Connect with us

Tanah Papua

Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola

Published

on

Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang dialami oleh sebagian warga Suku Asmat, Papua, telah memakan korban jiwa. Sejauh ini, 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk, sejak periode September 2017 hingga 28 Januari 2018.

Sejak informasi tersebut muncul ke publik melalui media massa, pemerintah telah berusaha bertindak sesigap mungkin. Mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Sosial, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, hingga penanganan cepat dengan menyusun skala prioritas yang harus dikerjakan.

Tahap pertama penanganan oleh satgas dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, dengan target memberikan layanan kesehatan secepatnya pada pasien campak agar tidak ada lagi korban yang meninggal. Penanganan gerak cepat ini melingkupi 23 distrik dan 224 desa dengan cara menyebar tim satgas kesehatan. Di saat yang sama, dilakukan penguatan peran RSUD dan Dinas Kesehatan.

Setelah tahap penanganan KLB dan gizi buruk dapat teratasi, tahap kedua adalah langkah pencegahan. Pada tahap ini, targetnya adalah memperluas cakupan imunisasi lengkap hingga 80% dan tersedianya data tentang jumlah penduduk yang mengalami gizi buruk beserta lokasi-lokasi tempat tinggalnya, untuk kemudian dilakukan intervensi.

Tahap ketiga adalah pendampingan dengan target penatalaksanaan gizi keluarga, kemandirian keluarga di bidang kesehatan, pelaksanaan program dengan pemantauan yang terukur, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Mengapa respons pemerintah terhadap KLB campak dan gizi buruk di Asmat ini harus sekompleks itu?

(Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Kementerian dan Kepala Daerah Bahas Solusi KLB Asmat)

 

Kondisi Faktual

Sebagian warga Asmat, secara budaya, adalah kelompok masyarakat yang hidup secara berpindah-pindah dengan sumber utama makanan yang diolah dari hasil hutan.

Mereka tidak hanya hidup dari kampung ke kampung hutan yang lain, tapi juga di bivak-bivak sepanjang rawa-rawa alur sungai. Selain Suku Asmat sendiri, di wilayah administrasi ini juga terdapat Suku Korowai yang hidup di pohon-pohon yang tingginya mencapai 50 meter dan mereka hidup secara nomaden.

Dari sekian banyak faktor penyebab terjadinya KLB campak di wilayah Asmat ini, setidaknya dapat diidentifikasi tiga problem faktual yakni (1) cakupan imunisasi dasar yang kurang dengan rata-rata hanya sekitar 20%, (2) tenaga kesehatan yang tidak terdistribusi dengan baik, dan (3) adanya gizi buruk.

Dari 23 distrik yang ada, terdapat 13 Puskesmas utama dan 3 Puskesmas Pembantu dilayani oleh 7 dokter dengan jarak antara Puskesmas bisa memakan waktu tempuh berjam-jam bahkan berpuluh-puluh jam dengan biaya yang tidak murah. Sementara gizi buruk di wilayah terdampak, sebanyak 30,3% mengalami masalah berat badan kurang (underweight) dan 25,9% stunting.

Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh, akar dari faktor-faktor penyebab di atas adalah persoalan pembangunan mendasar, antara lain (1) akses dan ketersediaan pangan, (2) sanitasi dan fasilitas air bersih yang tidak memadai, (3) akses transportasi yang amat mahal atau bahkan tidak tersedia sama sekali, (4) akses dan infrastruktur informasi yang sangat terbatas/minim, dan (5) pola hidup dan pola asuh yang kurang sehat.

(Baca Juga: Menkes Ungkap 4 Faktor Penghambat Pelayanan Kesehatan di Papua)

Penanganan dan Tantangan

KLB memang perlu penanganan secara cepat dan efisien. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan sembilan wilayah penanganan, termasuk 13 Puskesmas dan RSUD yang terdiri dari pengelompokan atas seluruh distrik (kecamatan) yang ada di Kabupaten Asmat.

Dari wilayah-wilayah penanganan tersebut, juga dibuat klasifikasi wilayah-wilayah yang paling mengkhawatirkan, antara lain Distrik Sawa Ema, Pulau Tiga, dan Pantai Kasuari.

Untuk memperkuat tenaga medis dalam menangani KLB ini, koordinasi yang dilakukan satuan tugas (satgas) juga telah menghimpun tambahan tenaga medis sebanyak 70 orang dari unsur TNI, 15 orang dari unsur Polri, 45 orang tenaga medis dari Pemerintah Pusat, dan 40 orang tenaga medis dari unsur Pemerintah Daerah.

Juga ada tenaga bantuan dari Kesehatan Baznas dan Kesehatan PB-NU. Mereka diterjunkan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi tersebut, dan dibagi dalam sembilan gelombang penerjunan yang dimulai dari minggu pertama Januari 2018 untuk Gelombang I sampai dengan akhir Maret 2018 untuk Gelombang IX.

Mengingat cakupan persoalan yang relatif dalam dan  kompleks, koordinasi di pemerintahan juga melibatkan Kementerian/Lembaga yang lebih luas. Misalnya, selain memaksimalkan sarana transportasi milik Pemda Asmat, TNI dan Kementerian Perhubungan membantu akses transportasi darat, laut, maupun udara, mengingat kebutuhan operasi kemanusiaan ini sangat mengandalkan ketersediaan sarana transportasi.

Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Dalam Negeri ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan respons cepat untuk mendukung pencegahan dan pendampingan dalam jangka panjang, serta melakukan pembenahan tatakelola di level Pemerintah Daerah. Sementara Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi strategi, dan Bappenas menyusun koordinasi pembenahan dalam jangka panjang.

Dari aspek tatakelola pemerintahan, koordinasi lintas K/L dan Pemda ini amat menantang. Hambatan-hambatan birokrasi harus diterobos dan distribusi sumberdaya, termasuk keuangan, harus efektif dan efisien sesuai kondisi di lapangan. Jika tidak, operasi ini tidak akan bertahan lama.

Hal-hal seperti ini membutuhkan terobosan untuk memastikan penanganan tidak terkendala. Alokasi anggaran memerlukan penyesuaian indeks kemahalan. Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat memungkinkan Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah terkait mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK).

(Baca Juga: Ini Kegiatan Satgas Kesehatan TNI Paska KLB Campak)

 

Antisipasi

Masalah kesehatan yang terjadi di Asmat ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Hal yang sama amat mungkin terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Papua, jika melihat identifikasi lapangan yang telah dikumpulkan.

Stunting misalnya, mengancam wilayah lain seperti Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai. Sementara di wilayah-wilayah tersebut indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya masih rendah, potensi lain yang bisa menimbulkan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) juga masih mengancam wilayah seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai, Waropen, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya.

Data status kesehatan yang menjadi pijakan perkiraan ini sudah tersedia sejak sebelum tahun 2015. Mengapa kasus di Asmat tidak dapat terantisipasi lebih dini? Pertanyaan lebih mendasar lagi: Anggaran yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat berkisar Rp 60-80 triliun per tahun, mengapa pembangunan manusia warganya, yang hanya berjumlah empat juta jiwa dengan dana sebesar itu, tidak mencapai kualitas yang diharapkan?

Kondisi geografis yang sulit dijangkau, akses informasi yang amat terbatas, rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar dan minimnya tenaga-tenaga lapangan yang mampu menjangkau hunian-hunian warga adalah satu sebab yang sudah lama diketahui dan memang tidak mudah ditangani.

Pada periode ini, pemerintah telah berusaha keras mengatasinya dengan jalan membuka keterisolasian melalui pembangunan infrastruktur, menyalurkan berbagai jaminan sosial, hingga memastikan afirmasi baik program maupun dana pembangunan. Namun tidak semua berjalan semulus yang diharapkan.

Untuk itu, kuncinya adalah meningkatkan kapasitas Pemda dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan.

Indikator keberhasilan pembangunan harus disusun dan dirancang strategi pencapaiannya: peningkatan status kesehatan, partisipasi pendidikan, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, penyediaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemda tidak boleh abai pada detail yang justru amat penting. Misalnya, berapa jumlah Puskesmas, SD, dan fasilitas umum? Berapa jumlah guru, dokter dan bidan yang ada? Ke distrik mana saja mereka bekerja dan berapa lama? Bagaimana pengiriman vaksin, obat, buku dilakukan? Infrastruktur apa yang sudah dan perlu dibangun? Bagaimana pula mengukur keberhasilan kinerja Pemda?

Semua tantangan ini (alam, manusia, dan tatakelola) perlu dihadapi dan ditanggapi dalam jangka pendek maupun dirumuskan kebijakannya dalam jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu, selain pendekatan jangka pendek penanganan krisis saat ini, dalam intervensi jangka menengah dan panjang, tumpuannya adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya tenaga medis serta penciptaan ketahanan pangan yang berbasis pola hidup masyarakat setempat.

Lebih penting lagi: pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Kementerian/Lembaga harus mendampingi Pemda dalam jangka tertentu (misalnya 3-5 tahun) hingga mereka mampu mengelola pelayanan dengan standar yang baik. Pendampingan masyarakat secara langsung juga diperlukan. Pada jangka yang sama, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, alam, dan sosial masyarakat setempat juga dilakukan.

Strategi pendekatan ini sejalan dengan –bahkan mempercepat pelaksanaan— Inpres No. 9/2017 untuk mendorong pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Setelah membangun lebih dari 1000 km jalan di Papua dari Jayapura ke Merauke melalui Yetti dan Oksibil, pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi makin penting.

Di sini, pembangunan infrastruktur mendapatkan konteksnya: memperluas jangkauan layanan publik, menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolir, dan dengan demikian menghadirkan negara di tengah-tengah rakyatnya. Untuk ini, memang diperlukan koordinasi yang ketat dan pengawasan yang persisten, baik secara internal di lingkup pemerintahan maupun oleh publik.

Ini semua membutuhkan sinergi banyak pihak: masyarakat sipil, akademisi, kelompok bisnis dan filantropi, dan media. Tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah memfasilitasi sinergi ini dan memastikan koordinasi pemerintahan yang efektif.

Persoalan kesehatan di Papua telah menyentak kita. Tapi ini juga menjadi kesempatan juga bagi semua pihak, khususnya birokrasi Pemerintah Pusat dan Pemda, untuk terus berbenah. Presiden Jokowi secara terbuka telah menyatakan bahwa masalah ini tidak perlu ditutup-tutupi. Hal tersebut akan membuka ruang partisipasi dan koreksi dalam pelaksanaannya.

Melalui pendekatan seperti itulah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya di semua titik di republik ini. (Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI/KSP)

Komentar

Tanah Papua

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan. Saran tersebut setelah melihat kondisi kesehatan orang nomor satu Papua itu belum membaik.

“Saya minta Gubernur legowo, istirahat dulu, saya minta tolong. Kalau kita sakit, sudah pasti kita istirahat, agar badan sehat, luar biasa jika kita tidak sakit saat menjalankan tugas pemerintahan,” kata Boas Asa Enoch, Jumat (3/12/2021).

Publik Papua dan nusantara mengetahui sakit Gubernur Lukas sewaktu memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional Oktober lalu. Ketika disiarkan berbagai saluran TV, Gubernur Lukas tampak lemah dan sulit berbicara.

Dibeberapa kesempatan, Gubernur Lukas kerap dipapah berjalan tanpa memakai sepatu. Kesehatannya yang menurun ditanggapi beragam netizen di media sosial, termasuk komentar kalangan politisi.

“Bukan saya menantang Gubernur, tapi saya minta tolong. Karena banyak sekali, bahasa-bahasa yang tidak menguntungkan itu datang,” ujarnya.

Walaupun berharap dapat meletakan jabatan, Boas secara terbuka mengapresiasi kinerja Gubernur Lukas Enembe. “Saya angkat topi kepada bapak Gubernur, sudah bangun stadion yang luar biasa,” ucapnya.

Ia mendesak Gubernur Lukas menyelesaikan pembayaran hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan venue jelang Pekan Olahraga Nasional. “Apakah venue yang dibangun sudah lunas? Hak-hak rakyat sudah lunas? Kalau belum, tolong diselesaikan, karena ini menjadi beban pikiran masyarakat,” paparnya.

Menurut dia, mesti ada pihak bertanggungjawab terkait persoalan PON. “Siapa yang akan membayar? Jadi bingung semua,” katanya.

Boas menginginkan Gubernur Lukas memerintahkan segenap jajaran memperhatikan kepentingan umum. “Saya minta tolong, perintahkan yang dibawah, berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat umum, jangan mementingkan diri pribadi,” cetusnya.

Pada pertengahan 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat dirawat di Singapura atas sakit yang dideritanya. Lukas diinap di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura selama beberapa pekan.

Lukas bahkan sempat dikabarkan meninggal dunia. Pada 25 Mei 2021, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus membantah kabar tersebut. (*)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (3/12/2021) pagi sekitar pukul 09.00 wit.

“Saya tidak ada di rumah saat kejadian. Saya ada di saudara punya rumah , dia minta tolong untuk saya kerja rumah jadi saya keluar dari pagi.Istri saya telepon kasih tau dan pas saya datang rumah sudah terbakar,” kata Disyon Tarantein,pemilik rumah saat ditemui di lokasi kejadian.

Disyon, mengatakan saat kejadian semua penghuni kamar ada di luar. Api diduga berasal dari atas lantai dua rumah.

“Saya tidak tahu penyebabnya apa,”kata Disyon.

Selain menghanguskan bangunan, kebakaran tersebut juga membuat penghuni kos di rumah tersebut kehilangan surat surat berharga seperti , ijazah dan surat berharga lainnya yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Struktur bangunan di lantai dua yang dibangun menggunakan kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah tersebut.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi kejadian dan memadamkan api.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua39 menit ago

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan....

Tanah Papua14 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua

Advertisement

Trending