Tanah Papua

BKPSDM Mimika Gelar Sosialisasi Administrasi Kepegawaian

Published

1 minggu ago

Maret 16, 2023

TIMIKA,KTP.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah mengadakan Sosialisasi Administrasi Kepegawaian terkait Kepangkatan, di Graha Eme Neme Yuaware, Kamis (16/3/2024)

Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Hendritte W. Tandiyono,S.E., M.M., dalam arahan mewakili pimpinan mengatakan bahwa sosialisasi ini sangat penting dan berharap dengan adanya kegiatanini, pegawai bisa memahami aturan yang berlaku.

“Semua Aparatur Sipil Negara (ASN), harus memahami aturan yang saat ini berlaku, terkait dengan pangkat, jabatan, eselon dan pangkat pilihan,” kata Hendritte dikutip dari diskominfo.mimikakab.go.id situs berita resmi Diskominfo Kabupaten Mimika.

Handritte mengatakan bagi ASN mereka yang sudah dilantik dalam jabatan, tetapi pangkatnya belum memenuhi syarat, agar dapat mengundurkan diri..

“Kalau tidak, nanti tidak bisa naik pangkat. Saat ini banyak yang seperti itu. Kita punya pejabat di atas golongannya kecil, tapi staf di bawahnya golongannya besar,”kata Hendritte

Ia menegaskan ASN perlu memahami dan belajar aturan itu. Kalaupun sebelumnya pernah terjadi, dirinya meminta agar hal yang salah tidak diulangi dan harus diperbaiki.

“Hari ini BKPSDM melakukan sosialisasi, karena hal ini penting untuk kita semua. Kalau dulu kita bisa turunkan dan ganti orang semaunya, sekarang tidak bisa lagi. Ada aturan baru yang sebentar akan dijelaskan,” Kata Handritte.

Ia mengajak peserta sosialisasi yang terdiri dari pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta pelaksana pengelola administrasi kepegawaian pada masing-masing OPD, untuk tetap bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional (Kanreg) IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Sabar Parlindungan Sormin, S.Kom, MMSI., dalam sambutannya menyampaikan bahwa banyak perubahan yang terjadi di negara Indonesia, berkaitan dengan kepegawaian, termasuk reformasi birokrasi. Untuk itu, diharapkan seluruh perwakilan OPD agar dapat menyimak dengan baik materi sosialisasi mengenai kepangkatan.

Sabar juga mengapresiasi Kabupaten Mimika karena menjadi kabupaten pertama di Provinsi Papua Tengah yang menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat dengan sistem baru yaitu Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

“Dalam peraturan Undang-undang disebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan atas prestasi dan pengabdian. Beberapa kali ke Mimika selalu saya sampaikan bahwa ini penghargaan. Kalau penghargaan, berarti diberi, bukan diminta,” kata Sabar.

Sabar menambahkan ” alat untuk mengukur prestasi dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang dulu disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Meski banyak kendala dalam penerapan sistem itu, tapi harus dijalankan.”

Sabar meyakinkan bahwa kenaikan pangkat bukan hak, sehingga banyak pegawai menuntut kenaikan pangkat karena merasa itu haknya.

“Untuk bisa mendapatkan kenaikan pangkat, orang itu harus bekerja. Setelah bekerja, ada hasil kerjanya yang disebut kinerja. Kenyataannya di Papua, banyak yang tidak bekerja dan tidak datang ke kantor,” kata Sabar.

Karena pandemi covid-19 sudah dicabut oleh pemerintah, tidak ada lagi Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, tapi semua sudah Work From Office (WFO) atau bekerja dari kantor.

“Bagaimana bisa menghasilkan kinerja yang baik, kalau tidak bekerja. Bagaimana bisa bekerja, bila tidak pernah hadir di kantor untuk bekerja. Perlu dilakukan cross check, apakah pegawai tidak bekerja karena murni keinginan atau niatnya tidak mau bekerja, atau tidak ada pekerjaan,” tanyanya.

Diterangkannya, dari konfirmasi yang dilakukan, ada beberapa pimpinan yang tidak membagi tugas kepada pegawainya secara merata, sehingga pegawai tidak masuk kantor karena merasa tidak ada pekerjaan yang dilakukan.

Sabar menjelaskan lebih lanjut, meski Provinsi Papua sudah dimekarkan menjadi empat provinsi, Kanreg IX Jayapura tetap melayani empat provinsi, termasuk provinsi yang baru dimekarkan, meski letak kantor tetap di Jayapura.

“Sudah ada pengajuan dari Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk membentuk kantor regional (Kanreg) di provinsi baru. Tapi masih dalam tahap pengkajian seberapa efisien dan efektif Kanreg di provinsi baru. Sebab pegawai di Papua, tidak lebih dari 90 ribu orang, belum dikurangi yang pensiun,” tuturnya.

Sambungnya, “Kalaupun bertambah, nanti ada 20 ribu tenaga honorer yang sedang berproses. Kabupaten Mimika telah menyelesaikan 528, saat ini sedang dalam pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP). Dan Mimika kembali jadi yang pertama diantara yang lain dalam hal ini.”

Sabar menyebutkan, untuk urusan pangkat yang menjadi kewenangan pusat yakni golongan IV/b ke atas, meski untuk 1 April masih dilayani di Jayapura, tapi untuk kenaikan pangkat per Oktober, masih belum bisa dipastikan. Sebab ada wacana kenaikan pangkat yang sebelumnya dua kali dalam setahun, akan dijadikan empat periode dalam setahun agar tidak lama menunggu dan tidak merugikan pegawai. Juga masih dalam kajian, untuk pensiun akan dilakukan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan berulang tahun.

“Dalam materi mengenai kenaikan pangkat yang akan diberikan oleh Kabid pada Kanreg IX, ada beberapa jenis kenaikan pangkat. Ada yang reguler empat tahun sekali, ada pangkat pilihan, ada kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah dan lainnya,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Mimika periode April 2023, diberikan oleh Kepala Kanreg IX BKN Jayapura dan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, didampingi Kepala BKPSDM Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si.(MSC)

Komentar

Related Topics:BKPDM Kabupaten Mimika Kabartanahpapua Kepala BKPSDM Ananias Faot

Up Next

Kapolres Mimika Pimpinan Upacara Sertijab Enam Pejabat Polres Mimika

Don't Miss

Polisi Tangani Kasus Kebakaran SMP N 2 Dekai di Kabupaten Yahukimo

Click to comment

Tanah Papua

Memasuki Bulan Puasa dan Paskah, Pemkab Mimika Keluarkan Instruksi Kepada Pengelola Tempat Hiburan dan Pedagang

Published

13 jam ago

Maret 24, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Untuk menghormati dan menghargai umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan suci ramadhan dan umat Kristiani dalam menyambut dan merayakan hari paskah.

Pemerintah Kabupaten Mimika mengeluarkan Instruksi Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembatasan waktu operasional tempat hiburan dan larangan penimbunan bahan makanan selama bulan suci Ramadhan amadhan bagi umat muslim dan hari raya Paskah bagi umat Kristiani di Kabupaten Mimika Tahun 2023.

Instruksi tersebut dikeluarkan pada Rabu 23 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.

Adapun instruksi tersebut ditujukan kepada pemilik bar, diskotik, kafe, pantai pijat, club malam, pemilik tempat hiburan billiard, pemilik hotel dan pedagang.

Pertama, para pemilik bar, diskotik, kafe, pantai pijat, club malam dan pemilik tempat hiburan billiard wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menaati jam buka tutup sebagai berikut.

Adapun jam buka 21:30 wit, jam tutup 02.00 wit, sedangkan di siang hari tidak diizinkan untuk dibuka.

Kedua pedagang di Mimika dilarang menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat.

Jika pengelola tempat hiburan malam dan pedagang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi tersebut maka akan diberikan sangsi tegas berupa penutupan tempat usaha, pencabutan tempat izin usaha dan sangsi lain sesuai perundangan undangan yang berlaku.

Instruksi tersebut mulai berlaku pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 26 April 2023.

Plt Bupati Mimika, saat ditemui di Graha Eme Neme Yaware, Kamis (23 /3/2023) berharap agar para pelaku usaha tempat hiburan malam dan pedagang di Kabupaten Mimika wajib mematuhi instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut.

“Sangsi adalah pencabutan izin,”kata Plt Bupati Mimika.

Dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika agar tetap menjaga situasi Kamtibmas masyarakat selama bulan suci ramadhan.

” Kita juga berharap untuk Kamtibmas selama masa puasa tetap kita jaga dengan baik, “Kata Plt Bupati.(MSC)

Komentar

Tanah Papua

Kapolres Ingatkan Pengusaha Tempat Hiburan Hormati Instruksi Bupati

Published

17 jam ago

Maret 24, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, mengingatkan seluruh pelaku usaha yang bergerak diusaha tempat hiburan malam agar menghormati Instruksi Bupati terkait dengan jam buka tutup tempat hiburan malam.

“Sangsinya juga sudah tertera di surat edaran itu, dicantumkan juga, pihak pihak ataupun pelanggaran yang melanggar edaran yang sudah dikeluarkan bapak bupati, baik itu sangsi administrasi sampai ke pencabutan izin disana sudah tertera.Sama sama kita hormati instruksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, “kata Kapolres kepada wartawan di Timika, Jumat (24 /3/2023).

Kapolres menegaskan bahwa instruksi tersebut dikeluarkan untuk menghormati umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan dan bagi umat Kristiani yang sebentar lagi akan menyambut dan merayakan hari raya paskah.

“Saya yakni niat dan maksud dari beliau dari pemerintah daerah mengeluarkan edaran ini untuk menjaga pelaksanaan kegiatan ibadah bisa berjalan dengan baik dan hikmat” kata Kapolres.

Kapolres mengatakan pihaknya akan membangun Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika untuk melakukan razia dan penertiban terhadap tempat hiburan malam yang tidak mematuhi Instruksi Bupati.

” Kami akan melakukan kegiatan razia dititik yang diberikan izin intuk menjual minuman keras atau membuka tempat hiburan. Kamipun akan berkolaborasi dengan Satpol PP untuk bagaimana sama sama kita menegakan ederan yang sudah dikeluarkan oleh bapak bupati, “kata Kapolres .(MSC)

Komentar

Tanah Papua

Komisi C Gelar RDP dengan RSUD Mimika, Ini yang Dibahas

Published

18 jam ago

Maret 24, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Komisi C DPRD Kabupaten Mimika melaksanakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan pihak manajemen Rumah Umum Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika di aula DPRD Kabupaten Mimika, Jumat (24/3/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Mimika, Antonius Pasulu bersama stafnya dan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mimika.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mimika, Aloisius Paerong, saat ditemui usai menggelar RDP bersama pihak RSUD Mimika mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan pelayanan masyarakat dan Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Mimika.

Ada beberapa pokok persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya pertama terkait dengan struktur organisasi.

“Dari struktur organisasi terlihat kebutuhan manpowernya kemudian sudah berapa yang terpenuhi sesuai dengan keahlian masing masing jabatan,” kata Aloisius.

Kedua terkait sistem pengelola keuangan yang ada di RSUD Mimika.

“Terkait masalah pengelolaan keuangan itu sendiri, itukan sudah ada aturan baik itu UU maupun Permendagri kita tinggal memastikan apakah pemungutan itu sudah sesuai dengan aturan dan penggunanya, ” kata Aloisius.

Selain itu, hal lain yang juga dibahas pertemuan tersebut masalah pengelolaan catring makan untuk orang sakit

” Tentunya ada aturan terkait dengan itu yang terpenting bahwa kebutuhan gizi oleh pasien itu sudah terpenuhi,”kata Aloisius.

Selanjutnya terkait dengan
pengelolaan limbah B3,

” Tadi sudah dijelaskan oleh mereka bahwa mereka sudah punya fasilitas yang ada disana. Hanya sekarang bermasalah itu sisa dari pembakaran itu harus dibuatkan TPA kusus karena itu harus ditimbum meskipun menurut mereka bahwa itu bukan lagi bahan berbahaya dan beracun,”kata Aloisius

Direktur RSUD Mimika Antonius Pasulu saat ditemui usia RDP, menyampaikan terima kasih banyak kepada Komisi C DPRD Kabupaten Mimika yang telah mengundang pihaknya untuk melakukan RDP.

Antonius menjelaskan bahwa sejak RSUD Mimika ditetapkan menjadi BLUD, Seluruh pengelolannya berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .

“Penerapan BLUD sudah berjalan sesuai dengan Permendagri 79, fleksibilitas disitu untuk pengelolaan keuangannya, barang dan jasa, SDM dan kerjasama sudah berjalan dengan baik. Dan setiap tahun BPK melakukan audit dan penilainya juga cukup baik”kata Anton.(MSC)

Komentar

Tanah Papua

Jamin Keamanan saat Salat Tarawih, Polres Lakukan Pengamanan di Tempat Ibadah

Published

2 hari ago

Maret 23, 2023

Kabartanahpapua

TIMIKA,KTP.com – Untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman nyaman lancar serta kondusif pada saat umat muslim melaksanakan salat tarawih. Polres Mimika dan Polsek Jajaran melaksanakan kegiatan pengamanan sholat tarawih di masjid-masjid. Rabu. (22/3/2023)

Sebanyak 125 personel Polres Mimika diterjunkan guna mengamankan jalannya salat tarawih.

Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, SH.SIK melalui Kasihumas Ipda Hempy Ona dalam keterangan tertulis Kamis (23 /3/2023) mengatakan pengamanan salat tarawih yang dilakukan ini merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan kepada umat muslim yang melaksanakan sholat tarawih dibulan suci Ramadhan.

“Pengamanan salat tarawih ini bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, lancar dan kondusif pada saat umat muslim melaksanakan sholat tarawih, diharapkan dengan adanya kehadiran Polisi dalam mengamankan kegiatan sholat tarawih di bulan Ramadan ini dapat memberikan rasa nyaman sehingga pelaksanaan sholat dapat berlangsung dengan khidmat,” kata Hempi

Untuk wilayah hukum Polres Mimika atau dalam kota ada sembilan masjid yang jumlah jemaah sangat banyak sehingga diprioritas dalam pengamanan dengan cara menempatkan sejumlah personel baik dari Satuan Lalulintas dan staf yang ada.

Selain pengamanan di tempat
ibadah, juga ada personel perintis yang melakukan mobile dengan menggunakan kendaraan patroli guna meminimalisir gangguan Kamtibmas.

“Ada juga dari paguyuban atau kerukunan turut bersama melakukan penjagaan dan pengamanan jalannya salat tarawih ini. Diharapkan kerjasama yang baik bahkan koordinasi dengan pengurus Masjid setempat guna mengatur arus lalulintas sehingga jalannya Ibadah dapat berjalan dengan baik.”kata Hempy.(HMS/MSC)

Komentar