Connect with us

Nasional

Rekrutmen Tenaga Honorer Dihentikan, Seleksi Berbasis Merit Solusi Pembenahan Birokrasi

Published

on

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak boleh lagi melakukan perekrutan tenaga honorer dalam bentuk apapun.

Untuk itu, pemerintah akan memastikan agar skema kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.

“Seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen Aparat Sipil Negara (ASN). Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi profesional,” ujar Moeldoko dalam acara Leader’s Talk bertema ASN Profesional Bukan Mimpi di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (9/10/2018).

(Baca Juga: Solusi untuk Tenaga Honorer Melalui Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Moeldoko mengungkapkan bahwa isu manajemen ASN sangat strategis untuk dibahas mengingat di tangan 4,35 juta ASN inilah mesin pemerintah dijalankan. Karena itu, rekrutmen ASN harus berbasis ‘merit system’ dan tidak memakai ‘pointed system’ sehingga budaya birokrasi yang dibangun dengan ‘belief system’ dan mekanisme ‘reward and punishment’ yang jelas.

“Jangan sampai ASN yang sontoloyo jalan karirnya mulus, sedangkan yang kerja setengah mati karirnya begitu-begitu saja. Karena itu, mereka yang berprestasi harus diberikan apresiasi dan yang berkinerja buruk harus mendapatkan konsekuensi,” kata doktor lulusan Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara pada acara Leader’s Talk bertema ASN Profesional Bukan Mimpi di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (9/10/2018). (KSP)

Penyelesaian Tenaga Honorer

Mengenai nasib ribuan tenaga honorer, kata Moeldoko, akan segera diselesaikan melalui kebijakan yang telah disiapkan pemerintah.

Kebijakan pertama dengan jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan kekhususan bagi tenaga honorer kategori II. Bagi tenaga honorer yang tidak lulus lewat tes CPNS ini, maka dapat menempuh skema kedua yaitu skema PPPK yang berbasis seleksi dengan afirmasi.

“Namun, apabila juga tidak lolos seleksi menjadi PPPK, maka akan ada skema ketiga yaitu dengan pendekatan kesejahteraan yang sedang dihitung simulasinya oleh Kementerian Keuangan,” kata Moeldoko.

(Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi?)

Hal senada juga diungkapkan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmadja yang menjelaskan bahwa pengadaan CPNS 2018 ini, pemerintah telah membuka jalur khusus bagi tenaga honorer kategori II yang memenuhi kriteria dalam formasi jabatan tenaga kesehatan dan guru.

Selain jalur CPNS itu, kata Setiawan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan fungsional dengan batas usia pelamar, paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.

“Untuk kebijakan PPPK ini, mekanismenya harus melalui proses verifikasi kepada instansi dimana tenaga honorer pertama kali diangkat,” ujar Setiawan.

Infografis Formasi Pengadaan CPNS 2018. (Kementerian PANRB)

Skema PPPK

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa skema PPPK memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara.

“Selain itu, fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para tenaga honorer yang ingin melanjutkan kontribusinya dalam birokrasi,” kata Yanuar.

Sebelumnya, Yanuar mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen PPPK sebagai salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang ASN.
PP Manajemen PPPK ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS.

“Pemerintah menyadari, saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Diharapkan PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian kasus tenaga honorer dengan seleksi berbasis sistem merit,” papar Yanuar.

Dalam arahan Presiden Jokowi, kata Yanuar, bahwa status PPPK secara prinsip rekrutmennya harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik. “Presiden juga menegaskan bahwa skema PPPK harus diterima dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakjelasan status kepegawaian di internal birokrasi,” ujar Yanuar.

Sekretaris KemenPANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan pelajaran dari sejumlah negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang, bahwa perubahan itu dimulai dari internal birokrasinya. Salah satunya, kata Wahyu Atmaji, dengan melakukan rekrutmen ASN berbasis merit.

“Dampak dari rekrutmen yang berkualitas tersebut, telah membuat birokrasi bekerja lebih efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan berkualitas yang sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan yang diharapkan masyarakat,” papar Wahyu Atmaji.

(Baca Juga: Puluhan Guru Honorer Rusak Fasilitas Kantor Dinas Pendidikan Mimika)

Salah seorang CPNS hasil seleksi tahun 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Andi Yoesoef menceritakan pengalamannya mengikuti seleksi CPNS. Ia menduga untuk lulus seleksi harus membayar dan melakukan lobi kepada pejabat tertentu.

“Namun kenyataannya, dari masa mendaftar untuk formasi khusus difabel, dari seleksi awal pemberkasan, tes CAT, seleksi kompetensi bidang, sampai pengumuman kelulusan menjadi CPNS, ia sama sekali tidak dipungut biaya apapun atau melobi siapapun,” kata Andi.

Sebagai ASN berkebutuhan khusus, Andi menjelaskan alasan menjadi ASN karena ia ingin berkontribusi untuk negara. Menurutnya, kalau berada di luar sebagai masyarakat umum maka ia hanya bisa mengkritik segala permasalahan pemerintah tanpa memberi solusi.

“Dengan menjadi ASN, kita dapat memberi solusi dan action. Selain itu ASN jenjang karirnya jelas, serta mendapatkan peluang perkembangan pendidikan,” ujar Andi. (Fox)

Komentar

Nasional

OPM Usulkan Pejabat Korup di Papua Segera Ditangkap

Published

on

By

VANIMO,KTP.com – Juru Bicara Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom mengusulkan pemberlakuan tegas terhadap para pejabat Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, segera ditangkap.

Sebby terus memantau berbagai peristiwa di Papua termasuk aktivitas pejabat publik melalui pemberitaan di media.

“Oknum pejabat Papua yang korup dana Otonomi Khusus, ditangkap saja, mereka itu virus yang sengsarakan rakyat Papua,” ujar Sebby Sambom, Selasa (14/12/2021) malam.

Ia menegaskan, para pejabat birokrasi dan pemerintahan hendaknya tidak berlindung dibalik perjuangan kemerdekaan Papua Barat dalam aksi menggelapkan anggaran Otonomi Khusus. “Jangan berlindung dari kata merdeka ketika dana-dana otsus disalahgunakan,” ujarnya.

Pekan kemarin, Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir meminta aparat berwenang menindak tegas para koruptor di Papua.

Lambert menjelaskan, bila koruptor yang selama ini menyelewengkan uang rakyat tidak ditangkap, mereka akan terus membiayai kelompok bersenjata di Papua. KKB menggunakan dana korupsi untuk membeli senjata di luar negeri. Begitu memperoleh senjata, KKB dengan leluasa membuat onar, juga melindungi koruptor.

Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain, tidak berani menangkap koruptor yang dilindungi KKB.

“Koruptor makan (untung) banyak, yang dihutan tidak sadar kalau mereka tidak dapat apa-apa. Dan KKB hanya dimanfaatkan, ini terpelihara secara rapih dan sistemastis,” ujar Lambert.

Ia berjanji, apabila KPK memeriksa koruptor, bersama dengan para tokoh, ia akan mengawal dan melindungi lembaga antirasuah tersebut. “KPK jangan takut ke Papua, kita akan kawal KPK sewaktu menangkap para koruptor itu,” cetusnya.

Dikesempatan sama, Lambert meminta pemerintah mengungkap 10 kasus korupsi besar di Papua sebagaimana dibuka Menko Polhukam Mahfud MD pada Mei 2021. “Bahwa apa yang telah disampaikan (Menko Polhukam) mesti dibuktikan,” katanya.

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan mengusut tuntas 10 kasus dugaan korupsi besar di Papua. Mahfud memastikan tak akan ada lagi anggapan ada pembiaran korupsi di Tanah Papua. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Mahasiswa Papua Demo di KPK Tuntut Selesaikan Kasus PON XX

Published

on

By

JAKARTA,KTP.com – Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu mendesak KPK segera menyelidiki dugaan kasus penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

“Kami mempertanyakan perhelatan PON XX, dimana sekitar 8000-an pekerjanya (relawan) belum menerima hak mereka sampai hari ini,” kata Yusman Nortonggo, Koordinator pendemo, Kamis siang.

Ia menambahkan, aspirasi pengunjuk rasa telah diterima KPK. “Prosesnya kami serahkan ke KPK, karena sudah menjadi tupoksi mereka,” ujarnya.

Demonstrasi siang tadi sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember tiap tahun.

Selain meminta usut kasus PON, mahasiswa mendesak KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dana Otonomi Khusus Papua.

Alokasi dana Otonomi Khusus (otsus) sebesar Rp42,47 triliun diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua dengan alasan pemerataan pembangunan, pengentasan Kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kelaparan, tidak bisa sekolah, tidak memiliki taraf hidup layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat,” tegas Yusman.

Dikesempatan sama, Abdul Ghoni Wario, Korlap (koordinator lapangan) demo berharap KPK serius dalam pemberantasan korupsi di Papua.

“KPK segera menuntaskan masalah (korupsi di Papua). Bila sampai tahun depan tidak ada jawaban dari KPK, kami akan kembali datangi Gedung ini lagi demi meminta pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Di Jayapura, Papua, Komunitas Papua Anti Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi damai menuntut pemeriksaan dan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi di bumi cenderawasih.

Demonstrasi yang berlangsung singkat, dibanjiri berbagai lapisan di Kota Jayapura. “Sistem antikorupsi dan upaya penanganan korupsi, masih tertinggal jauh di Papua. Pemberantasan korupsi ibarat bayi yang terus belajar merangkak,” kata Loius Raiwaky, salah satu pendemo.

Atas perang melawan korupsi, KOMPAK mengajak semua pihak bergandengantangan dalam bertindak: melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi korup yang dilakukan pejabat di tempat kerja. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Legislator dan Senator Diminta Dorong Gakkum Korupsi di Papua

Published

on

By

NABIRE,KTP.com – Anggota (Legislator) DPR RI dan senator atau DPD RI asal Papua diminta ikut mendorong penegakkan hukum (gakkum) kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.

Permintaan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menanggapi dugaan korupsi di Papua, diantaranya terkait perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang meninggalkan ‘duka’ bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.

“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” katanya, Senin (06/12).

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.

“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. “Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya

Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.

“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” katanya.

PON

Selain itu, lanjut Ali, bahwa polemik usai perhelatan PON XX telah menjadi isu nasional, karena Papua selain mampu melaksanakannya, juga telah menjadi ‘trending topic’ di media akibat pembayaran kepada para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya belum juga dituntaskan.

“Yang berikut, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat realisasi dana PON khususnya untuk tenaga relawan yang sampai hari ini, sebagian besar belum dibayar,” ungkapnya.

Saharusnya, kata Ali, Polda dan Kejati Papua bergerak cepat, menelusuri dugaan kasus korupsi pada Panitia Besar (PB) PON XX Papua.

“Saya tegaskan kepada Polda Papua dan Kejati Papua, serta KPK di pusat untuk segera memeriksa, mengecek, dana yang telah diturunkan ke PB PON XX Papua, sehingga ada keadilan bagi para relawan, wartawan, tenaga kesehatan dan lainnya yang telah menyukseskan PON XX 2021 di Papua,” katanya.

Ali mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkkan taringnya di Bumi Cenderawasih, bukan hanya menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.

“Yang terpenting itu. KPK harus benar-benar beraksi di Papua. Karena KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi dimedia tetapi tidak ada aksinya,” katanya. (*)

Komentar
Continue Reading

Nasional

Kepala Suku Besar Keerom Desak Pemerintah Ungkap 10 Kasus Korupsi di Papua

Published

on

By

KEEROM,KTP.com – Kepala Suku Besar Wikaya di Kabupaten Keerom, Herman Yoku mendesak pemerintah pusat segera mengungkap 10 kasus korupsi di Provinsi Papua sebagaimana pernah disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada Maret 2021.

“Menkopolhukam pada beberapa bulan lalu menyampaikan ada 10 kasus besar korupsi di Papua yang akan dibongkar. Pertanyaan saya, apakah pernyataan itu sudah benar dan sejauh mana penanganannya?” kata Herman Yoku, Senin (06/12/2021).

Ia mengaku pesimistis dengan pernyataan yang sempat membuat masyarakat di Papua merasa diatas angin. Sementara bagi terduga korupsi, hal itu merupakan sebuah ancaman yang serius.

“Saya jadi ragu, jangan sampai ada permainan mata, segitiga antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, yang disebut segitiga emas lingkaran pemerintahan, sehingga hilang (dugaan kasus korupsinya),” ujarnya.

Jika pernyataan dari pejabat negara tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ataupun dibuktikan, lanjut tokoh adat Papua itu, bisa dipastikan ada skenario yang sengaja dimainkan oleh pemerintah, entah apa bentuknya.

“Saya bisa pastikan ada permainan tertentu. Ada skenario besar yang dimainkan oleh Jakarta dengan hanya mengumbar pernyataan, menjanjikan, juga memberikan angin surga,” katanya.

Ia menyangsikan dugaan kasus korupsi bakal ditelusuri. “Ada upaya melindungi para pejabat di Papua. Karena mereka (pemerintah pusat) juga bisa diduga memperoleh setoran dari kasus kasus tersebut, lalu beritanya ditutup,” sambungnya.

Menurut dia, bila hanya berupa pemberitaan di media dengan tujuan memanasi masyarakat Papua, lebih baik (berita 10 kasus korupsi besar di Papua) tidak usah dimunculkan Jakarta.

Di lain sisi, Herman Yoku meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan penyalahgunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang carut marut. “(Pengelolaan) dana di PB PON XX tidak jelas,” sebutnya.

Dugaan penyelewengan itu berdasar banyaknya tuntutan pembayaran tunggakan dan hak dari tenaga relawan, wartawan, relawan medis dan pihak ketiga lainnya belum terbayarkan.

“Sedangkan dana begitu besar, itu (dananya) kemana saja?Pertanggungjawaban pun tidak jelas, tapi kenapa Jakarta hanya diam?” Ucapnya.

Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Kelompok Kerja Adat itu, meminta Presiden Joko Widodo, segera memerintahkan Kapolri, Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Panitia Besar PON XX Papua. “Gakumnya dimana?, jangan hanya di Jakarta dilakukan penangkapan, tetapi di Papua tidak bisa,” tukasnya.

Ia mempertanyakan posisi Gubernur Lukas Enembe yang diam saat terjadi kasus dugaan korupsi dana PON Papua. “Dunia mengakui (pelaksanaan PON XX), tapi nyatanya kasus-kasus seperti honor relawan macet, kenapa bapak Gubernur Papua diam saja?” tanya Herman.

Harusnya kata dia, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri tidak tinggal diam melihat persoalan PON dan dugaan kasus korupsi lainnya, tetapi bersama Kajati Papua Nikolaus Kondomo beriringan menegakan hukum.

Herman Yoku kembali menegaskan agar 10 dugaan kasus korupsi besar di Papua dibuka di media sebelum pergantian tahun. “Jika saya lihat tidak ada realisasi di Desember ini atau hingga awal 2022, saya anggap Jakarta bermain mata dengan para pejabat di Papua. Orang Papua tidak percaya lagi. Itu pernyataan sikap saya,” tutupnya. (*)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua3 menit ago

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen...

Tanah Papua15 menit ago

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi...

Tanah Papua2 hari ago

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika,...

Tanah Papua4 hari ago

DKP PKP Mimika Gelar Syukur HUT ke 23

TIMIKA,KTP.com – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-23 tahun...

Tanah Papua4 hari ago

Wabup Mimika Ingatkan Warga Pesisir Tidak Bangun Rumah di Bantaran Sungai

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Johannes Retob, memberikan peringatan kepada warga masyarakat Mimika yang mendiami wilayah pesisir...

Tanah Papua5 hari ago

Petani Binaan Polres Mimika Panen Jahe

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata bersama kelompok tani binaannya melaksanakan panen jahe di Kampung Mulia...

Tanah Papua1 minggu ago

Dukungan Perkembangan Bola Basket,Dandim 1710-Mimika Bersama Forkompinda Laksanakan Pertandingan Eksebisi

TIMIKA,KTP.com – Bertempat di Mimika Sport Complex (MSC) Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Yoga Cahya...

Tanah Papua1 minggu ago

Produksi dan Jual Narkotika di Timika, Tiga Pemuda Ini Diringkus Polisi

TIMIKA,KTP.com – Tiga orang pemuda yang diketahui berinisial ISM alias Irfan, AB alias Alfin dan YVR alias Viki ditangkap oleh...

Tanah Papua1 minggu ago

Tiga Kampung di  Distrik Amar Terdampak Banjir Rob

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Johannes Rettob menyebut sejumlah rumah warga Kampung Amar, Kawar dan Manuare, Distrik Amar...

Tanah Papua2 minggu ago

Melky Ditemukan Tim SAR Gabungan dalam Keadaan Meninggal Dunia

ASMAT,KTP.com – Melky (30) warga Asmat yang hilang terseret arus air sungai Suru Suru Distrik Suru Suru, Kabupaten Asmat Rabu...

Tanah Papua

Advertisement

Trending