Dana Daerah Banyak Mengendap di Rekening Kas Umum Daerah, Presiden: Jangan Ulangi di 2020!

JAKARTA, Kabartanahpapua.com – Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah mengenai besarnya dana daerah yang masih mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Data per November 2019, kata Presiden, dana yang masih tersimpan di bank-bank daerah sebanyak kurang lebih Rp220 triliun.

“Di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih di angka Rp220 triliun sehingga tidak memengaruhi ekonomi daerah. Disimpan di bank itu ada Rp220 triliun. Gede banget angka ini,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2020 yang digelar di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Dalam acara ini turut hadir para kepala daerah yang terdiri atas gubernur hingga wali kota.

Presiden mengakui terjadi peningkatan penyerapan anggaran pada Desember 2019, hingga menyisakan anggaran pada kisaran angka Rp110 triliun. Namun anggaran tersisa ini, menurut Presiden masih sangat besar.

“Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu. Bupati, wali kota, dan gubernur harus sadar mengenai ini. Jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang di bank sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020!” kata Presiden.

Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh 5 persen secara year-on-year (yoy) dari pertumbuhan penyaluran pada tahun sebelumnya yang hanya 2,5 persen. Presiden berharap agar dana yang telah ditransfer ke daerah tersebut dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan ekonomi nasional.

“Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Kapolri Idham Azis. (Fox)