TANGERANG SELATAN,KTP.com – Kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, lembaga penasihat presiden, institusi pendidikan tinggi, dan masyarakat adat menjadi kunci utama mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Tanah Papua.
Hal ini mengemuka dalam seminar nasional bertema “Papua Damai Dimulai dari Ekonomi Masyarakat Adat” yang diselenggarakan di Auditorium Bahtiar Effendy FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Rabu (29/7).
Acara yang digelar secara hibrida ini dihadiri oleh pemangku kepentingan lintas kementerian, tokoh masyarakat, civitas akademika, Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta, serta lebih dari 150 peserta daring dari Kelompok Pokja Papua Produktif BPP Papua, Kelompok Nelayan KONEPA, Kelompok Rumput Laut Ramaidori, dan jejaring BP3OKP di empat kabupaten di Papua.
Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dzuriyatun Toyibah, menegaskan pentingnya komitmen inklusif dalam pembangunan Papua. “Pembangunan Papua yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan sinergi yang kuat antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat lokal agar manfaatnya dirasakan secara optimal dan berkesinambungan. UIN Jakarta berkomitmen penuh mendukung SDM Papua melalui kontribusi akademik,” ujarnya.
Dari sisi regulasi dan perencanaan strategis, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, memaparkan bahwa kerangka otonomi khusus Papua kini makin diperkuat melalui UU No. 2/2021, PP No. 106/2021, dan Perpres No. 24/2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.
Kebijakan ini memberikan 29 kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah di Papua, didukung oleh Dana Otsus, DTI, APBN, dan Transfer ke Daerah untuk optimalisasi pelayanan dasar dan infrastruktur.
Sementara itu, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YMHA dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, Sjamsul Hadi, menjelaskan bahwa percepatan pembangunan Papua dilaksanakan melalui pendekatan “Jalan Kebudayaan”. Pendekatan ini berlandaskan UU No. 5/2017 dan disesuaikan dengan karakteristik tujuh wilayah adat Papua untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) secara berkebudayaan dan berkelanjutan.
Tentang FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertekad menjadi pusat keunggulan akademik yang aktif berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik, isu kebangsaan, serta pemberdayaan masyarakat di Indonesia.(HMS)
