TIMIKA,KTP.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkab Mimika RKPD tahun 2023 resmi di buka dengan mengusung tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dalam Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan di Kabupaten Mimika” di hotel Horison Diana, Rabu(6/4/2022).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekda Mimika Michael Gomar, didampingi Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng ,Kepala Bappeda Yohana Paliling disaksikan oleh Tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua Adolof Kambuaya serta dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota DPRD Mimika, para pimpinan dan perwakilan OPD serta tamu undangan.
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator, target, kinerja serta lokasi kegiatan.
Selain itu, untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Papua, menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang provinsi dan nasional.
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika Yohanna Paliling mengatakan, output (keluaran) yang dihasilkan adalah berita acara hasil kesepakatan yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD dan Rancangan Renja perangkat daerah tahun 2023.
” Untuk prioritas pembangunan tahun 2023, meliputi peningkatan sumber daya manusia masyarakat Mimika yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan ekonomi dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal, pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana dan prasarana dasar serta pemulihan ekonomi, penciptaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, “jelasnya.
Sementara, Sekda Mimika Michael Gomar dalam sambutannya mengatakan, dalam proses perencanaan di tahun 2023 prioritaskan Lima Program Pembangunan.Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) harus memprioritaskan program pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pasca pasca pandemi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan publik kepada seluruh masyarakat.
Ia juga menekankan tidak semua usulan program dan kegiatan prioritas dapat diakomodir. Sehingga perlu dilakukan sinergitas, agar program kegiatan yang tidak dapat diakomodir atau dibiayai oleh APBD Kabupaten dapat dibiayai dari APBD provinsi atau APBN.
Ia juga menyampaikan berkaitan dengan pokok pikiran DPRD yang juga aspirasi masyarakat harus disampaikan kepada pihak eksekutif untuk diterjemahkan dalam bahasa program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi pokir tidak memuat pagu atau besaran anggaran, sehingga terlebih dahulu besaran anggaran disesuaikan standar satuan harga, yang berlaku di setiap OPD teknis,” katanya.(DEN)
