Presiden Ajak Ikatan Akuntan Indonesia Bantu Sederhanakan Prosedur Pelaporan

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Presiden Joko Widodo meminta para akuntan agar proses pengurusan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) lebih disederhanakan. Pasalnya, kata Presiden, prosedur pelaporan SPJ saat ini terlalu banyak.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

“Saya cek laporan-laporan SPJ, ada 43 laporan yang harus disiapkan. Itu bapak-ibunya, ternyata ada anak-cucu lagi. Dari 43 beranak cucu menjadi 123. Ini bekerja, energi kita habis hanya untuk urusan laporan dan SPJ,” ujar Presiden.

(Baca Juga: Banyak Dikeluhkan, Presiden Janji Sederhanakan Format SPJ Dana Desa)

Presiden menceritakan masalah pencairan anggaran penanganan gempa Lombok kepada masyarakat yang tak kunjung cair karena banyaknya prosedur. Padahal, pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan anggaran tersebut di bank untuk dapat disalurkan ke masyarakat.

“Saya ini memang orang jalanan, senangnya di lapangan mengecek. Apa yang saya temukan? Ternyata prosedurnya ada 17. Kenapa belum sampai? Pak, yang ini belum, ini belum. Saya kaget, padahal masyarakat sudah menunggu dan uangnya sudah ada. Berhari-hari hanya masalah 17 prosedur yang harus diikuti,” tuturnya.

Maka itu, di hadapan para akuntan dalam acara ini, Kepala Negara meminta mereka untuk dapat merumuskan prosedur pelaporan yang sederhana, cepat, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Presiden, prinsip pertanggungjawaban bukan berorientasi pada prosedur yang berbelit-belit.

“Nah, sekarang ketemu dengan IAI. Saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa, tetapi substansi. Enggak usah banyak-banyak prosedur, bagaimana bisa memotong agar cepat. Karena menurut saya prinsip akuntansi itu cepat, murah, dan aman,” ucapnya.

(Baca Juga: Presiden Minta ASN Tingkatkan Pelayanan Memanfaatkan Teknologi Informasi)

Presiden mengatakan, administrasi negara harus disederhanakan agar pimpinan-pimpinan di setiap kementerian/lembaga maupun daerah bisa memutuskan secara cepat di tengah perkembangan zaman. Administrasi pelaporan yang berbelit hanya akan mempersulit diri. “Akuntansi jangan mempersulit langkah yang membuat kita kepada sebuah jebakan kesalahan,” tuturnya.

Pada prinsipnya, Kepala Negara memiliki pandangan yang sama bahwa akuntabilitas merupakan kunci dalam pengelolaan keuangan untuk dapat terhindar dari upaya penyelewengan atau penyimpangan. Namun, di samping itu, kecepatan dan orientasi pada hasil juga seharusnya menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan.

“Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa selain akuntabilitas dan efisiensi, kecepatan dan orientasi pada hasil itu juga sangat penting,” kata Presiden. (Fox)