Connect with us

Tanah Papua

KPUD Ulur Waktu, Kuasa Hukum OMTOB Ingatkan Panwaslu Terkait Batas Waktu Penyelesaian Sengketa

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Calon Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob menilai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika terkesan mengulur-ulur waktu dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepada daerah (pilkada) yang digelar oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika.

Pasalnya, sesuai jadwal sejak memasukkan aduan pada Senin (19/2/2018) seharusnya sidang sudah dimulai pada Sabtu (24/2/2018), namun KPUD tidak hadir. Pada hari Senin (26/2/2018) KPUD kembali tidak hadir dengan alasan tidak siap.

“Kalau dibilang kecewa ya kecewa, bagaimana tidak undangan sudah disebar namun ternyata KPUD tidak hadir. Sementara dalam sidang hari ini, seharusnya bisa masuk pada agenda musyawarat selanjutnya tapi ditunda esok hari. Padahal kami dikejar waktu untuk mendapat kepastian hukum mengenai langkah kami selanjutnya,” kata John Rettob usai menghadiri sidang musyawarah penyelesaian sengketa di Gakkumdu Kabupaten Mimika, Selasa (27/2/2018).

(Baca Juga: Dua Kali Tertunda, Akhirnya Panwaslu Mimika Gelar Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada)

Dalam sidang musyawarah ini, John berharap Panwaslu Mimika bisa mengambil keputusan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan tidak seperti keputusan KPUD Mimika yang memutus sepihak atas pertimbangan subjektif. Seharusnya, kata dia, pasangan calon (paslon) Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB) memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, namun nyatanya dengan keputusan subjektif KPUD Mimika lalu memutus tidak memenuhi syarat (TMS).

“Kami ingin mendapat kepastian hukum yang normatif saja, artinya keputusan yang sesuai UU, bukan pertimbangan subjektif dan tanpa interversi dari pihak manapun. Jika Panwaslu melakukan hal ini pasti kami semua akan mendukung,” kata John Rettob didampingi kuasa hukum OMTOB.

Sidang Musyawarah Maksimal 12 Hari

Hal senada diungkapkan Ketua Tim Hukum OMTOB, Marvey Dangeubun yang menilai ada upaya memperlambat proses penyelesaian musyawarah ini. Padahal, kata Marvey, tahapan-tahapan penyelesaian sengketa pilkada sudah diatur pada Pasal 17 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2015.

“Tahapan yang berlangsung hari ini seharusnya sudah terlaksana pada Sabtu (24/2) lalu, namun nyatanya KPUD tidak hadir,” kata Marvey.

Menurutnya, untuk sidang penyelesaian sengketa harus dilaksanakan dengan cara cepat karena waktu penyelesaian terbatas. Marvey menegaskan sesuai aturan yang berlaku 12 hari sejak aduan disampaikan ke Panwaslu harus sudah ada putusan. “Jadi 12 hari sejak gugatan didaftarkan yakni pada 19 Februari, artinya pada 2 Maret harus sudah ada putusan, tidak boleh lewat dari waktu itu,” kata Marvey.

Dalam proses tadi setelah mendengar jawaban dari KPUD Mimika, kata Marvey, Panwaslu bisa langsung masuk pada tahapan berikutnya dengan pemeriksaan saksi-saksi tapi nyatanya tidak. Namun, Marvey mengaku menyerahkan semua tahapan proses ini kepada Panwaslu, asalkan tetap dalam koridor UU.

“Tadi kami sempat protes, karena sidang ini tidak perlu ditunda dan cukup dengan skor sidang satu dua jam lalu dilanjutkan. Tapi, kami hanya mengingatkan saja agar sidang musyawarah bisa berjalan cepat. Karena selain kami, ada juga pasangan lain yang mengajukan gugatan yang sama dan ini sifatnya hanya mengingatkan dengan alasan pertimbangan waktu,” kata Marvey.

(Baca Juga: Sidang Kode Etik, Komisioner KPUD Mimika Terindikasi Lakukan Banyak Pelanggaran)

Marvey berharap, pada sidang lanjutan Rabu (28/2) besok, Panwaslu bisa langsung memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pelapor dan juga saksi yang dihadirkan oleh terlapor dan selanjutnya Panwaslu bisa segera mengambil keputusan. “Untuk proses ini kami sepenuhnya menyerahkan kepada Panwaslu karena kami konsisten ingin taat azas, taat hukum dan taat prosedur,” kata Marvey.

Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pasangan OMTOB, kata Marvey tergantung dari putusan Panwaslu dan berbagai catatannya. Setelah melalui pertimbangan dari tim hukum, maka selanjutnya akan diputuskan apakah akan menerima putusan Panwaslu atau lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, keputusan Panwaslu seperti apa, nanti tim hukum OMTOB akan mengkaji. Jika kemudian klien kami masuk sebagai peserta pemilu, maka itu akan menjadi pertimbangan sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun jika keputusan tidak sesuai harapan, maka kami akan melanjutkan ke PTUN,” kata Marvey. (Rex)

Komentar

Tanah Papua

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan. Saran tersebut setelah melihat kondisi kesehatan orang nomor satu Papua itu belum membaik.

“Saya minta Gubernur legowo, istirahat dulu, saya minta tolong. Kalau kita sakit, sudah pasti kita istirahat, agar badan sehat, luar biasa jika kita tidak sakit saat menjalankan tugas pemerintahan,” kata Boas Asa Enoch, Jumat (3/12/2021).

Publik Papua dan nusantara mengetahui sakit Gubernur Lukas sewaktu memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional Oktober lalu. Ketika disiarkan berbagai saluran TV, Gubernur Lukas tampak lemah dan sulit berbicara.

Dibeberapa kesempatan, Gubernur Lukas kerap dipapah berjalan tanpa memakai sepatu. Kesehatannya yang menurun ditanggapi beragam netizen di media sosial, termasuk komentar kalangan politisi.

“Bukan saya menantang Gubernur, tapi saya minta tolong. Karena banyak sekali, bahasa-bahasa yang tidak menguntungkan itu datang,” ujarnya.

Walaupun berharap dapat meletakan jabatan, Boas secara terbuka mengapresiasi kinerja Gubernur Lukas Enembe. “Saya angkat topi kepada bapak Gubernur, sudah bangun stadion yang luar biasa,” ucapnya.

Ia mendesak Gubernur Lukas menyelesaikan pembayaran hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan venue jelang Pekan Olahraga Nasional. “Apakah venue yang dibangun sudah lunas? Hak-hak rakyat sudah lunas? Kalau belum, tolong diselesaikan, karena ini menjadi beban pikiran masyarakat,” paparnya.

Menurut dia, mesti ada pihak bertanggungjawab terkait persoalan PON. “Siapa yang akan membayar? Jadi bingung semua,” katanya.

Boas menginginkan Gubernur Lukas memerintahkan segenap jajaran memperhatikan kepentingan umum. “Saya minta tolong, perintahkan yang dibawah, berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat umum, jangan mementingkan diri pribadi,” cetusnya.

Pada pertengahan 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat dirawat di Singapura atas sakit yang dideritanya. Lukas diinap di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura selama beberapa pekan.

Lukas bahkan sempat dikabarkan meninggal dunia. Pada 25 Mei 2021, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus membantah kabar tersebut. (*)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (3/12/2021) pagi sekitar pukul 09.00 wit.

“Saya tidak ada di rumah saat kejadian. Saya ada di saudara punya rumah , dia minta tolong untuk saya kerja rumah jadi saya keluar dari pagi.Istri saya telepon kasih tau dan pas saya datang rumah sudah terbakar,” kata Disyon Tarantein,pemilik rumah saat ditemui di lokasi kejadian.

Disyon, mengatakan saat kejadian semua penghuni kamar ada di luar. Api diduga berasal dari atas lantai dua rumah.

“Saya tidak tahu penyebabnya apa,”kata Disyon.

Selain menghanguskan bangunan, kebakaran tersebut juga membuat penghuni kos di rumah tersebut kehilangan surat surat berharga seperti , ijazah dan surat berharga lainnya yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Struktur bangunan di lantai dua yang dibangun menggunakan kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah tersebut.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi kejadian dan memadamkan api.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua32 menit ago

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan....

Tanah Papua14 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua

Advertisement

Trending