Soal Penerbangan ke Distrik Hoya, Begini Penjelasan Kadishub

TIMIKA,KTP.com  – Seperti diketshui, penerbangan ke Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah sampai saat ini masih ditutup pasca penembakan helikopter milik TNI AU pada 26 November 2024 lalu.

Buntut peristiwa penembakan itu, akses penerbangan ke Distrik Hoya lumpuh total. Akibatnya, layanan pemerintahan di distrik itu pun tidak berjalan. Bencana kelaparan pun merebak, sektor ekonomi, sosial hingga pendidikan pun ikut terdampak.

Masyarakat Distrik Hoya pun melayangkan surat pernyataan kepada semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mimika yang menyatakan bahwa kawasan tersbut telah aman dan meminta akses penerbangan kembali dibuka.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir mengatakan bahwa meski telah ada surat pernyataan nanmun pihaknya tidak dapat memaksa operator penerbangan untuk kembali membuka penerbangan ke wilayah tersebut.

“Sebenarnya sudah ada surat pernyataan dari masyarakat terkait (Distrik) Hoya, tapi kami tidak bisa memaksa operator (Penerbangan) dengan surat pernyataan itu karena kalau ada apa-apa tentunya kami juga tidak bisa bertanggung jawab terkait keamanan di sana,” kata Jania, saat ditemui wartawan, Senin 24 Februari 2025.

Padahal, kata Jania saat ini anggaran terkait subsidi penerbangan perintis ke distrik-distrik terjauh sudah ada, tinggal dijalankan oleh operator penerbangan.

“Hoya, Jila kemudian Alama itu operator belum ada yang masuk, mungkin nanti kita lihat dalam beberapa hari kalau kondisi di sana sudah aman,” ungkap Jania.

“Harusnya mereka sudah bisa action karena anggaran sudah ada di kami,” tambahnya.

Jania menerangkan, di tahun 2024 lalu telah dilakukan lelang untuk penerbangan perintis ke beberapa distrik terjauh di Mimika dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditangani oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mozes Kilangin Timika.

Namun, tiga kali dilakukan pelelangan tidak ada operator penerbangan yang meminangnya karena faktor keamanan.

Alhasil, anggaran APBN yang dialokasikan untuk penerbangan perintis itu pun dikurangi, UPBU kemudian melimpahkan sebagian untuk ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Dinas Perhubungan.

“Tahun ini kita sudah masukkan ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami sudah lelang dan yang baru oke itu ada empat distrik, Kokonao (Mimika Barat), Jita, Tsinga dengan Aroanop. Kemudian dari Potowaiburu sudah, tapi yang Potowaiburu itu pakai anggaran APBN melalui UPBU,” terangnya.

“Yang sisa Hoya, Jila kemudian Alama, itu operator belum ada yang masuk,” tambahnya.

Jania menyebutkan, terkait koordinasi terpadu dengan pihak keamanan nanti akan dikoordinir oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilitin dan Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Petrus Yumte.(MOH)