Connect with us

Nasional

Fokus Pemerintahan Jokowi-JK untuk Mewujudkan Kemandirian Nasional

Published

on

BANDUNG, Kabartanahpapua.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan bahwa salah satu fokus pemerintahan Jokowi – JK adalah mewujudkan kemandirian nasional.

“Kemandirian nasional yang tengah diwujudkan mengacu pada Nawacita ke-6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing Indonesia di pasar internasional. Serta, Nawacita ke-7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis,” ujar Moeldoko di hadapan 6 ribu mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Senin (27/8/2018).

(Baca Juga: APBN 2019 Fokus Menjaga Ekonomi dan Sosial Masyarakat Hadapi Ketidakpastian Global)

Moeldoko mencontohkan bagaimana kemandirian di bidang energi dilakukan lewat nasionalisasi blok migas Mahakam dan Rokan Hulu. Demikian juga dengan upaya pemerintah mewujudkan kepemilikan saham mayoritas 51 persen di PT Freeport Indonesia.

“Sebagai wujud kedaulatan energi, Pemerintah ingin rakyat merasakan langsung dampaknya dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dari 95,35 persen saat ini menjadi 98 persen di seluruh provinsi di Indonesia. Targetnya pada akhir 2019, rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen,” kata Moeldoko.

Selain itu, pemerintah juga tengah bergegas mengurangi angka kemiskinan lewat berbagai program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, keluarga yang berpenghasilan rendah mendapat bantuan nontunai untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Program ini mencakup mulai dari kebutuhan rumah tangga lewat Program Keluarga Harapan (PKH), pembiayaan pendidikan dasar sampai menengah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan akses kesehatan pada fasilitas kesehatan primer dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Sampai dengan April 2018 sudah ada 92,2 juta jiwa penerima KIS, 9,4 juta PKH, dan 3,07 juta keluarga bantuan pangan nontunai,” papar Panglima TNI periode 2013-2015 ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara di hadapan 6 ribu mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (KSP)

Kemandirian atas tanah dan lahan juga diwujudkan lewat pemberian 6,4 juta sertifikat hak atas tanah dan pemberian 1,7 juta izin pengelolaan lahan dalam program perhutanan sosial. “Berbagai program pro rakyat tersebut berhasil menekan angka kemiskinan dari 10,64 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018,” ujar Moeldoko.

Menurutnya, capaian positif tersebut menjadi bekal berharga untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang memunculkan bukan hanya permasalahan, tetapi juga peluang baru. “Di titik ini kita perlu menyikapi tantangan global dengan mengeliminasi gangguan, memanfaatkan peluang, dan berani menghadapi tantangan,” kata Moeldoko menegaskan.

Untuk itu, doktor lulusan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia ini mengajak para mahasiswa yang tengah antusias untuk berani menghadapi tantangan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa tentang peluang kerja di tengah bonus demografi ke depan, Moeldoko mengaku optimis di era digitalisasi dan e-commerce bakal tercipta lebih banyak kesempatan kerja.

“McKinsey (2017) menganalisis, terjadi lompatan jumlah penyerapan tenaga kerja Indonesia melalui sektor e-commerce, dari 10 juta pada 2020 sampai 17 juta pada tahun 2022,” katanya.

(Baca Juga: TMMD Bertujuan Menghasilkan Generasi Muda Kompetitif untuk Kemandirian Bangsa)

Iapun memberikan tips untuk bisa bersaing pada era digitalisasi kepada para mahasiswa, yakni dengan mempersiapkan diri dengan 3C dan 1I yaitu complex problem solving, critical thinking, creative, dan innovation.

“Saya mengajak para mahasiswa untuk membangun Indonesia sebagai wujud nasionalisme dan bersikap optimis untuk meraih peluang,” kata Moeldoko paparannya pada pembekalan mahasiswa baru yang didampingi Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. (Fox)

Komentar