Program MBG di Wilayah 3T Mimika Masih Tunggu Data Valid, Status Pomako Dievaluasi

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mengakui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum dapat dipastikan.

Saat ini, pemerintah masih melakukan proses pendataan secara intensif untuk memastikan wilayah yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai daerah 3T, sehingga program dapat berjalan tepat sasaran.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa keputusan penerapan program di wilayah 3T harus didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi. Ia menekankan bahwa penetapan lokasi tidak boleh dilakukan secara spekulatif.

“Penetapan wilayah 3T tidak bisa dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi harus melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini kami masih menunggu data yang benar-benar valid,” ujar Emanuel di Mimika, Senin (6/7/2026).

(Baca Juga: Satpol PP Mimika Perkuat Penegakan Perda Sampah Lewat Kolaborasi Lintas Instansi)

Salah satu poin yang masih menjadi pembahasan mendalam dalam rapat internal adalah peninjauan ulang status sejumlah wilayah yang selama ini kerap dikategorikan sebagai daerah 3T. Emanuel mencontohkan kawasan Pomako yang selama ini dianggap sebagai wilayah terpencil, namun faktanya akses menuju daerah tersebut dinilai masih relatif terjangkau.

“Contohnya Pomako. Kita perlu memastikan apakah memang memenuhi kriteria sebagai wilayah 3T atau tidak. Semua harus memiliki dasar yang jelas sehingga pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” jelasnya.

Untuk menghindari kesalahan sasaran, Emanuel menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan tersebut rencananya akan difokuskan untuk menyamakan persepsi indikator 3T sekaligus menetapkan secara definitif wilayah sasaran penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Mimika.

“Kami akan segera melakukan pembahasan bersama Badan Gizi Nasional. Penetapan wilayah penerima program harus diputuskan bersama agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran,” tutup Emanuel. (EH)