Connect with us

Tanah Papua

Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola

Published

on

Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang dialami oleh sebagian warga Suku Asmat, Papua, telah memakan korban jiwa. Sejauh ini, 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk, sejak periode September 2017 hingga 28 Januari 2018.

Sejak informasi tersebut muncul ke publik melalui media massa, pemerintah telah berusaha bertindak sesigap mungkin. Mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Sosial, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, hingga penanganan cepat dengan menyusun skala prioritas yang harus dikerjakan.

Tahap pertama penanganan oleh satgas dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, dengan target memberikan layanan kesehatan secepatnya pada pasien campak agar tidak ada lagi korban yang meninggal. Penanganan gerak cepat ini melingkupi 23 distrik dan 224 desa dengan cara menyebar tim satgas kesehatan. Di saat yang sama, dilakukan penguatan peran RSUD dan Dinas Kesehatan.

Setelah tahap penanganan KLB dan gizi buruk dapat teratasi, tahap kedua adalah langkah pencegahan. Pada tahap ini, targetnya adalah memperluas cakupan imunisasi lengkap hingga 80% dan tersedianya data tentang jumlah penduduk yang mengalami gizi buruk beserta lokasi-lokasi tempat tinggalnya, untuk kemudian dilakukan intervensi.

Tahap ketiga adalah pendampingan dengan target penatalaksanaan gizi keluarga, kemandirian keluarga di bidang kesehatan, pelaksanaan program dengan pemantauan yang terukur, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Mengapa respons pemerintah terhadap KLB campak dan gizi buruk di Asmat ini harus sekompleks itu?

(Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Kementerian dan Kepala Daerah Bahas Solusi KLB Asmat)

 

Kondisi Faktual

Sebagian warga Asmat, secara budaya, adalah kelompok masyarakat yang hidup secara berpindah-pindah dengan sumber utama makanan yang diolah dari hasil hutan.

Mereka tidak hanya hidup dari kampung ke kampung hutan yang lain, tapi juga di bivak-bivak sepanjang rawa-rawa alur sungai. Selain Suku Asmat sendiri, di wilayah administrasi ini juga terdapat Suku Korowai yang hidup di pohon-pohon yang tingginya mencapai 50 meter dan mereka hidup secara nomaden.

Dari sekian banyak faktor penyebab terjadinya KLB campak di wilayah Asmat ini, setidaknya dapat diidentifikasi tiga problem faktual yakni (1) cakupan imunisasi dasar yang kurang dengan rata-rata hanya sekitar 20%, (2) tenaga kesehatan yang tidak terdistribusi dengan baik, dan (3) adanya gizi buruk.

Dari 23 distrik yang ada, terdapat 13 Puskesmas utama dan 3 Puskesmas Pembantu dilayani oleh 7 dokter dengan jarak antara Puskesmas bisa memakan waktu tempuh berjam-jam bahkan berpuluh-puluh jam dengan biaya yang tidak murah. Sementara gizi buruk di wilayah terdampak, sebanyak 30,3% mengalami masalah berat badan kurang (underweight) dan 25,9% stunting.

Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh, akar dari faktor-faktor penyebab di atas adalah persoalan pembangunan mendasar, antara lain (1) akses dan ketersediaan pangan, (2) sanitasi dan fasilitas air bersih yang tidak memadai, (3) akses transportasi yang amat mahal atau bahkan tidak tersedia sama sekali, (4) akses dan infrastruktur informasi yang sangat terbatas/minim, dan (5) pola hidup dan pola asuh yang kurang sehat.

(Baca Juga: Menkes Ungkap 4 Faktor Penghambat Pelayanan Kesehatan di Papua)

Penanganan dan Tantangan

KLB memang perlu penanganan secara cepat dan efisien. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan sembilan wilayah penanganan, termasuk 13 Puskesmas dan RSUD yang terdiri dari pengelompokan atas seluruh distrik (kecamatan) yang ada di Kabupaten Asmat.

Dari wilayah-wilayah penanganan tersebut, juga dibuat klasifikasi wilayah-wilayah yang paling mengkhawatirkan, antara lain Distrik Sawa Ema, Pulau Tiga, dan Pantai Kasuari.

Untuk memperkuat tenaga medis dalam menangani KLB ini, koordinasi yang dilakukan satuan tugas (satgas) juga telah menghimpun tambahan tenaga medis sebanyak 70 orang dari unsur TNI, 15 orang dari unsur Polri, 45 orang tenaga medis dari Pemerintah Pusat, dan 40 orang tenaga medis dari unsur Pemerintah Daerah.

Juga ada tenaga bantuan dari Kesehatan Baznas dan Kesehatan PB-NU. Mereka diterjunkan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi tersebut, dan dibagi dalam sembilan gelombang penerjunan yang dimulai dari minggu pertama Januari 2018 untuk Gelombang I sampai dengan akhir Maret 2018 untuk Gelombang IX.

Mengingat cakupan persoalan yang relatif dalam dan  kompleks, koordinasi di pemerintahan juga melibatkan Kementerian/Lembaga yang lebih luas. Misalnya, selain memaksimalkan sarana transportasi milik Pemda Asmat, TNI dan Kementerian Perhubungan membantu akses transportasi darat, laut, maupun udara, mengingat kebutuhan operasi kemanusiaan ini sangat mengandalkan ketersediaan sarana transportasi.

Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Dalam Negeri ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan respons cepat untuk mendukung pencegahan dan pendampingan dalam jangka panjang, serta melakukan pembenahan tatakelola di level Pemerintah Daerah. Sementara Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi strategi, dan Bappenas menyusun koordinasi pembenahan dalam jangka panjang.

Dari aspek tatakelola pemerintahan, koordinasi lintas K/L dan Pemda ini amat menantang. Hambatan-hambatan birokrasi harus diterobos dan distribusi sumberdaya, termasuk keuangan, harus efektif dan efisien sesuai kondisi di lapangan. Jika tidak, operasi ini tidak akan bertahan lama.

Hal-hal seperti ini membutuhkan terobosan untuk memastikan penanganan tidak terkendala. Alokasi anggaran memerlukan penyesuaian indeks kemahalan. Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat memungkinkan Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah terkait mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK).

(Baca Juga: Ini Kegiatan Satgas Kesehatan TNI Paska KLB Campak)

 

Antisipasi

Masalah kesehatan yang terjadi di Asmat ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Hal yang sama amat mungkin terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Papua, jika melihat identifikasi lapangan yang telah dikumpulkan.

Stunting misalnya, mengancam wilayah lain seperti Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai. Sementara di wilayah-wilayah tersebut indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya masih rendah, potensi lain yang bisa menimbulkan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) juga masih mengancam wilayah seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai, Waropen, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya.

Data status kesehatan yang menjadi pijakan perkiraan ini sudah tersedia sejak sebelum tahun 2015. Mengapa kasus di Asmat tidak dapat terantisipasi lebih dini? Pertanyaan lebih mendasar lagi: Anggaran yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat berkisar Rp 60-80 triliun per tahun, mengapa pembangunan manusia warganya, yang hanya berjumlah empat juta jiwa dengan dana sebesar itu, tidak mencapai kualitas yang diharapkan?

Kondisi geografis yang sulit dijangkau, akses informasi yang amat terbatas, rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar dan minimnya tenaga-tenaga lapangan yang mampu menjangkau hunian-hunian warga adalah satu sebab yang sudah lama diketahui dan memang tidak mudah ditangani.

Pada periode ini, pemerintah telah berusaha keras mengatasinya dengan jalan membuka keterisolasian melalui pembangunan infrastruktur, menyalurkan berbagai jaminan sosial, hingga memastikan afirmasi baik program maupun dana pembangunan. Namun tidak semua berjalan semulus yang diharapkan.

Untuk itu, kuncinya adalah meningkatkan kapasitas Pemda dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan.

Indikator keberhasilan pembangunan harus disusun dan dirancang strategi pencapaiannya: peningkatan status kesehatan, partisipasi pendidikan, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, penyediaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemda tidak boleh abai pada detail yang justru amat penting. Misalnya, berapa jumlah Puskesmas, SD, dan fasilitas umum? Berapa jumlah guru, dokter dan bidan yang ada? Ke distrik mana saja mereka bekerja dan berapa lama? Bagaimana pengiriman vaksin, obat, buku dilakukan? Infrastruktur apa yang sudah dan perlu dibangun? Bagaimana pula mengukur keberhasilan kinerja Pemda?

Semua tantangan ini (alam, manusia, dan tatakelola) perlu dihadapi dan ditanggapi dalam jangka pendek maupun dirumuskan kebijakannya dalam jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu, selain pendekatan jangka pendek penanganan krisis saat ini, dalam intervensi jangka menengah dan panjang, tumpuannya adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya tenaga medis serta penciptaan ketahanan pangan yang berbasis pola hidup masyarakat setempat.

Lebih penting lagi: pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Kementerian/Lembaga harus mendampingi Pemda dalam jangka tertentu (misalnya 3-5 tahun) hingga mereka mampu mengelola pelayanan dengan standar yang baik. Pendampingan masyarakat secara langsung juga diperlukan. Pada jangka yang sama, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, alam, dan sosial masyarakat setempat juga dilakukan.

Strategi pendekatan ini sejalan dengan –bahkan mempercepat pelaksanaan— Inpres No. 9/2017 untuk mendorong pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Setelah membangun lebih dari 1000 km jalan di Papua dari Jayapura ke Merauke melalui Yetti dan Oksibil, pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi makin penting.

Di sini, pembangunan infrastruktur mendapatkan konteksnya: memperluas jangkauan layanan publik, menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolir, dan dengan demikian menghadirkan negara di tengah-tengah rakyatnya. Untuk ini, memang diperlukan koordinasi yang ketat dan pengawasan yang persisten, baik secara internal di lingkup pemerintahan maupun oleh publik.

Ini semua membutuhkan sinergi banyak pihak: masyarakat sipil, akademisi, kelompok bisnis dan filantropi, dan media. Tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah memfasilitasi sinergi ini dan memastikan koordinasi pemerintahan yang efektif.

Persoalan kesehatan di Papua telah menyentak kita. Tapi ini juga menjadi kesempatan juga bagi semua pihak, khususnya birokrasi Pemerintah Pusat dan Pemda, untuk terus berbenah. Presiden Jokowi secara terbuka telah menyatakan bahwa masalah ini tidak perlu ditutup-tutupi. Hal tersebut akan membuka ruang partisipasi dan koreksi dalam pelaksanaannya.

Melalui pendekatan seperti itulah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya di semua titik di republik ini. (Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI/KSP)

Komentar

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga pihak DLH akan bekerja maksimal saat Natal dan Tahun baru (Nataru).

“Menjelang Natal dan Tahun Baru kami akan maksimalkan semua personel, kalau biasanya di pagi hari lebih banyak sekitar 80 orang, dan siang hari 20 personel, maka akan kami seimbangkan jadi 60 personel pagi hari dan 40 personel di siang hari,”kata Plt Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mimika Syahrial saat di temui wartawan di Jalan Hasanuddin, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, volume sampah menjelang Nataru pastinya mengalami peningkatan hingga 30 persen dari 90 ton volume sampah harian, sehingga pihaknya akan menggunakan semua armada yang dimiliki.

“Personel kami kurang lebih ada 230 orang, sedangkan armada dump truck dan ambrol (bak sampah) sekitar 25 unit. Sekarang ada armada yang diistirahatkan namun akan kami gunakan semua, supaya jangan ada sampah yang berceceran dan menumpuk dipinggir jalan,”ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan santai Keluarga Besar PUPR Jayapura dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke 76 dengan Jalan Santai di Kota Jayapura. Rabu, (01/12).

Dalam sambutan singkat sebelum melepaskan peserta Jalan santai, Yoman mengatakan, acara Tahunan ini, merupakan momen kebangkitan bersama Keluarga besar PUPR dibawah Kementrian PUPR Republik Indonesia yang akan jatuh pada besok nanti, tanggal tiga Desember namun sudah dimeriahkan dengan jalan santai dan sejumlah doorpice yang ada. Hal itu dikatan Yoman dalam sambutnya, di depan halaman Kantor Dinas PUPR dan Tata Ruang, jalan Sumatera, No. 15, Mandala Jayapura. Rabu, (01/12).

Dikatakan, pada 03 Desember nanti, di Hari Jadi yang ke 76 itu, Kementrian PUPR mengusung Tema, “Sigap Membangun Negeri”. Yang mana, tambah Yoman akan diperingati oleh seluruh Instansi Organisasi Pemerintahan dibawah naungan Kementerian PUPR baik vertikal maupun Horizontal.

“Secara khusus di Provinsi Papua, pada Harini, kami sangat berterima kasih kepada semua yang hadir dan terlibat di acara ini. Baik kepada Instansi vertikal dan horizontal bersama seluruh keluarga besar PUPR di Papua khususnya Jayapura,” ucap Yoman.

Dirinya berharap agar dengan semangat “giat membangun negeri,” itu, seluruh organisasi Dibawah naungan kementerian PUPR tetap sigap dalam membangun negeri, walapun di masa Pandemic Covid-19 yang sedang berlangsung ini.

Secara khusus Tamba Yoman, khusunya Dinas PUPR beserta seluruh kantor PUPR yang berada di wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Papua, harus dan tetap sigap dalam membangun Negeri terutama infrastruktur Dasar Bidang Bina Marga. Dengan demikian, pastinya setiap protokol kesehatan tetap diperhatikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam berkantor maupun di lapangan.

(Baca Juga: Pemda Provinsi Papua Kutuk Kekerasan Bersenjata di Kabupaten Puncak)

“Semua Peserta baik yang berstatus Asosiasi Negeri Sipil (Asn) pegawai tidak tetap atau honorer dan semua yang terlibat agar tetap mengikuti arahan panitia sekaligus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku”, tutupnya.

Selain itu, sambutan yang sama pula, dari Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Papua, DR. Corneles Sagrim, ST.,MMT Bahwa dirinya sangat mengapresiasi semangat keluarga besar PUPR yang tergabung dalam semarak jalan santai itu.

“kami senang karena pada hari ini, kita semua suami atau istri maupun anak-anak bisa tergabung ikut ambil bagian bersama dalam acara ini,” ucap Sagrim.

Menurut Sagrim, semua yang hadir adalah keluarga besar PUPR di Jayapura. Sehingga melalui acara yang sederhana ini, selain menjalin silahturahmi, juga menjaga kebugaran dan kekeluargaan pada setiap instansi organsiasi yang ada dibawah naungan kementerian PUPR.

Acara Jalan santai itu mengambil rute, dari Kantor dinas PUPR jalan Sumatera, menuju jalan Samratulangi (Polda Papua), lanjut ke depan Kantor Gubernur, Jalan Sao Soa dok II dan finish kembali ke Jalan Sumatera Dok IV Kantor PUPR. Selanjutnya diikuti dengan acara doorpice, nyanyian dan hiburan bersama.

Untuk memperingati Hari Bakti kementrian PUPR yang akan jatuh pada 03 Desember nanti, akan dilakukan upacara bersama seluruh Kantor Dinas, Balai dan undangan lainya yang dipusatkan di Kantor Dinas PUPR dan Tata Ruang Propinsi Papua, Jalan Sumatera Dok. IV. (EDDY) .

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua2 jam ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua3 jam ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua13 jam ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua16 jam ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua1 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua2 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua2 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua3 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua3 hari ago

Marakanya Permain Meriam Mini dan Petasan, Orang Tua Diajak Awasi Anaknya

TIMIKA,KTP.com – Permainan meriam mini yang dirakit secar manual menggunakan botol plastik bekas ataupun pipa paralon kemudian dibakar menggunakan spiritus...

Tanah Papua3 hari ago

Pemkab Mimika Gelar Upacara HUT Korpri Ke 50

TIMIKA,KTP.com – Peringati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) ke-50 Pemerintah Kabupaten Mimika mengelar ucapara di Pusat...

Tanah Papua

Advertisement

Trending