Connect with us

Tanah Papua

KPU Papua Coret Hans Magal-Abdul Muis dari Daftar Peserta Pilkada Mimika

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Pasangan calon Hans Magal dan Abdul Muis (HAM) akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua yang tertuang dalam Keputusan KPUD Mimika Nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan KPU Propinsi Papua dan KPU RI untuk melakukan koreksi terhadap status paslon HAM karena KPUD telah salah menafsirkan syarat calon yang meloloskan Abdul Muis menjadi calon wakil bupati sementara ia sebelumnya sudah pernah diangkat menjadi Bupati Mimika.

Hasil koreksi yang dilakukan KPU Provinsi Papua yang mengambilalih tugas dan kewenangan KPUD Mimika yang diberhentikan sementara, akhirnya melalui rapat pleno di Jayapura, Rabu (9/5/2018) memutuskan mencoret paslon HAM dari daftar peserta Pilkada Mimika 2018.

(Baca Juga: Lewat 7 Hari, KPU Papua Belum Koreksi Syarat Calon Hans Magal-Abdul Muis)

Ketua KPU Papua Adam Arisoi mengatakan pihaknya telah melakukan koreksi keputusan KPUD Mimika terhadap paslon HAM. Koreksi terhadap paslon nomor urut 4 itu, kata Adam sesuai perintah DKPP dalam putusannya dan hasilnya KPU memutuskan paslon HAM dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Koreksi ini berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang persyaratan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Khususnya Pasal 7 huruf O dan P yang menerangkan, apabila pernah menjabat sebagai Bupati tidak bisa mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati maka selanjutnya mengambil keputusan tersebut.

“Keputusan tersebut diputuskan setelah kami melakukan koordinasi dengan KPU RI. Apabila dari keputusan tersebut pasangan yang bersangkutan tidak menerima, maka bisa melakukan upaya hukum,” kata Adam di kantor KPU Provinsi Papua, Rabu (9/5/2018).

Adam menambahkan, setelah melakukan koreksi terhadap paslon HAM maka pihaknya akan mengembalikan status dan tanggung jawab kepada komisioner KPUD Mimika yang sebelumnya diberhentikan sementara. “Selanjutnya kami akan mengaktifkan kembali status komisioner KPUD Mimika untuk melaksanakan tahapan berikutnya. Apalagi dana Rp30 miliar sudah dicairkan Pemda Mimika,” ujar Adam.

(Baca Juga: DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara untuk KPUD Mimika)

Untuk keputusan ini, kata Adam, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan sebelum mengumumkan pengembalian status komisioner KPUD Mimika ini. “Sebelum mengumumkan, kami koordinasi dulu terutama kepada pihak keamaman agar pengumuman tersebut tidak berdampak luas dan menimbulkan kerugian bagi Kabupaten Mimika khususnya masyarakat Mimika,” kata Adam.

Adam menegaskan pihaknya tidak akan melakukan pencabutan nomor urut lagi karena perubahan status paslon HAM yang sebelumnya sudah mengantongi nomor urut 4. Untuk proses lebih lanjut, kata Adam, pihaknya akan menunggu proses hukum yang kemungkinan akan diajukan oleh paslon HAM.

“Nomor urut tetap yang ada, kita tinggal menunggu proses hukum selanjutnya. Jika putusan Bawaslu dan pengadilan menolak proses hukum yang diajukan paslon HAM, maka nomor empat kosong,” kata Adam menjelaskan.

Pasangan calon Hans Magal (kanan) dan Abdul Muis (kiri) saat pleno penarikan nomor urut dengan latar belakang komisioner KPUD Mimika. (ist)

Pada SK Nomor 17 tersebut, KPUD Mimika menetapkan empat keputusan yakni pertama, mengubah ketetapan Diktum KESATU Keputusan Komis PemilihanUmum Kabupaten Mimika nomor: 14/HK.03.1Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, sepanjang pada huruf a dan menyatakan pasangan calon Hans Magal, SP. dan Abdul Muis, ST, MM dari jalur perseorangan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

Kedua, mengubah ketetapan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 12/НК.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 sebagai berikut pertama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai dari jalur perseorangan; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Robertus waraopea, SH, dan Albert Bolang, SH, MH dari jalur perseorangan;  Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, SH.,M.Si., dari jalur perseorangan;  Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika:Eltinus Omaleng, SE., MH dan Johannes Rettob,S.Sos., MM., dari jalur partai politik;  Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika:Maria Florida Kotorok, SE., MH.Kes., dan YustusWay, S.Sos., dari jalur perseorangan;

(Baca Juga: Adam Arisoi: Kami Sudah Berhentikan dan Ambil Alih Kewenangan KPUD Mimika)

Ketiga, Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketetapan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mimika Nomor 14/HK-03-1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mimika Tahun 2018;

Keempat, Keputusan Nomor 17/HK.03.1Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang perubahan kedua atas putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/IV/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018, ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 7 Mei 2018. (Mas)

Komentar

Tanah Papua

Tahun Ini Pemkab Mimika Tidak Anggarkan Biaya Perbaikan Asrama Mahasiswa

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Tahun ini Pemkab Mimika tidak menganggarkan biaya untuk perbaikan asrama bagi mahasiswa yang berada di kota studi. Pemkab Mimika hanya menganggarkan sejumlah program yang berkaitan dengan bantuan kepada pelajar atau mahasiswa.

Kepala Bagian SDM Setda Mimika, Martinus Nuboba mengungkapkan program prioritas adalah perbaikan asrama, pasalnya sebagian besar asrama milik Pemda Mimika memang butuh perbaikan karena mengalami kerusakan. Namun, anggaran itu belum ada sehingga belum bisa dijalankan kegiatannya.

“Asrama milik Pemda Mimika memang sebagian besar sudah rusak. Mudah-mudahan tahun-tahun depan, tapi kami belum bisa pastikan,”ungkap Martinus di ruang kerjanya, Rabu (19/1/2021).

Menurut Marthinus bantuan kuliah untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan studi tetap ada. Namun ia tidak menyebut besaran angkanya. Ia hanya mengatakan, bantuan itu akan disesuaikan.

“Jumlah mahasiswa yang dipantau oleh Bagian SDM Setda Mimika sejauh ini disebutnya mencapai 738 orang. Dimana mereka tersebar di 206 kampus baik di dalam maupun di luar negeri,” tuturnya.

Marthinus menambahkan banyak masukan dan hal-hal yang selalu di sampaikan kepada pihak Bagian SDM oleh para mahasiswa berharap banyak hal.

“Banyak harapan yang disampaikan oleh para mahasiswa tapi itu tidak perlu kami sampaikan. Hanya kami dan para mahasiswa saja yang tau,” ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen atau sebesar Rp.94,332,64. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 2,33 persen.

Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika telah menghitung Upah Minimum yang sebelumnya sekitar
Rp. 3,958,444.

Upah Minimum Kabupaten Mimika ini telah direkomendasikan oleh Bupati Mimika kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Sambil menunggu Surat Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Kabupaten Mimika ( UMK ) ditetapkan, maka pengumuman nomor 461/43/2022 tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran upah bagi pekerja / buruh terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2022.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga mengatakan sudah ada penetapan Upah Minimum Kabupaten(UMK) di kabupaten Mimika dan mengalami kenaikan sekitar 2 persen lebih.

“Hal ini sebagai tindak lanjut dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua untuk tahun 2022, yang sudah diumumkan dengan besaran Rp3.561.932,”ungkapnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi year tahun ini selesai 100 persen. Pemkab Mimika berupaya pekerjaan pembangunan bisa selesai pada saat berakhirnya kontrak tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Robert Mayaut mengatakan, pihaknya merasa optimis pembangunan jalan Cendrawasih akan selesai tepat waktu.

“Tahun ini terakhir pembangunannya kami bekerja yang bisa kami selesaikan kami selesaikan dulu. Sambil menunggu bagian yang bermasalah karena pembebasan tanah selesai baru kami lakukan pekerjaan,” kata Robert di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (18/1/2022).

Robert mengungkapkan masalah pembebasan tanah masih menjadi masalah yang menghambat pembangunan jalan Cendrawasih. Masalah pembebasan tanah yang terjadi umumnya karena sertifikat di gadaikan oleh pemilik tanah.

( Baca Juga: Ini Alasan Dinas PUPR Belum Lanjutkan Pelebaran Jalan C Heatubun)

“Sertifikat di bank terus pemilik tanah larang kita kerja ya kita kerja yang lain dahulu. Makanya kita kerja loncat-loncat. Selain itu ada orang berkebun minta ganti rugi sedangkan dari pertanahan sesuai aturan tidak bisa terus yang berkebun larang kita kerja, itu masalah yang menghambat,” ungkapnya.

Untuk progres pembangunan jalan Cendrawasih tahun 2021 kemarin menurut Robert pekerjaannya sudah mencapai 60 persen. Tetapi penyerapan anggarannya baru mencapai 50 persen.

“Jadi pekerjaan tahun 2021 bobot pekerjaannya 60,8 persen tapi uangnya 50 persen. Kita kemarin hutang dulu mereka kerja dulu baru kita bayar, makannya kita tahun ini harus bayar habis karena tahun ini tahun terakhir,” tuturnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika, karena melakukan tindakan pidana penipuan terhadap tujuh orang korban.

E, melalui akun facebooknya memposting lowongan kerja di PT Freeport Indonesia.

Kepada para korban,E, berjanji bisa membantu para korban untuk bisa bekerja di PT Freeport Indonesia dengan persyaratan para korban mentransfer sejumlah uang kepada dirinya sebagai biaya administrasi.

Pelaku juga mengaku sebagai direktur, HRD dan juga operator di salah satu perusahaan yang bekerja di area kerja PT Freeport Indonesia.

Para korban kemudian menghubungi pelaku melalui akun Facebook pelaku, kemudian komunikasi dibangun secara intensif diaplikasi WhatsApp.

Para korban kemudian mentransfer sejumlah uang kepada pelaku melalui rekening yang dikirim pelaku, namun belakangan diketahui bahwa ternyata mereka ditipu oleh pelaku.

(Baca Juga: Pelaku Pencurian Senpi Organik Ditangkap Polisi)

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Iptu Bertu Haridyka Eka Anwar saat ditemui di Mako Polres Mimika Senin (17/1/2022) mengatakan kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihaknya setelah Edi Batara (36), salah satu dari tujuh korban penipuan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian Jumat (14/1/2022).

“Cara penipuannya adalah pelaku mengiming-imingi para korban bekerja di PT Freeport Indonesia dengan memberikan uang administrasi. Total kerugian dari tujuh korban itu mencapai Rp150 juta. Karena mereka transfer ke korban bervariasi ada yang Rp15 juta dan ada yang Rp30 juta,”kata Bertu.

Setelah ditangkap dan diperiksa, E mengakui perbuatannya.Namun uang hasil penipuan tersebut telah dipakai pelaku untuk membayar utang miliknya. Pelaku juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

“Dia ditangkap kemarin di wilayah kota, kita bawa ke kantor kita periksa dan mengakui perbuatannya,” kata Bertu.

Atas tindakannya, E akan di jerat dengan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Belakangan diketahui, E sendiri sebelumnya juga adalah residivis dengan kasus penipuan.

“Sebelumnya yang bersangkutan juga resedivis kasus yang sama, penipuan objeknya tanah tahun 2015 dengan putusan waktu itu dua tahun lebih penjara”kata Bertu.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua11 menit ago

Tahun Ini Pemkab Mimika Tidak Anggarkan Biaya Perbaikan Asrama Mahasiswa

TIMIKA,KTP.com – Tahun ini Pemkab Mimika tidak menganggarkan biaya untuk perbaikan asrama bagi mahasiswa yang berada di kota studi. Pemkab Mimika...

Tanah Papua18 menit ago

UMK Mimika Naik 2,33 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 4.052, 776, 64 dan mengalami kenaikan 2,33 persen...

Tanah Papua31 menit ago

Pembangunan Jalan Cendrawasih Tahun Ini Selesai 100 Persen

TIMIKA,KTP.com – Pembangunan pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari bundaran SP II hingga Check Point Kuala Kencana tahun ini sesuai kontrak multi...

Tanah Papua2 hari ago

Janjikan Kerja di PT FI Wanita Parubaya di Timika Lakukan Penipuan Ratusan Juta

TIMIKA,KTP.com – E (45) warga jalan Budi Utomo Timika, ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Mimika, Minggu (16/1/2022) di Kota Timika,...

Tanah Papua4 hari ago

DKP PKP Mimika Gelar Syukur HUT ke 23

TIMIKA,KTP.com – Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-23 tahun...

Tanah Papua4 hari ago

Wabup Mimika Ingatkan Warga Pesisir Tidak Bangun Rumah di Bantaran Sungai

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Johannes Retob, memberikan peringatan kepada warga masyarakat Mimika yang mendiami wilayah pesisir...

Tanah Papua5 hari ago

Petani Binaan Polres Mimika Panen Jahe

TIMIKA,KTP.com – Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata bersama kelompok tani binaannya melaksanakan panen jahe di Kampung Mulia...

Tanah Papua1 minggu ago

Dukungan Perkembangan Bola Basket,Dandim 1710-Mimika Bersama Forkompinda Laksanakan Pertandingan Eksebisi

TIMIKA,KTP.com – Bertempat di Mimika Sport Complex (MSC) Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf Yoga Cahya...

Tanah Papua1 minggu ago

Produksi dan Jual Narkotika di Timika, Tiga Pemuda Ini Diringkus Polisi

TIMIKA,KTP.com – Tiga orang pemuda yang diketahui berinisial ISM alias Irfan, AB alias Alfin dan YVR alias Viki ditangkap oleh...

Tanah Papua1 minggu ago

Tiga Kampung di  Distrik Amar Terdampak Banjir Rob

TIMIKA,KTP.com – Wakil Bupati Mimika, Provinsi Papua Johannes Rettob menyebut sejumlah rumah warga Kampung Amar, Kawar dan Manuare, Distrik Amar...

Tanah Papua

Advertisement

Trending