Published
10 bulan agoon
TIMIKA,KTP.com – Diduga adanya kerja sama antara sebuah Kapal Jakarta dengan para bakul untuk melakukan pembongkaran ikan tanpa melaporkan ke Pemerintah daerah melalui Petugas Pangkalan Ikan (PPI) Pomako.
Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menahan salah satu kapal jakarta dan menyita 8 ton ikan.langkan yang dilakukan dinas terkait merupakan salah satu efek jerah kepada kapa agar tidak melanggar aturan.
Kepala Dinas Perikanan Mimika, Antonius Welerubun membenarkan pihaknya menahan salah satu kapal jakarat pada Kamis lalu,karena adanya kerja sama anatar kapal Jakarta dengan para bakul. Mereka ada turunkan ikan tanpa dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini petugas PPI. Dari Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sudah ada berita acara menyangkut ikan ilegal, kemudian kapalnya juga yang kemarin turunkan sudah dibuatkan berita acara.
“Jadi ikannya itu intinya kita sita, lalu nantinya kita lelang. Kemudian hasil lelangnya semua kita setor ke kas Negara lewat Kas daerah. Jumlah berat Ikan yang disita sekitar 8 ton, terdiri dari ikan cakalang, ikan tongkol juga toras,” kata Anton.
Terkait ijin kapal tersebut, Anton mengakui bahwa mereka punya ijin dari Pusat dan pangkalannya memang di Timika. Sesungguhnya mereka ini ingin menghindar dari PNBP tangkap terukur. Jadi Ada Kementerian dari pusat mereka punyasemacam kebijakan baru menyangkut tangkap terukur. Jadi semua hasil tangkap harus dilaporkan sehingga masuklah pajak kepada Negara.
“Ikan ini akan kami lelang dan hasil lelang di stor ke Kas Daerah. Sementara ini ikanya dititipkan di Freezer pengusaha ikan,” tambah Anton.
Pada kesempatan ini Anton Welerubun menegaskan bahwa terkait himbauan juga ketegasan kepada pengusaha ikan, kapal ikan sudah sering disampaikan. Sosialisasi berulangkali kepada kapal, kepada para pelaku usaha terutama teman-teman di bakul. Pemerintah sudah sosialisasi gini kalau tidak salah yang ketiga kalinya dan ikanya disita.
“Sudah jelas kita tidak ingin bikin susah teman-teman pelaku-pelaku usaha, tapi ya karena mereka memang tidak patuhi aturan, tidak menghargai kami Pemerintah Daerah sehingga kami ambil langkah ini. Walaupun kami tahu mereka cukup rugi dalam hal ini, dan pasti kapalnya kami tahan ya sekitar Sebulanan tidak boleh berlayar, mereka terkena sanksi kapal, ada sanksi kepada para bakul. Jadi kapal ini tidak boleh keluar mencari selama satu bulan hingga proses ini selesai. Ini sudah kali ketiga kami sita,” tutup Anton Welerubun. (**)
