya menganjurkan. Namun, kemudian cara sekelompok karyawan ini mendemo merupakan hal yang tidak baik. Kita sudah sampaikan bahwa demo itu bukan jalan yang baik. Karena itu mengganggu operasional pertambangan,” ungkap Riza saat dihubungi via telepon.

Lebih lanjut ia juga mengatakan, saat ini tetap mengikuti ketentuan dari pemerintah. Dengan demikian, setiap karyawan yang hendak turun ke Timika harus melalui vaksin.

“Karyawan yang turun harus divaksin itu bukan hanya dari manajemen saja, tapi karena itu memang anjuran Pemerintah,” ujarnya. (JND)