Pemkab Mimika Gelar Pertemuan Bersama Forkopimda dan Ormas Jelang Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perwakilan-perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Rabu (12/2/2025).

Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika ini pun dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika unsur perwakilan pimpinan Forkopimda serta perwakilan ormas dan elemen masyarakat lainnya.

Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka menyikapi situasi keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat menjelang sidang putusan sengketa Pilkada Mimika oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte, mengatakan bahwa pesta demokrasi pada 2024 telah dilalui dimana seluruh pelaksanaan telah berjalan aman dan lancar.

Keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mimika merupakan indikator terciptanya keamanan, bukan hanya hasil kerja sama pemerintah TNI-Polri namun juga peran seluruh elemen masyarakat.

“Saat ini sedang berlangsung sidang di MK, proses demokrasi memberi ruang bagi pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada. MK mengadili. Begitu proses saat ini dapat kita hormati bersama, hasil dari itu merupakan yang terbaik dan dapat diterima masyarakat Mimika,” ucap Petrus.

Menurut Petrus, walaupun situasi Kabupaten Mimika sejauh ini masih terpantau aman-aman saja namun dapat berubah kapanpun ketika terjadi hal-hal yang dapat mengarah langsung kepada gesekan antar masing-masing pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati.

Oleh karena itu, pertemuan ini dianggap sangat penting dan diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui para pihak yang hadir srta diharapkan mampu meredam terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Petrus pun meminta agar siapapun yang akan menang berdasarkan hasil putusan MK nantinya dapat diterima dan tidak menimulkan adanya gangguan kamtibmas di Kabupaten Mimika.

Selanjutnya, Kasdim 1710/Mimika Kapten Abdul Munir. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban khususnya pasca keputusan MK.

Menurut Kapten Abdul Munir, keamanan dan ketertiban merupakan aspek penting bagi kehidupan masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggungjawab TNI-Polri semata.

“Setiap individu memiliki peran penting menjaga keamanan wilayah dan kebersamaan, maka setiap perkembangan situasi dapat diatasi dengan cepat. Mari kita mulai dari hal kecil untuk menciptakan keamanan,” katanya.

Ia mengatakan, Timika adalah miniatur Indonesia. Hampir seluruh suku ada di Timika. Oleh karena itu perlu saling menghormati dan mengutamakan musyawarah serta tidak mementingkan ego masing-masing.

“Apapun putusan MK kita harus terima baik, sehingga tidak terjadi gejolak yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Sementara itu, hal serupa juga turut disampaikan Kabag Ops Polres Mimika AKP Henri Alfredo Korwa. Dalam kesempatan itu, AKP Henri juga mengajak masyarakat menjaga kamtibmas.

“Jangan mudah terprovokasi dengan narasi hoax atau berita bohong,” pungkasnya.(MWW)