Connect with us

Tanah Papua

SK KPUD Mimika Nomor 11 dan 12 Sebagai Pelaksanaan Putusan PTTUN Makassar

Published

on

TIMIKA, Kabartanahpapua.com – Kuasa Hukum Pasangan Petahana Bupati Mimika Eltinus Omaleng – Johannes Rettob (OMTOB), Marvey Dangeubun menilai surat keputusan (SK) KPUD Mimika nomor 11 dan 12 sudah sah untuk mengakomodir keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Dalam SK Nomor 11 dan 12, KPUD Mimika telah memasukkan pasangan OMTOB dan pasangan Maria Kotorok – Yustus Way (MARIYUS) sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mimika 2018.

“KPUD Mimika sesungguhnya sudah mengambil keputusan yang benar dan itu sudah jelas terdapat pada pertimbangan SK tersebut yaitu yang mendasari dikeluarkan SK tersebut atas dasar putusan pengadilan. Dia (KPUD) justru salah dan melanggar hukum apabila tidak melaksanakan keputusan tersebut dan bisa diproses pidana,” kata Marvey di Timika, Kabupaten Mimika, Selasa (10/4/2018).

(Baca Juga: Setelah Diperiksa Gakkumdu, Komisioner KPUD Mimika Akhirnya Terbitkan SK Baru)

Terkait laporan yang dilakukan oleh 4 paslon ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mempermasalahkan keluarnya SK KPUD tersebut, menurut Marvey seharusnya diabaikan. Pasalnya, kata Marvey, keputusan KPUD Mimika untuk mengeluarkan SK tersebut bukan merupakan pelanggaran karena melaksanakan putusan pengadilan yaitu putusan PTTUN Makassar.

“KPUD ini sudah melaksanakan aturan jadi tidak bisa diproses. Beda lagi kalau KPUD tidak melaksanakan putusan PTTUN, itu jelas pidana karena Gakkumdu menyelesaikan sengketa bersifat pidana, bukan sengketa pemilihan,” ujar Marvey.

Marvey mengungkapkan bahwa langkah KPUD Mimika menerbitkan kedua SK tersebut sudah seharusnya dilakukan sebagai penyelenggara pemilu yang benar dan bersifat netral. Keputusan KPUD Mimika sudah benar dihadapan hukum yang berlaku dan keputusan tersebut benar-benar atas kemauan pengadilan dan bukan atas nama paslon OMTOB.

“Saya sangat sependapat dengan KPUD Mimika yang mengeluarkan SK penetapan paslon berdasarkan putusan pengadilan. Karena, sebagai penyelenggara maka KPUD tidak boleh punya kepentingan dan disitulah dapat dilihat kenetralannya,” kata Marvey.

Terkait proses penetapan SK yang tidak menghadirkan paslon lain dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika, kata Marvey, karena penetapan SK tersebut berbeda dengan proses penetapan SK yang normal.

Untuk penetapan SK yang normal harus melalui rapat pleno terbuka dengan menghadirkan paslon dan panwaslu, serta menyiapkan formulir penyampaian keberatan.

“Untuk melaksanakan putusan pengadilan tidak ada keberatan-keberatan lagi karena KPUD dibatasi oleh waktu untuk melaksanakan putusan tersebut yang diatur oleh undang-undang. Jadi tidak bisa menunggu karena anggota Panwaslu berada di luar kota, sehingga saya kira itu tidak relevan jika mutlak harus ada panwas dan itu sah-sah saja,” katanya.

(Baca Juga: Gugatan Dikabulkan PT TUN, OMTOB Resmi Jadi Peserta Pilkada Mimika)

Marvey juga membantah tudingan bahwa KPUD Mimika saat mengeluarkan SK Nomor 11 dan 12 tidak memenuhi kuorum, padahal jumlah anggota KPUD yang bertanda tangan ada 3 komisioner. SK tersebut juga sah, karena dikeluarkan oleh lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

“Bisa dilihat di berita acara dan SK, ada 3 komisioner yang menandatangani  yaitu ketua merangkap anggota dan kedua anggota jadi total ada tiga orang dan itu memenuhi kuorum. Sama juga yang menandatangani SK 05 di Sentani, Kabupaten Jayapura, itukan sama tiga komisioner juga yaitu ketua dan dua orang anggota,” ucap Marvey.

Mengenai SK KPUD Mimika Nomor 7 yang dipakai oleh ke-4 paslon untuk mementahkan SK KPUD Mimika 11 dan 12, menurut Marvey tidak tepat. Karena, sebelum KPUD mengeluarkan SK Nomor 7 untuk menggantikan SK Nomor 5, kuasa hukum OMTOB ataupun MARIYUS sudah menggugat SK Nomor 5 itu di PTTUN Makassar.

Marvey menjelaskan bahwa pihak KPUD Mimika juga sempat membawa SK Nomor 7 ke PTTUN Makassar, namun dalam persidangan SK tersebut dianggap tidak sah karena KPUD Mimika belum melakukan uji laboratorium forensik (labfor) sesuai hasil keputusan Panwaslu.

“Mengenai SK KPUD Mimika Nomor 7, sempat kami perdebatkan di pengadilan dan menurut ahli yang kami hadirkan bahwa SK tersebut tidak sah karena dalam putusan Panwas juga mengatakan KPUD harus melaksanakan uji labfor dan apabila belum dilakukan maka KPUD belum bisa mengeluarkan SK. Putusan Panwas itu perintahnya jelas dan KPUD belum mengikuti,” urai Marvey.

(Baca Juga: Putusan PTTUN Menunjukkan KPUD Mimika Tidak Bisa Bekerja Benar)

Marvey menegaskan bahwa pihaknya menghormati dan menghargai langkah yang diambil oleh ke-4 paslon untuk melaporkan KPUD Mimika ke Sentra Gakkumdu. Langkah ke-4 paslon melakukan gugatan hukum justru menjadi pembelajaran demokrasi yang baik bagi warga Kabupaten Mimika, ketimbang melakukan tindakan diluar aturan yang berlaku.

“Kami tetap menghargai apa yang dilakukan oleh mereka (ke-4 paslon), karena  sebagai warga negara, mereka berhak jika berkeberatan terhadap apa yang menjadi keputusan KPUD dan silahkan menempuh jalur hukum. Justru itu yang kita inginkan, artinya inilah kesempatan kita berdemokrasi. Namun, apapun keputusannya sesuai aturan harus kita terima dan jangan mengambil cara-cara yang diluar aturan,” kata Marvey. (Rex)

Komentar

Tanah Papua

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan. Saran tersebut setelah melihat kondisi kesehatan orang nomor satu Papua itu belum membaik.

“Saya minta Gubernur legowo, istirahat dulu, saya minta tolong. Kalau kita sakit, sudah pasti kita istirahat, agar badan sehat, luar biasa jika kita tidak sakit saat menjalankan tugas pemerintahan,” kata Boas Asa Enoch, Jumat (3/12/2021).

Publik Papua dan nusantara mengetahui sakit Gubernur Lukas sewaktu memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional Oktober lalu. Ketika disiarkan berbagai saluran TV, Gubernur Lukas tampak lemah dan sulit berbicara.

Dibeberapa kesempatan, Gubernur Lukas kerap dipapah berjalan tanpa memakai sepatu. Kesehatannya yang menurun ditanggapi beragam netizen di media sosial, termasuk komentar kalangan politisi.

“Bukan saya menantang Gubernur, tapi saya minta tolong. Karena banyak sekali, bahasa-bahasa yang tidak menguntungkan itu datang,” ujarnya.

Walaupun berharap dapat meletakan jabatan, Boas secara terbuka mengapresiasi kinerja Gubernur Lukas Enembe. “Saya angkat topi kepada bapak Gubernur, sudah bangun stadion yang luar biasa,” ucapnya.

Ia mendesak Gubernur Lukas menyelesaikan pembayaran hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan venue jelang Pekan Olahraga Nasional. “Apakah venue yang dibangun sudah lunas? Hak-hak rakyat sudah lunas? Kalau belum, tolong diselesaikan, karena ini menjadi beban pikiran masyarakat,” paparnya.

Menurut dia, mesti ada pihak bertanggungjawab terkait persoalan PON. “Siapa yang akan membayar? Jadi bingung semua,” katanya.

Boas menginginkan Gubernur Lukas memerintahkan segenap jajaran memperhatikan kepentingan umum. “Saya minta tolong, perintahkan yang dibawah, berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat umum, jangan mementingkan diri pribadi,” cetusnya.

Pada pertengahan 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat dirawat di Singapura atas sakit yang dideritanya. Lukas diinap di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura selama beberapa pekan.

Lukas bahkan sempat dikabarkan meninggal dunia. Pada 25 Mei 2021, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus membantah kabar tersebut. (*)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (3/12/2021) pagi sekitar pukul 09.00 wit.

“Saya tidak ada di rumah saat kejadian. Saya ada di saudara punya rumah , dia minta tolong untuk saya kerja rumah jadi saya keluar dari pagi.Istri saya telepon kasih tau dan pas saya datang rumah sudah terbakar,” kata Disyon Tarantein,pemilik rumah saat ditemui di lokasi kejadian.

Disyon, mengatakan saat kejadian semua penghuni kamar ada di luar. Api diduga berasal dari atas lantai dua rumah.

“Saya tidak tahu penyebabnya apa,”kata Disyon.

Selain menghanguskan bangunan, kebakaran tersebut juga membuat penghuni kos di rumah tersebut kehilangan surat surat berharga seperti , ijazah dan surat berharga lainnya yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Struktur bangunan di lantai dua yang dibangun menggunakan kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah tersebut.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi kejadian dan memadamkan api.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua48 menit ago

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan....

Tanah Papua14 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua

Advertisement

Trending