TIMIKA,KTP.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mulai mempersiapkan pelaksanaan renovasi drainase di sejumlah wilayah. Saat ini, proses masih berada pada tahap penyusunan dokumen perencanaan oleh konsultan sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, S.H., M.H., mengatakan hal tersebut saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP3, Timika, Papua Tengah, Selasa (14/7/2026).
Menurut Yoga, pada tahun ini konsultan perencana telah berkontrak dan tengah melakukan survei lapangan serta menyusun dokumen perencanaan. Setelah seluruh dokumen rampung, barulah pekerjaan renovasi drainase dapat dieksekusi.
“Dokumen perencanaan harus selesai lebih dulu. Saat ini konsultan sedang turun ke lapangan untuk melakukan perencanaan. Setelah itu baru kita mengetahui kebutuhan pekerjaan dan jumlah paket yang akan dikerjakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program renovasi drainase tersebut dialokasikan melalui skema yang diperuntukkan bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, seluruh tahapan harus dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaannya berjalan tertib dan tepat sasaran.
Yoga menyebutkan, survei perencanaan dilakukan di sejumlah distrik, yakni Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Mimika Timur. Hasil survei akan menentukan titik-titik yang hanya membutuhkan penyelesaian lanjutan maupun pembangunan baru, sekaligus menghitung jumlah paket pekerjaan yang akan dilelang.
(Baca Juga: PUPR Mimika Gandeng UNICEF Siapkan Ranperda Air Bersih dan Air Limbah)
Ia menargetkan proses kontrak dengan kontraktor OAP dapat dimulai sekitar Agustus 2026 setelah dokumen perencanaan dinyatakan selesai.
(Baca Juga: Pawai Ta’aruf MTQ I Papua Tengah Resmi Dibuka, Emanuel Kemong Lepas Peserta dari 8 Kabupaten)
Terkait keterlibatan kontraktor OAP, Yoga mengakui tingginya minat mengikuti proyek pemerintah sering kali menimbulkan keluhan karena keterbatasan jumlah pekerjaan yang tersedia. Namun, pihaknya akan berupaya memberikan kesempatan yang adil melalui pola pekerjaan utama maupun subkontrak.
“Kalau dokumennya belum lengkap, bisa menjadi subkon terlebih dahulu sambil belajar memahami pelaksanaan proyek pemerintah, membaca gambar konstruksi, dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai aturan pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Ia menambahkan, Dinas PUPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen para kontraktor saat proses pendaftaran dibuka.
Selain membahas program drainase, Yoga juga meluruskan informasi terkait pekerjaan perbaikan jalan di wilayah Nawaripi yang kerap dikira menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mimika.
Menurutnya, ruas jalan dari Bandara Baru hingga Pemako merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sedangkan ruas dari kawasan Lopong menuju Wagete merupakan jalan nasional. Sementara itu, PUPR Mimika hanya bertanggung jawab terhadap ruas jalan kabupaten.
“Kami tetap melakukan penambalan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten. Namun untuk ruas provinsi maupun nasional menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya. Pelaksanaan penambalan juga sangat bergantung pada kondisi cuaca karena pekerjaan aspal harus dilakukan saat cuaca mendukung,” pungkasnya.(ADM)
