Connect with us

Tanah Papua

Tuntutan Dipenuhi Manajemen PTFI, Blokade Jalan Tambang Berakhir

Published

on

TIMIKA, Kabartanahpapua.com – Ribuan pekerja tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya membuka blokade jalan tambang setelah manajemen PTFI menjawab tuntutan mereka yang tertuang dalam Interoffice Memo, pada Jumat (28/8/2020) sekira pukul 13.40 WIT.

Mereka akhirnya mau membuka blokade jalan tambang setelah mendengar langsung isi Interoffice Memo PTFI yang dibacakan Frans Pigome mewakili manajemen PTFI.

Selanjutnya ribuan pekerja ini mempersilahkan Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng untuk memotong tali spanduk yang melintang menutup ruas jalan.

“Saya atas nama pemerintah dan pribadi menghormati perjuangan saudara sebagai anak negeri. Perjuangan yang sudah kalian lakukan selama 5 hari adalah bentuk menuntut keadilan dan harga diri orang Papua,” ujar Robby dihadapan ribuan pekerja di Mil 72 Ridge Camp, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Robby menegaskan bahwa keputusan manajemen PTFI adalah buah dari tuntutan para pekerja.

“Apa yang sudah diputuskan manajemen pada hari ini patut disyukuri dan diterima, karena ini menjadi tuntutan dan hak kalian,” katanya.

(Baca Juga: Usir Perwakilan Pemda Mimika dan PTFI, Pekerja Tetap Blokade Jalan Tambang)

Sementara itu, perwakilan PTFI Frans Pigome mengatakan bahwa dua poin utama tuntutan pekerja yakni menormalkan kembali jadwal bus SDO (Shift Day Off) dan bonus bagi pekerja selama pandemi akan segera direalisasikan.

“Sebenarnya dua tuntutan utama yaitu bus SDO sudah disetujui untuk tidak dibatasi dan bonus COVID-19 segera akan dibayarkan. Ada juga tambahan bonus bagi karyawan yang memilih bekerja dan tidak ikut turun kerinduan, sementara bonus enam bulan akan segera dibayarkan kepada karyawan,” ucap Pigome.

Perwakilan PTFI lainnya, Demi Magai menambahkan bahwa tuntutan menormalkan bus SDO akan diusahakan agar lebih banyak pekerja yang bisa turun ke Timika.

“Jadi Interoffice Memo sudah dikeluarkan manajemen secara resmi pada pukul 11.00 WIT tadi, sehingga semua tuntutan karyawan sudah final dan menunggu proses off ke Timika,” ujar Demi.

(Baca Juga: Tuntutan Tidak Dipenuhi Manajemen PTFI, Pekerja Tetap Blokade Jalan Tambang)

Berikut isi Interoffice Memo yang dikeluarkan manajemen PTFI:

Perusahaan menghargai kinerja angkatan kerja kita, terutama kesabaran dan pengorbanan mereka selama krisis kesehatan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih atas semua upaya anda, kita mampu menjaga suatu lingkungan kerja yang sehat.

Setelah mendapat masukan dari karyawan dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, PTFI berencana memperluas layanan bis dalam beberapa hari ke depan. Perusahaan akan mengatur layanan bus Shift Day Off (SDO) dengan tetap mempertahankan protokol COVID-19 yang berlaku di wilayah kerja dan komunitas PTFI.

Bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Dataran Tinggi dan Portsite selama jadwal SDO-nya, perusahaan akan memberikan tunjangan tunai tambahan sebesar Rp750.000 sebelum dipotong pajak, untuk setiap perjalanan yang tidak dilakukan sebagai penghargaan atas masa sulit mereka, hingga kondisi perjalanan sebelum COVID-19 dapat kembali lagi.

Mari kita bekerja sama untuk segera memulihkan operasi dan produksi kita. Hal ini akan memungkinkan kita untuk terus mencapai tujuan jangka panjang dan menghargai upaya para pekerja kita untuk mendukung mitigasi COVID-19 yang berkelanjutan dan produksi yang aman.

Proses bus SDO perjalanan dataran tinggi ke Timika (Outbound) – Perusahaan akan menyediakan kapasitas tempat duduk bus maksimal 600 kursi ke Timika untuk transportasi SDO. Kapasitas ini akan tersedia untuk semua karyawan yang berdomisili di Timika (pemegang KTP Timika) yang bekerja dengan jadwal shift 5/2-5/3 atau 5/2-5/2.

Protokol sanitasi di bus akan diikuti, pemeriksaan suhu tubuh akan dilakukan sebelum naik dan semua penumpang akan diminta untuk memakai masker saat berada di bus. Jarak fisik dianjurkan untuk diterapkan secara praktis.

Kami akan menggunakan sistem pemesanan/reservasi bus yang didukung oleh OpEx dan koordinator unit bisnis untuk mengelola dan mengontrol proses pemesanan kursi di bus.

Prioritas untuk mendapatkan kursi akan didasarkan pada kriteria yang dipilih, dimulai dengan mereka yang belum dijadwalkan untuk cuti / rotasi dan telah bekerja di dataran tinggi untuk jangka waktu terlama, diikuti dengan tanggal perekrutan (yaitu lamanya masa kerja).

Karyawan dapat mengajukan permintaan kursi perjalanan outbound setiap dua minggu sekali.

• Bagi yang memiliki jadwal 5/2-5/3, karyawan dapat mengajukan permintaan kursi untuk setiap tiga hari libur.
• Bagi yang memiliki jadwal 5/2-5/2, karyawan dapat mengajukan permintaan kursi untuk setiap dua hari libur.

Perjalanan Timika Ke dataran tinggi (Inbound) – Pengujian/ test COVID-19 akan diperlukan bagi mereka yang kembali ke dataran tinggi guna melindungi keselamatan semua orang.

Mereka yang memperoleh hasil tes reaktif atau positif saat pengujian untuk perjalanan inbound akan dikarantina. Kami mengimbau kepada semua karyawan dan kontraktor untuk menjaga kebersihan yang baik dan mengikuti protokol Pemerintah terkait COVID-19 selama waktu istirahat.

Kapasitas tes dan persyaratan jaga jarak fisik akan mengakibatkan pembatasan kapasitas masuk menjadi sekitar 250 orang per hari. Hal ini akan ditinjau kembali secara berkala, tergantung pada kondisi kesehatan.

Kapasitas yang berkurang pada perjalanan inbound dapat mengakibatkan daftar tunggu untuk masuk ke dataran tinggi. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasi pemesanan perjalanan inbound.

Jika kapasitas perjalanan inbound tidak mencukupi, karyawan akan menerima gaji pokok selama hari-hari tunggu. Kontraktor tunduk pada persyaratan perjanjian kerja mereka.

Bagi mereka yang tidak segera dialokasikan slot perjalanan kembali, sistem penawaran serupa akan diterapkan untuk memprioritaskan calon penumpang yang kembali ke dataran tinggi. Berdasarkan prioritas ini, calon penumpang akan dijadwalkan dan dihubungi ketika slot untuk tes COVID-19 untuk kembali dan alokasi kursi bus tersedia. (JND)

Komentar

Tanah Papua

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan. Saran tersebut setelah melihat kondisi kesehatan orang nomor satu Papua itu belum membaik.

“Saya minta Gubernur legowo, istirahat dulu, saya minta tolong. Kalau kita sakit, sudah pasti kita istirahat, agar badan sehat, luar biasa jika kita tidak sakit saat menjalankan tugas pemerintahan,” kata Boas Asa Enoch, Jumat (3/12/2021).

Publik Papua dan nusantara mengetahui sakit Gubernur Lukas sewaktu memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional Oktober lalu. Ketika disiarkan berbagai saluran TV, Gubernur Lukas tampak lemah dan sulit berbicara.

Dibeberapa kesempatan, Gubernur Lukas kerap dipapah berjalan tanpa memakai sepatu. Kesehatannya yang menurun ditanggapi beragam netizen di media sosial, termasuk komentar kalangan politisi.

“Bukan saya menantang Gubernur, tapi saya minta tolong. Karena banyak sekali, bahasa-bahasa yang tidak menguntungkan itu datang,” ujarnya.

Walaupun berharap dapat meletakan jabatan, Boas secara terbuka mengapresiasi kinerja Gubernur Lukas Enembe. “Saya angkat topi kepada bapak Gubernur, sudah bangun stadion yang luar biasa,” ucapnya.

Ia mendesak Gubernur Lukas menyelesaikan pembayaran hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan venue jelang Pekan Olahraga Nasional. “Apakah venue yang dibangun sudah lunas? Hak-hak rakyat sudah lunas? Kalau belum, tolong diselesaikan, karena ini menjadi beban pikiran masyarakat,” paparnya.

Menurut dia, mesti ada pihak bertanggungjawab terkait persoalan PON. “Siapa yang akan membayar? Jadi bingung semua,” katanya.

Boas menginginkan Gubernur Lukas memerintahkan segenap jajaran memperhatikan kepentingan umum. “Saya minta tolong, perintahkan yang dibawah, berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat umum, jangan mementingkan diri pribadi,” cetusnya.

Pada pertengahan 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat dirawat di Singapura atas sakit yang dideritanya. Lukas diinap di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura selama beberapa pekan.

Lukas bahkan sempat dikabarkan meninggal dunia. Pada 25 Mei 2021, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus membantah kabar tersebut. (*)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (3/12/2021) pagi sekitar pukul 09.00 wit.

“Saya tidak ada di rumah saat kejadian. Saya ada di saudara punya rumah , dia minta tolong untuk saya kerja rumah jadi saya keluar dari pagi.Istri saya telepon kasih tau dan pas saya datang rumah sudah terbakar,” kata Disyon Tarantein,pemilik rumah saat ditemui di lokasi kejadian.

Disyon, mengatakan saat kejadian semua penghuni kamar ada di luar. Api diduga berasal dari atas lantai dua rumah.

“Saya tidak tahu penyebabnya apa,”kata Disyon.

Selain menghanguskan bangunan, kebakaran tersebut juga membuat penghuni kos di rumah tersebut kehilangan surat surat berharga seperti , ijazah dan surat berharga lainnya yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Struktur bangunan di lantai dua yang dibangun menggunakan kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah tersebut.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi kejadian dan memadamkan api.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Nasional3 jam ago

KPK didesak periksa Panitia Besar PON XX Papua

JAYAPURA,KTP.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa dugaan penyelewengan dana oleh Panitia Besar (PB) PON XX Papua. Demikian...

Nasional9 jam ago

LPRI Merauke Desak Pemerintah Ungkap 10 Kasus Korupsi Besar di Papua

MERAUKE,KTP.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kabupaten Merauke, Papua, Siprianus Muda meminta pemerintah mengungkap 10...

Tanah Papua10 jam ago

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan....

Tanah Papua23 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua3 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua4 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua

Advertisement

Trending