Moeldoko: Organisasi Masyarakat Sipil Adalah Mitra Kunci Pemerintah

DENPASAR, Kabartanahpapua.com – Organisasi masyarakat sipil merupakan mitra terpenting pemerintah yang dapat memberikan masukan dan kritik atas berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk mendengarkan saran dan kritik, karena pada dasarnya program-program dan kebijakan memerlukan penyempurnaan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat memberikan sambutan pada pertemuan organisasi masyarakat sipil (People’s Summit) bertajuk “Voices on Equality and Justice” di Sanur, Provinsi Bali, Senin (8/10/2018).

“Saya menyambut baik forum ini, karena pertemuan semacam ini akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah. Yang sudah dikerjakan pemerintah juga tidak atau belum sempurna, sehingga pemerintah memerlukan masukan, bahkan kritik, sehingga suara-suara masyarakat yang selama ini belum terkena dampak kebijakan dapat didengarkan, sehingga suatu kebijakan dapat diperbaiki atau dikoreksi,” kata Moeldoko.

(Baca Juga: Kritik Kepada Lembaga Negara Sebagai Wujud Kepedulian Sekaligus Harapan Rakyat)

Ia memastikan bahwa pemerintah saat ini tidak antikritik. Kantor Staf Kepresidenan, kata Moeldoko, membuka pintu seluas-luasnya melalui program #KSPMendengar.

“Agar aspirasi yang ada di masyarakat bisa didengarkan langsung, saya catat, dan dapat saya sampaikan langsung pada kesempatan pertama saya bertemu Presiden. Saya ingin Presiden betul-betul mendapatkan informasi yang jujur, asli, genuine,” kata mantan Panglima TNI ini.

Pada kesempatan itu, Moeldoko menjawab tudingan sebagian pihak yang mengkritik bahwa pembangunan saat ini hanya membangun infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur fisik, baik di darat, laut, dan udara, memiliki nilai yang jauh dari yang kita pikirkan. Pembangunan jalan akan memiliki nilai eksternal dengan meningkatnya kegiatan dan nilai aset dari sekitar jalan yang dibangun sehingga secara tidak langsung menciptakan peradaban baru,” papar Moeldoko.

Pada 2019, kata Moeldoko, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), salah satunya program pemberantasan stunting. Program ini merupakan komitmen dari Presiden Jokowi untuk menciptakan generasi tangguh yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang.

“Jika dibiarkan dan tidak diatasi dari sekarang, maka dalam 20 tahun mendatang anak-anak yang menderita kekerdilan fisik dan otak ini akan menjadi beban bagi negara,” kata Moeldoko menjelaskan.

(Baca Juga: Keterbukaan Pemerintah Satu-satunya Cara Mendapatkan Kepercayaan dari Rakyat)

Terkait rumor serbuan puluhan juta tenaga kerja asing (TKA), Moeldoko mengaku memilih pendekatan lain untuk menjawab rumor itu. Ia mengaku mengajak wartawan untuk melihat sendiri kondisi TKA di kantong-kantong yang selama ini dirumorkan, yakni Morowali, Sulawesi Tengah.

“Biarkan mereka menyelidiki sendiri, menginvestigasi, supaya dapat menemukan fakta yang sesungguhnya. Ternyata, isu soal TKA ini memang isu yang digunakan untuk menghantam pemerintah,” ujar Moeldoko.

Menjawab pertanyaan peserta forum mengenai reforma agraria, menurut Moeldoko bahwa reforma agraria ini menyangkut 3 urusan. “Pertama adalah program sertifikasi. Dulu, pemerintah hanya bisa menyediakan 500 ribu sertifikat per tahun. Sekarang ini, targetnya setiap tahun adalah 5 juta bidang yang tersertifikasi,” katanya.

“Yang kedua adalah redistribusi lahan dan yang ketiga adalah perhutanan sosial. Ada 12,7 juta hektar dialokasikan bagi perhutanan sosial. Yang dikerjakan baru sekitar 1,9 juta lahan. Dengan skema perhutanan sosial ini, masyarakat pengelola hutan memiliki kepastian pengelolaan sampai dengan 35 tahun dan dapat diperpanjang,” kata Moeldoko menambahkan.

People’s Summit yang digelar oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menyambut pertemuan tahunan World Bank Group (WBG) dan International Monetary Fund (IMF) di Bali pada pekan kedua Oktober 2018.

Organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain ELSAM, debtWatch Indonesia, HuMa, INFID, PRAKARSA, KSBSI, Migrant CARE, Public Services International, PWYP Indonesia, TuK Indonesia, WALHI, WALHI Bali, KIARA, Yappika ActionAid, Koalisi Perempuan Indonesia, TIFA, OXFAM, Kemitraan, Transparansi Internasional Indonesia, dan HIVOS. (Fox)