TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi memulai langkah awal penataan kawasan pesisir dengan menggelar Seminar Pendahuluan Perencanaan Kota Kapiraya.
Agenda strategis untuk merumuskan arah pembangunan wilayah pesisir barat Mimika ini berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, pada Jumat (21/8/2026).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang.
Dalam sambutannya, Santy menjelaskan bahwa pesatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Mimika menuntut adanya masterplan pembangunan yang terintegrasi.
Tanpa adanya dokumen perencanaan yang matang, ekspansi fisik di wilayah pesisir seperti Kapiraya berisiko berjalan secara sporadis, tidak teratur, serta berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan efektivitas pelayanan publik.
“Kawasan Kapiraya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya hingga potensi pariwisata bahari yang belum tergarap secara optimal,” kata Santy.
Santy menambahkan, langkah penataan ini sejalan dengan komitmen Pemkab Mimika dalam mengimplementasikan visi “Membangun Dari Kampung” yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
(Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Bahas Ranperda Air Minum dan Limbah Domestik)
Program ini bertujuan agar pemerataan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat Kota Timika, melainkan turut menjangkau wilayah pegunungan dan pesisir.
“Jadi, penyusunan perencanaan Kota Kapiraya ini juga didorong oleh perlunya pemenuhan standar pelayanan perkotaan yang inklusif bagi masyarakat lokal ketersediaan akses terhadap air bersih, energi, sanitasi, serta sistem transportasi antar desa menjadi isu krusial yang harus dijawab dalam perencanaan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Mimika, Sumitro Hamzah, menekankan pentingnya keteraturan berbasis data dan proyeksi yang terukur mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kapiraya.
Dokumen penataan wilayah ini dirancang untuk menjadi pedoman utama pembangunan kawasan yang berpendekatan terintegrasi dan distributif.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah merumuskan rekomendasi kota yang responsif terhadap aspek sosial budaya, mampu mengantisipasi konflik pertanahan, sekaligus mendorong kemandirian pembangunan dari kampung sebagaimana dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati,” ucap Sumitro.
Melalui seminar pendahuluan ini, Pemkab Mimika menargetkan lahirnya dokumen perencanaan yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan lingkungan dan dinamika sosial masyarakat adat setempat, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara langsung dan merata oleh warga di wilayah pesisir.(MWW)
