Connect with us

Tanah Papua

TNI-Polri Duduki Markas KKSB di Yambi dan Tiom, Pemerhati HAM Berkoar-Koar

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Maraknya aksi penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua dalam satu tahun terakhir mengakibatkan keresahan dan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil dan aparat keamanan TNI-Polri.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan kerap terkendala kondisi geografis daerah pegunungan yang dikelilingi hutan lebat, dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini (PNG).

“Mencermati situasi ini, TNI-Polri membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgasgakkum) guna melaksanakan upaya khusus dalam rangka penegakan hukum terhadap KKSB tersebut,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi di Jayapura, Selasa (18/9/2018).

(Baca Juga: Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Papua Berlangsung Meriah, Tidak Terpengaruh Propaganda OPM)

Menurut Aidi, TNI-Polri dalam melaksanakan penegakan hukum ini tetap mengedepankan pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial. Dalam hal ini, mengedepankan peran Babinsa serta Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan masyarakat dengan dukungan Koramil, Polsek, Polres, dan Kodim.

“Penegakan hukum menggunakan kekuatan bersenjata menjadi pilihan terakhir ketika harus berhadapan dengan kelompok bersenjata yang memang menginginkan situasi Papua tidak aman,” ujar Aidi.

Aidi mengungkapkan rangkaian peristiwa yang dilakukan KKSB sebagai bukti upaya kelompok bersenjata tersebut secara terang-terangan mengangkat senjata secara ilegal dan menimbulkan keresahan warga.

Ia mencontohkan pendudukan dan penyanderaan warga 3 kampung di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang berlanjut dengan pembakaran sekolah dan rumah sakit, serta pemerkosaan terhadap guru-guru di pedalaman. Penyerangan terhadap aparat dan petugas distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Paniai.

“Yang mengoyak rasa kemanusiaan ketika mereka membantai petugas misionaris di Kabupaten Pegunungan Bintang, membunuh pekerja jalan Trans Papua, dan membantai satu keluarga di Bandar Udara Nduga serta menembaki pesawat perintis yang menjadi urat nadi bagi transportasi barang dan orang di wilayah pedalaman Papua,” papar Aidi.

Menengakkan Kewibawaan dan Kepastian Hukum

Aidi menegaskan rangkaian aksi teror bersenjata yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ini tentu tidak akan didiamkan oleh aparat keamanan untuk menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Itulah sebabnya Satgasgakkum TNI-Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok yang disinyalir terlibat dalam rangkaian aksi kekerasan bersenjata itu,” kata Aidi menegaskan.

(Baca Juga: Dinas Pendidikan Dasar Mimika Kutuk Pelaku Penganiaya Guru di Arwanop)

Mantan Dandim Jayawijaya ini mempertanyakan motivasi dari sekelompok tokoh agama yang mengatasnamakan gereja yang meminta aparat TNI-Polri menghentikan pengejaran anggota KKSB di Kabupaten Lanny Jaya.

Menurutnya, tidak ada alasan melarang aparat TNI-Polri untuk menegakkan kedaulatan di wilayah NKRI. Tak hanya di Lanny Jaya atau Puncak Jaya, namun tugas TNI-Polri untuk menjaga warga negara dari ancaman keamanan. Ia mencontohkan bagaimana aparat TNI-Polri mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

“Ini adalah wilayah NKRI yang berdaulat, TNI-Polri adalah aparat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Tidak ada satupun daerah atau tempat di seluruh wilayah kedaulatan NKRI yang tidak boleh dimasuki dan diduduki oleh aparat keamanan TNI-Polri. Karenanya negara dapat menempatkan aparat TNI-Polri di mana saja di seluruh wilayah NKRI,” ujar Aidi.

(Baca Juga: KKSB Serang Tim Survei Papua Terang di Paniai, 5 Anggota TNI Terluka)

“Amerika Serikat saja menempatkan pasukan marinirnya di Darwin Australia, jelas-jelas bukan negaranya kok tidak diprotes, sedangkan TNI-Polri bertugas di wilayah negaranya sendiri kenapa mesti diributkan? Hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang didalamnya berisi tugas pokok TNI, perbantuan kepada Pemda dan Polri, dan penanggulangan separatisme dan lain-lain,” kata Aidi menambahkan.

Jika aparat TNI-Polri membiarkan kekerasan bersenjata dan jatuhnya korban jiwa, kata Aidi, justru menjadi sebuah kesalahan besar karena dianggap melakukan pembiaran.

“KKSB itu jelas mengangkat senjata secara ilegal dan melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara. Tentu perbuatan mereka (KKSB) tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum dimanapun,” ucap Aidi.

Semakin Terpojok

Pengejaran yang dilakukan oleh Satgasgakkum TNI-Polri, kata Aidi, telah membuahkan hasil dengan keberhasilan memukul mundur dan merebut sejumlah kampung yang selama ini diklaim oleh KKSB sebagai basis mereka.

“Satgasgakkum TNI-Polri sudah berhasil menduduki Distrik Yambi di Puncak Jaya dan Distrik Tiom di Lanny Jaya yang selama ini diklaim diduduki oleh pentolan KKSB seperti Lekagak Telenggen, Purom Wenda, dan Enden Wanimbo,” kata Aidi.

(Baca Juga: Kodam Cenderawasih Kecam Tindakan Brutal KKSB di Kabupaten Nduga)

“Di daerah tersebut, anggota KKSB ini kerap melakukan pemaksaan kehendak dengan ancaman senjata terhadap warga. Anggota KKSB ini disinyalir telah melakukan penyelewengan dana desa yang sedianya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung dengan dalih setiap orang Papua harus mendukung perjuangan Papua merdeka,” kata Aidi.

KKSB atau yang kerap menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang semakin terpojok lalu menggunakan LSM, Pemerhati HAM, termasuk tokoh-tokoh agama yang berseberangan dengan NKRI untuk memojokkan TNI-Polri.

“Bagi kelompok-kelompok tersebut, segala yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak pernah benar. Anehnya, mereka yang selalu menggunakan dalil-dalil hukum dan mengagungkan nilai-nilai HAM tak pernah bersuara terhadap aksi KKSB yang mengangkat senjata secara ilegal, melakukan pembantaian terhadap warga sipil, aparat pemerintah, dan aparat keamanan,” ujar Aidi.

Pendirian Pos Keamanan dan Pembinaan Teritorial

Aparat TNI-Polri rencananya akan membangun pos keamanan di sejumlah kampung yang berhasil direbut dari KKSB. Selanjutnya, bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teritorial untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan kehidupan sosial agar kembali normal seperti daerah lain.

(Baca Juga: Kapendam Cenderawasih: Pemerhati HAM Kok Membela Pelaku Kriminal)

Yang terutama, kata Aidi, dengan mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dan pelayanan kesehatan di puskesmas dan pustu.

“Tidak mungkin kita membiarkan anak-anak usia pertumbuhan terus terbelakang tanpa mengenyam pendidikan dan mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Bertahun-tahun mereka merasakan hal ini karena wilayahnya diduduki KKSB sehingga daerah mereka terisolasi. Inilah yang seharusnya menjadi keprihatianan kita bersama seluruh komponen bangsa,” kata Aidi menegaskan. (Ong)

Komentar

Tanah Papua

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

Published

on

By

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan. Saran tersebut setelah melihat kondisi kesehatan orang nomor satu Papua itu belum membaik.

“Saya minta Gubernur legowo, istirahat dulu, saya minta tolong. Kalau kita sakit, sudah pasti kita istirahat, agar badan sehat, luar biasa jika kita tidak sakit saat menjalankan tugas pemerintahan,” kata Boas Asa Enoch, Jumat (3/12/2021).

Publik Papua dan nusantara mengetahui sakit Gubernur Lukas sewaktu memberi sambutan di depan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional Oktober lalu. Ketika disiarkan berbagai saluran TV, Gubernur Lukas tampak lemah dan sulit berbicara.

Dibeberapa kesempatan, Gubernur Lukas kerap dipapah berjalan tanpa memakai sepatu. Kesehatannya yang menurun ditanggapi beragam netizen di media sosial, termasuk komentar kalangan politisi.

“Bukan saya menantang Gubernur, tapi saya minta tolong. Karena banyak sekali, bahasa-bahasa yang tidak menguntungkan itu datang,” ujarnya.

Walaupun berharap dapat meletakan jabatan, Boas secara terbuka mengapresiasi kinerja Gubernur Lukas Enembe. “Saya angkat topi kepada bapak Gubernur, sudah bangun stadion yang luar biasa,” ucapnya.

Ia mendesak Gubernur Lukas menyelesaikan pembayaran hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan venue jelang Pekan Olahraga Nasional. “Apakah venue yang dibangun sudah lunas? Hak-hak rakyat sudah lunas? Kalau belum, tolong diselesaikan, karena ini menjadi beban pikiran masyarakat,” paparnya.

Menurut dia, mesti ada pihak bertanggungjawab terkait persoalan PON. “Siapa yang akan membayar? Jadi bingung semua,” katanya.

Boas menginginkan Gubernur Lukas memerintahkan segenap jajaran memperhatikan kepentingan umum. “Saya minta tolong, perintahkan yang dibawah, berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat umum, jangan mementingkan diri pribadi,” cetusnya.

Pada pertengahan 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe sempat dirawat di Singapura atas sakit yang dideritanya. Lukas diinap di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura selama beberapa pekan.

Lukas bahkan sempat dikabarkan meninggal dunia. Pada 25 Mei 2021, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus membantah kabar tersebut. (*)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri, ludes terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Jumat (3/12/2021) pagi sekitar pukul 09.00 wit.

“Saya tidak ada di rumah saat kejadian. Saya ada di saudara punya rumah , dia minta tolong untuk saya kerja rumah jadi saya keluar dari pagi.Istri saya telepon kasih tau dan pas saya datang rumah sudah terbakar,” kata Disyon Tarantein,pemilik rumah saat ditemui di lokasi kejadian.

Disyon, mengatakan saat kejadian semua penghuni kamar ada di luar. Api diduga berasal dari atas lantai dua rumah.

“Saya tidak tahu penyebabnya apa,”kata Disyon.

Selain menghanguskan bangunan, kebakaran tersebut juga membuat penghuni kos di rumah tersebut kehilangan surat surat berharga seperti , ijazah dan surat berharga lainnya yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Struktur bangunan di lantai dua yang dibangun menggunakan kayu membuat api dengan cepat melahap bangunan rumah tersebut.

Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadaman kebakaran tiba di lokasi kejadian dan memadamkan api.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III, Kantor Sentra Pemerintah SP 3, dipalang oleh Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop Kamis (2/12/202).

Aksi pemalangan tersebut dipimpin oleh Sekretaris II FPHS Tsingwarop Elfinus Omaleng.Pintu tersebut, dipalang dengan papan yang dipuku secara melintang di pintu tersebut.

Elfinus mengatakan, bahwa aksi tersebut mereka lakukan karena sebelumnya, saat pihaknya melakukan aksi demo di Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar berjanji akan mefasilitasi untuk mempertemukan pihaknya bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada saat itu Sekda Mimika melalui telepon seluler dari Jakarta, meminta kepada dirinya agar tidak melakukan aksi demo.

“Waktu itu, kita sampaikan ke orang tua, tidak jadi kita tidur di sini. Besoknya pak Sekda tiba di Timika, dia mengundang saya, pak ketua dan Sekretaris I. Dalam pertemuan pak Sekda bilang dia akan fasilitas pertemuan antara tiga pihak”kata Elfinus.

Lanjut Elfinus, “Beliau bilang dia akan komunikasikan dengan pak bupati dan setelah itu akan panggil kami lagi untuk tindaklanjuti itu. Kami kasih waktu dua hari, tapi setelah dua hari kami telepon pak Sekda dia tidak respon sampai dengan saat ini,”kata Elfinus.

(Baca Juga: FPHS Ancam Unjuk Rasa di OB Kuala Kencana)

Pihaknya tidak akan membuka palang jika Sekda Mimika tidak datang menemui mereka.

Setelah kurang lebih tiga jam lebih melakukan aksi pemalangan, pihak kepolisian Polres Mimika dan Polsek Kuala Kencana merespon lokasi Pemalang.

Dipimpin oleh Kabag Ops Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan dan Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Yakobus Sera Ayatanoi,bertemu dengan pihak FPHS Tsingwarop .

Setelah berkomunikasi dan memberikan pemahaman, akhirnya pihak FPHS Tsingwarop sepakat untuk membuka palang dan meminta kepada pihak kepolisian untuk memfasilitasi agar bertemu dengan pihak pemerintah daerah.

“Petunjuk bapak Kapolres wajib hukumnya kita buka, karena ini adalah etalase pemerintah Kabupaten Mimika. Dimana ini adalah kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda ada diruangan ini,”kata Dion saat ditemui usai membuka palang kantor.

Aksi pemalangan terhadap fasilitas umum adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar hukum.

“Kita polisi tidak terlibat dalam persoalan mereka. tapi kita fasilitasi. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga Kamtibmas ini dengan aman.Kita sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,ini yang kita lakukan.Sehingga kita datang disini kita komunikasikan sehingga palang dibuka,”kata Dion.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi bersama yang dilaksanakan di hotel Serayu, Kamis (2/12/2021).

Evaluasi Smart City secara nasional sendiri dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun. Untuk akhir tahun ini merupakan evaluasi yang terakhir di tahun 2021.

Untuk menghadapi evaluasi terakhir di tahun 2021 ini Pemkab Mimika menghadirkan narasumber untuk membantu dalam melakukan evaluasi. Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kabupaten Mimika.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui usai rapat mengatakan, saat ini merupakan berakhirnya master plan Smart City di tahun 2021. Oleh sebab itu dilakukan evaluasi terhadap master plan yang belum dilaksanakan.

“Kita duduk bersama untuk membicarakan perubahan master plan. Sedangkan master plan yang kemarin kita evaluasi,” kata Wabup.

(Baca Juga: Dukung Program Smart City, Kepala Kampung Ajak Warga Nawaripi Mendaftar Ke Telkom Pasang IndiHome)

Sejauh mana pelaksanaan Smart City di Kabupaten Mimika Wabup mengungkapkan, sudah dilakukan tetapi belum terlalu banyak. Pasalnya untuk nilai tertinggi adalah 4 dan Kabupaten Mimika sendiri masih mendapatkan nilai 2 saja.

“Mimika sudah berjalan tetapi belum 100 persen, kita masih sekitar 50 persen. Kita juga masih harus evaluasi,” ungkapnya.

Wabup menegaskan jika ingin Kabupaten Mimika bisa menerapkan Smart City 100 persen maka, harus ada komitmen dari Pemkab Mimika.

“Kita harus komitmen karena tujuan Smart City yang utama adalah bisa melayani masyarakat dengan cepat dan efesien,” tegasnya.

Menurut Wabup ada beberapa OPD yang sudah bagus dalam melaksanakan Smart City. Terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang melakukan Smart City secara inisiatif.

“Disdukcapil sudah bagus dan saya berharap saat ini Dinkes,” ujarnya. (DEN)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua43 menit ago

Ondoafi di Jayapura sarankan Gubernur Papua beristirahat

JAYAPURA,KTP.com – Ondoafi Sosiri di Kabupaten Jayapura, Papua, Boas Asa Enoch meminta Gubernur Papua Lukas Enembe mempertimbangkan beristirahat dari jabatan....

Tanah Papua14 jam ago

Rumah Tingkat Dua Lantai di Kebun Siri  Terbakar 

TIMIKA,KTP.com – Satu unit bangunan rumah dua lantai dengan lima kamar yang terletak di jalan Kebun Siri Kelurahan Kebun Siri,...

Tanah Papua2 hari ago

FPHS Palang Pintu Masuk Ruangan Kantor Bupati Mimika

TIMIKA,KTP.com – Pintu masuk menuju ruangan Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Mimika yang ada di Gedung A, Lantai III,...

Tanah Papua2 hari ago

Pemkab Mimika Lakukan Persiapan Evaluasi Smart City Nasional

TIMIKA,KTP.com – Pemkab Mimika lakukan persiapan untuk menghadapi evaluasi Smart City secara nasional tahun 2021. Persiapan tersebut dilakukan dengan rapat...

Tanah Papua2 hari ago

DLH Mimika Maksimalkan Kerja Hadapi Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bakal kerahkan menggerakkan semua sumber daya baik dari personel hingga alat angkut sampah sehingga...

Tanah Papua2 hari ago

Jalan Santai Bersama Mewarnai Hari Bakti PUPR ke 76 di Jayapura

JAYAPURA,KTP.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Propinsi Papua, Gerius One Yoman, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka acara Jalan...

Tanah Papua3 hari ago

1 Desember Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakapolres Mimika Kompol Saraju, mengatakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah seluruh Polres Mimika, berjalan aman...

Tanah Papua3 hari ago

BPN Mimika Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

TIMIKA,KTP.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika menggelar rapat koordinasi tim gugus reforma agraria Mimika bersama dengan Dinas terkait dari...

Tanah Papua3 hari ago

Aparat TNI-Polri di Timika Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Natal dan Tahun Baru

TIMIKA,KTP.com – Aparat TNI-Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan TNI-POLRI dalam rangka menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apel kesiapsiagaan...

Tanah Papua4 hari ago

Jelang 1 Desember Situasi Kamtibmas di Mimika Kondusif

TIMIKA,KTP.com – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mimika, Komisaris Polisi Saraju, mengatakan bahwa situasi Kamtibmas di Kabupaten Mimika, menjelang 1...

Tanah Papua

Advertisement

Trending