TIMIKA,KTP.com – Pagu Dana Desa di Kabupaten Mimika pada 2026 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Meski jumlah alokasi yang tercatat menurun, pemerintah menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran, melainkan adanya perubahan mekanisme pengalokasian dari pemerintah pusat.
Kepala Seksi Bank KPPN Timika, Ahmad Syafrudin Yusuf, menjelaskan bahwa pada 2025 alokasi Dana Desa terbagi atas anggaran yang penggunaannya telah ditentukan (earmarked) dan tidak ditentukan (non-earmarked). Sementara pada 2026, pos anggaran tersebut dipecah menjadi dana reguler dan dukungan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
”Dana yang reguler sudah dialokasikan kepada masing-masing desa. Sedangkan alokasi untuk mendukung KDMP ditempatkan melalui pemerintah pusat,” ujar Ahmad, Kamis (10/9/2026).
Perubahan skema ini berdampak pada nilai pagu Dana Desa yang tercatat untuk Kabupaten Mimika. Pada 2025, Mimika memperoleh alokasi lebih dari Rp130 miliar. Namun pada 2026, angka tersebut tercatat sekitar Rp60,9 miliar.
Meskipun pagu mengalami perubahan, skema pencairan Dana Desa tetap diproses dalam dua tahap. Saat ini, KPPN Timika telah menyalurkan tahap pertama sebesar 40 persen dari total pagu 2026, atau setara dengan Rp24,52 miliar.
Ahmad juga menyebutkan adanya perubahan persyaratan pencairan tahap kedua. Pemerintah kini tidak lagi menetapkan batas minimal penyerapan anggaran tahap pertama sebagai syarat penyaluran.
“Untuk tahun ini, syarat penyalurannya hanya laporan realisasi penyerapan. Tidak ada lagi ketentuan minimal persentase penyerapan seperti tahun sebelumnya,” katanya.
Sebelumnya, pada 2025 pemerintah menetapkan adanya batas minimal penyerapan sebesar 60 persen pada tahap pertama sebagai salah satu persyaratan penyaluran tahap berikutnya.
Dengan perubahan mekanisme tersebut, pemerintah kampung di Mimika diharapkan dapat menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan pagu Dana Desa yang tersedia pada 2026. (EH)
1 komentar