Tanah Papua
Optimalkan Pelayanan Publik: Distrik Tembagapura Siap Terapkan Digitalisasi
TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Distrik Tembagapura berkomitmen meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi digital. Hal ini dilakukan guna memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, meskipun di wilayah dengan tantangan geografis yang tinggi.
Kepala Distrik Tembagapura, Dev Tatiratu, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan pemasangan fasilitas internet berbasis satelit (Starlink) untuk menunjang koordinasi pemerintahan secara real-time.
“Kami sedang memasang fasilitas Starlink untuk kebutuhan Zoom Meeting rutin setiap bulan Juni ke atas. Dengan teknologi ini, setiap Senin atau Selasa, kami bisa melakukan pengecekan absen langsung dan memastikan aparat distrik hingga kampung tetap berada di tempat tugas masing-masing,” ujar Dev Tatiratu, Senin (21/4/20260.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjawab keraguan publik terkait pelayanan di tingkat akar rumput. Dengan sistem digital, koordinasi permintaan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.
Potensi Investasi dan Ekonomi Kreatif
Selain aspek birokrasi, Dev Tatiratu juga menyoroti langkah strategis pemerintah daerah dalam menjemput investasi melalui kerja sama dengan International Business Association (IBA) di Batam. Langkah ini diharapkan mampu membawa produk unggulan lokal Mimika, khususnya dari wilayah pegunungan, ke pasar internasional.
“Kami sudah melihat peluang besar. Produk seperti Buah Merah, Kopi binaan, hingga kerupuk Tambelo mulai dilirik pasar nasional dan internasional. Bahkan, Kopi kita sudah mendapatkan kontrak kerja sama dengan BNI 46 di Jakarta. Tantangan kita saat ini adalah menjaga konsistensi produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar yang besar,” jelasnya.
Menyikapi Isu Defisit dan Inflasi
Terkait kondisi fiskal daerah, Dev juga memberikan penjelasan mengenai potensi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Hal ini dipicu oleh penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan akibat penurunan produksi.
“Sekitar 80 persen APBD kita masih bergantung pada sektor tambang. Tahun ini, setoran dari Freeport diprediksi menurun menjadi sekitar Rp1,1 triliun dari asumsi awal Rp1,9 triliun. Namun, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah sedang berupaya menutup selisih tersebut melalui optimalisasi SiLPA dan sisa kurang bayar,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Dev Tatiratu mengimbau masyarakat untuk tetap tenang menghadapi fenomena kenaikan harga barang pokok atau inflasi yang mencapai 15 persen. Ia menegaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan dampak dari situasi geopolitik global yang mempengaruhi harga BBM dan logistik secara nasional.
“Kenaikan harga ini fenomena internasional, bukan karena ketidakberhasilan pemerintah daerah. Kami meminta masyarakat tetap kondusif sementara pemerintah pusat dan daerah terus mencari solusi untuk menekan angka inflasi tersebut,” pungkasnya.(MWW)
