JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia awal pekan kedua Agustus 2018 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Open Parliament Day OGP Summit 2018 dan Arah Keterbukaan Parlemen di DPR RI” di Gedung DPR RI, Jakarta.
Kegiatan FGD diselenggarakan dalam rangka membahas kerangka penerapan open parliament di DPR RI dan tindak lanjut dari keikutsertaan DPR RI dan pemerintah Indonesia dalam forum OGP Summit di Georgia pada Juli 2018 lalu.
(Baca Juga: Keterbukaan Pemerintah Satu-satunya Cara Mendapatkan Kepercayaan dari Rakyat)
Kegiatan ini dihadiri beberapa pembicara sebagai pemantik diskusi serta peserta yang berasal dari internal DPR RI, kalangan praktisi, dan masyarakat sipil. Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) sebagai sekretariat implementasi inisiatif open government di Indonesia turut menjadi pemateri di dalam FGD.
Seknas OGI yang diwakili oleh Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho memaparkan tentang pengalaman Pemerintah Indonesia dalam implementasi open government dan manfaat keikutsertaan Indonesia di dalam inisiatif open government secara global.
“Platform yang dimiliki oleh open government memberikan manfaat bagi Indonesia untuk dapat mudah mengadaptasi inisiatif-inisiatif global terkait keterbukaan pemerintah,” ujar Yanuar Nugroho di dalam paparannya.
Pemateri yang turut hadir pada FGD ini adalah Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dalam paparannya, Zon menegaskan kembali tentang komitmen DPR RI dalam mengimplementasikan open parliament dan mendorong deklarasi open parliament untuk dapat segera dilaksanakan.
Zon juga menjabarkan model-model tata kelola open parliament yang relevan untuk diimplementasikan di DPR RI.
Sementara itu, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi sebagai salah satu pemateri pada FGD menyampaikan gagasan terkait model tata kelola open parliament dan gambaran rencana aksi yang dapat disusun.
Ia mengatakan IPC sebagai perwakilan dari masyarakat sipil (CSOs) secara konsisten mendorong dan mendukung DPR RI untuk dapat segera melaksanakan Open Parliament.
“Dalam pelaksanaan open parliament di DPR RI, hal pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan tim teknis supaya terdapat dedicated resources yang dapat mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan open parliament,” ujar Ahmad Hanafi di dalam forum FGD.
Tindak lanjut dari kegiatan FGD ini adalah pertemuan dalam grup kecil oleh tim DPR RI bersama dengan perwakilan masyarakat sipil (CSOs). Pertemuan di dalam grup kecil dilakukan untuk membahas persiapan teknis DPR RI dalam melakukan deklarasi open parliament yang rencananya akan dideklarasikan dalam waktu dekat.
(Baca Juga: Moeldoko Mengajak Dunia Konsisten Jaga Demokrasi)
Dalam rangkaian pertemuan kecil yang akan dilakukan oleh DPR RI bersama CSOs, Sekretariat OGI akan membantu melakukan pendampingan dalam memberikan contoh-contoh pengalaman dan model dalam implementasi inisiatif keterbukaan.
Open parliament pertama kali diluncurkan di Roma, Italia pada 2011 lalu, yang bertujuan mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif.
Pelaksanaan open parliament selaras dengan inisiatif Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara pendiri dari inisiatif Open Government Partnership (OGP). (Fox)
