Connect with us

Uncategorized

Tindakan Korupsi Berurusan dengan Hukum Negara, Tuhan, dan Neraka Sebut Tokoh Gereja

Published

on

 

JAYAPURA,KTP.com – Papua yang damai dan bebas dari korupsi menjadi harapan semua pihak. Dalam sepekan terakhir banyak kalangan di Papua menyuarakan harapan itu, mulai dari tokoh muda, tokoh adat, politisi, hingga tokoh agama.

Mereka sepakat, salah satu cara mewujudkan Papua yang bersih dari korupsi adalah dengan mendukung kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanah Papua untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak maupun mencari bukti-bukti terkait dugaan kasus korupsi yang tengah menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Harapan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Papua, agar Papua bisa bersih dari semua tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme. Terutama para pejabat Papua yang hari-hari ini dipercayakan oleh negara memimpin, mengemban amanah yang dipercayakan oleh negara agar mereka benar-benar bersih dari sikap atau tindakan korupsi,” ujar Ketua Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGGJ) Pendeta Joop Suebu, S.Th.,M.Pd di Jayapura, Rabu 16 November 2022.

Pendeta Joop Suebu mengatakan, Papua mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah Pusat yang jumlahnya sangat fantastis dan dalam berbagai skema pendanaan. Karena itu, dirinya mengharapkan, semua pejabat yang memimpin di Bumi Cenderawasih ini, bisa berhati-hati menggunakan uang yang menjadi hak rakyat.

“Yang bukan haknya jangan dia mengambil, yang bukan haknya jangan dia mencuri, hak rakyat, ya hak rakyat,” tegas Pendeta yang tengah menempuh pendidikan Magister di Great Commission International Theological Seminary (GCITS) Florida, Amerika Serikat ini.

Disebutkan, dari sisi teologia dan agama, tindakan korupsi ini diibaratkan seperti pencuri, mengambil atau mencuri barang bukan miliknya. Maka pelakunya pasti akan berurusan dengan Tuhan dan neraka.”

“Kalau tidak bertobat, ya neraka sedang menunggu,” tegas Pendeta lulusan S2 Magister Pendidikan Agama Kristen dari STT Anugerah Indonesia Surabaya ini.

*Periksa semua pejabat*

Pendeta Joop Suebu meminta KPK perlu memeriksa semua pejabat yang selama ini mengelola uang rakyat, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Kalau lembaga antirasuah itu hanya memeriksa Gubernur Lukas Enembe, menurut Pendeta Joop, itu tidak cukup. Karena sejak Pak Lukas menjadi Gubernur, dana Otsus dibagi 80% untuk kabupaten/kota, dan 20% di provinsi.

Makanya, lanjut Pendeta Joop, sebelum Otsus Jilid II disahkan, tokoh-tokoh masyarakat Papua dari berbagai kalangan meminta agar Otsus dievaluasi di seluruh kabupaten. Tapi hal itu tidak terjadi. Tujuan evaluasi, terang Pendeta Joop Suebu, antara lain untuk mengetahui selama 10 tahun dana 80% yang dibagi Gubernur Papua itu digunakan untuk apa. Evaluasi menyeluruh itu sangat perlu, agar ke depan, program Otsus Jilid II bisa berjalan dengan baik dan menyentuh seluruh rakyat di akar rumput.

“Yang bisa dievaluasi Otsusnya itu hanya wilayah Tabi-Saireri yang berjumlah 9 kabupaten/kota. Tapi daerah lain tidak berani. Berarti ada indikasi korupsi disana. Beberapa wilayah yang tidak dievaluasi kebetulan wilayah pegunungan Lapago, Mepago, dan Animha. Itu belum dievaluasi sampai hari ini. Jadi, tidak cukup kalau hanya Lukas saja yang diperiksa, para bupati juga harus diperiksa,” pinta Pendeta Joop.

Bahkan, lanjut Pendeta Joop Suebu, dana Otsus yang 20% di provinsi Papua itu, selama kepemimpinan Lukas Enembe juga belum dievaluasi.

“Penggunaan 20% dana Otsus oleh Provinsi terkesan tertutup bagi seluruh masyarakat Papua,” kata Pendeta Joop.

*Masyarakat Pegunungan memprihatinkan*

Tokoh agama ini juga berujar, sebagai pendeta, dirinya sering berkeliling di wilayah pegunungan, seperti di Puncak Jaya, Ilaga, Nduga, Lani Jaya, Tolikara. Ia prihatin menyaksikan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah itu.

“Banyak masyarakat belum sekolah dengan baik, mereka menderita. Itu masyarakat wilayah Lapago, wilayah Pak Gubernur sendiri. Padahal merekalah yang mengutus beliau (Lukas Enembe), mendoakan beliau, lalu mengutus dia ke DOK II untuk menjadi gubernur, tapi (nasib mereka) tidak diperhatikan. Saya keliling ke Lani Jaya, saya ke Ilaga, Puncak, Tolikara, saya prihatin sekali,” ungkap Pendeta Joop Suebu.

Kendati kurang diperhatikan, jelas Pendeta Joop, namun masyarakat dari wilayah Lapago ini tetap setia menjaga Lukas Enembe ketika ia sedang sakit dan bahkan rela menjadi tameng ketika Lukas hendak dijemput paksa oleh KPK.

Pendeta Joop menyebutkan, masyarakat Lapago ini, ada tiga komunitas besar. Ada Dani, ada Yali, dan Lani. Pak Lukas Enembe itu berasal dari komunitas Lani. Sementara dari komunitas Dani dan Yali, kemungkinan tidak ada. Masyarakat yang sementara ini masih menjaga rumah kediaman Lukas menganggap Lukas sebagai kepala suku besar dari Lani yang harus dilindungi dari apapun.

“Komunitas masyarakat Lani ini banyak yang miskin, banyak yang tidak diperhatikan, hanya dalam budaya mereka ini ada kesukuan yang kental sekali, yang bisa saling melindungi, saling menjaga. Lalu Pak Lukas ini dalam komunitas Lani, dia dianggap sebagai kepala suku besar, panglima perang kami, kami perlu jaga,” kata Pendeta Joop.
Kepada warga masyarakat yang masih menjaga rumah kediaman Lukas di Koya Tengah, Jayapura, Pendeta Joop Suebu mengimbau agar membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, karena perayaan Natal sudah dekat.

“Dengan menjelangnya Natal tanggal 25 Desember 2022, saya mengajak seluruh warga masyarakat yang sementara ada di sekitaran rumahnya Bapak Lukas Enembe di Koya, kita berharap kalau bisa membubarkan diri, pulang kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan dalam menyambut momen Natal dengan baik bersama keluarga. Bisa kembali ke rumah masing-masing, bisa kembali ke kampung asalnya agar mempersiapkan hari Natal ini dengan hati yang damai, hati yang penuh sukacita menyambut Sang Raja Damai,” tutup Pendeta Joop Suebu.(*)

Komentar

Tanah Papua

Dorong Anak Amor agar Lebih Banyak Diterima di Sekolah Kedinasan,Ini Inovasi Baru Kepala BKPSDM Mimika

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Upaya untuk mendorong putra-putri Amungme dan Kamoro agar lolos dalam tes dan lebih banyak di terima di Perguruan Tinggi Kedinasan di Indonesia terus dilakukan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Ananias Faot, melalui terobosan dan inovasi barunya menggelar sosialisasi startegi pemberdayaan anak Amungme dan Kamoro dalam rangka mengikuti seleksi di perguruan tinggi kedinasan.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh
64 anak anak dari suku Amungme dan Kamoro yang sudah duduk di Kelas XI dan XII dari berbagai SMU-SMK yang ada di Mimika.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Cenderawasih 66-Timika,Rabu (16/11/2022).

“Ini merupakan inovasi dari saya, setelah saya melihat, khususnya anak-anak Amungme dan Kamoro ini selalu kurang dalam hal pelaksanaan tes,”kata Ananias.

Untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengandeng lembaga bimbingan belajar Patriot Muda, salah satu Lembaga Bimbel Sekolah Kedinasan yang sengat berpengalaman dalam melakukan bimbingan belajar.

Lembaga tersebut yang nantinya akan membimbing anak anak Amungme-Kamoro sebelum mengikuti tes di Sekolah Kedinasan seperti STAN, IPDN, AKMIL, AKPOL, dan beberapa sekolah kedinasan lainnya.

Selama ini, sebut Ananias, pemerintah belum serius memperhatikan hal ini, padahal ini sangat mendasar untuk bagaimana mengangkat putri putri Amungme dan Kamoro untuk bisa bersaing dan berkompetisi dengan anak anak Indonesia lainnya.

Anak anak  SMU-SMK Amungme dan Kamoro dari berbagai sekolah di Mimika saat mengikuti sosialisasi  di Hotel Cenderawasih 66-Timika.Foto: Marsel Balawanga/Kabartanahpapua.com

” Ini yang melatarbelakangi, saya mencoba menggandeng lembaga bimbel yang berkompeten dalam bidangnya untuk mengarahkan dan membimbing mereka ini sampai dengan melaksanakan pelaksanaan tes”kata Ananias.

Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap anak anak Amungme dan Kamoro yang duduk di bangku SMU-SMK di Kabupaten Mimika, dan lebih diprioritaskan adalah mereka yang sudah duduk di bangku kelas XII SMA-SMK.

Setelah dilakukan sosialisasi, maka pihaknya akan melakukan seleksi terhadap anak Amungme dan Kamoro untuk masuk dalam bimbingan belajar.Proses seleksi tersebut nantinya dilakukan oleh Lembaga Bimbel.

“Hasil seleksi itulah nanti secara psikologis mereka akan tahu anak ini nanti arahnya kemana. Misalnya ke IPDN,Akmil,Akpol, atau ke Imigrasi.Kalau sudah tahu bawa anak ini arahnya kemana maka materi yang akan diberikan sesuai dengan sasaran anak itu sendiri,”kata Ananias.

Ananias mengatakan bahwa untuk tahap awal ini pihaknya menargetkan kurang lebih 20 anak yang nantinya berhasil lolos seleksi dan mengikuti proses bimbingan belajar.

“Ketika kita sudah mendapatkan hasil seleksi itu katakanlah 20 orang maka itulah fokus untuk pemerintah daerah membantu proses bimbingan belajar itu.Ketika proses pembimbingan itu berjalan maka kita sebagai pemerintah daerah bekerjasama dengan YPMAK kita bergandengan tangan untuk kita mengawasi dan mengikuti perkembangan itu sampai dengan pelaksanaan tes,”kata Ananias.

Dirinya menargetkan agar di bulan Desember telah mulai dilakukan proses seleksi sehingga yang dinyatakan lolos seleksi sudah mulai mengikuti bimbingan belajar karena tes sekolah kedinasan biasanya sudah mulai dibuka di bulan Maret.

“Target kita karena menyangkut pembiayaan juga kita target 20 orang.Itu akan muda di bimbing dan hasil yang kita peroleh juga besar,” Kata Ananias.(MSC)

Komentar
Continue Reading

Uncategorized

KPK Siap Dampingi BKN Cek Data Pengangkatan 600 Honorer

Published

on

By

TIMIKA,KTP.com – Pengangkatan 600 honorer di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika menjadi CPNS yang hingga kini masih terus menjadi polemik, mendapat sorotan dari Komisi Pemberangasan Korupsi Wilayah V.

Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan siap menjalin sinergi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IX BKN Jayapura untuk melakukan cleaning data atau memastikan kebenaran data honorer yang diusulkan.

“Saya sudah ketemu dengan kepala BKN Regional Papua pak Sabar Sormin dan nanti kita olah bareng-bareng. Cleansing datanya,” tegasnya saat ditemui di Timika, Jumat (5/8/2022).

Dalam pengangkatan ini, Menpan RB memiliki kriteria khusus, salah satunya mengabdi minimum lima (5) tahun.

(Baca Juga: Puluhan Honorer Kembali Demo Ke DPRD Mimika Pertanyakan Pengaduan Mereka yang Belum Dijawab)

“Bukan yang dibawa lima tahun.
Jangan sampai yang belum lima tahun masuk. Itu yang dijelaskan BKN 2 hari yang lalu bahwa kriteria Menpan salah satunya adalah minimum lima tahun. Itu menjadi perioritas. Itu bisa jadi case nanti. Itu namanya nanti mereka pura-pura lupa kan,” jelasnya.

Dian mengatakan jika dalam perjalanannya ditemukan ada ketidak kesesuaian data atau manipulasi data yang sengaja dilakukan oknum pejabat sebagaimana kabar yang berhembus, maka itu bisa dipidanakan.

Kasus ini kata Dian memang tidak termasuk korupsi, namun KPK bisa mendorong BKN untuk mencari tahu apa alasan oknum pejabat tersebut melakukan manipulasi. KPK akan membantu membuka buruk-buruknya.

“Bantu teman-teman laporkan juga ke kami. Inikan bagian untuk mengingatkan BKD atau bupati jangan sampai ada yang tidak sesuai. Kita sama-sama ngingatin. Mudah-mudahan nanti ketemu ujungnya,”ujarnya.(DEN)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Wabup Mimika Hadiri Pentahbisan Diakon yang Kedua dari Suku Mimika Wee

Published

on

By

ASMAT,KTP.com – Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Ibu Susi Herawati Rettob, serta Muspida Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat menghadiri acara pentahbisan presbiterat Pastor Martinus Tarimanik Pr dan pentahbisan Diakonat Frater Theodorus Yoseph Tepa, OFM serta Frater Fridoardus Sariman Pr di Paroki Gereja Katedral Salib Suci Indah Asmat, Selasa (31/05/2022).

Theodorus Yoseph Tepa, OFM menjadi putra Mimika Wee kedua yang ditahbiskan sebagai Diakonat di Gereja Katolik.

Seremoni pentahbisan dipimpin Uskup Agats, Mgr. Aloysius Murwito, OFM dan dihadiri ribuan umat katolik se-Kabupaten Asmat.

Uskup Agats,Mgr Aloysius, dalam khotbahnya mengucapkan selamat kepada putra Mimika Wee dari Timika yang telah menjadi imam.

“Ini merupakan imam kedua dari putra-putra Kamoro (Mimika Wee). Ini merupakan kebanggan Mimika. Bapak Uskup ikut bergembira dan bersyukur melihat pentabisan ini, karena menambah tenaga pastoral gereja,”kata Mgr Aloysius dalam khotbahnya.

(Baca Juga: Wakil Bupati Mimika Disambut Ratusan Warga di Pelabuhan Kokonao, 9 Media Back Up Publikasi Rekonsiliasi Mimika Wee)

Uskup berharap sebelum dirinya pensiun menjadi uskup, dirinya merindukan jumlah imam bisa mencapai angka 25, karena hingga kini jumlah imam hanya 24 saja.

“Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kehadiran imam yang baru ini, semakin memperkuat kami di pastoral dalam melayani umat yang barangkali ditempat-tempat tertentu kurang tersapa dan kurang mengalami kehadiran Tuhan melalui pelayanan para imam-Nya. Entah karena jarak, atau karena kurang tenaga dari pastor,” kata Uskup Aloysius

Sementara itu, Pastor Martinus Tarimanik Pr dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besarnya yang telah dan terus memberikan dukungan, sehingga ia bisa sampai menjadi imam di kebun Anggur Allah

“Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Uskup Alo atas dukungan dan motivasi yang selalu bapak uskup berikan kepada saya, mulai dari jenjang pendidikan pertama sampai pada akhirnya beliau menthabiskan saya menjadi imam di Keuskupan Agats ini,” tuturnya.

Ucapan yang sama juga ia haturkan kepada keluarga besar HKT, keluarga besar Mimika dan Flobamora yang selalu mendukung dengan caranya masing-masing.

(Baca Juga: Ribuan Warga Mimika Wee Antar Salib Berukuran Raksasa ke Atapo, Ritual Pra Misa Rekonsiliasi)

“Dan paling spesial untuk umat Asmat yang ada di sini. Hati saya besar untuk kalian semua. Hal penting yang saya mau sampaikan adalah imam bukan pejabat, imam bukan jabatan sosial atau didalam pemerintahan yang harus menjunjung tinggi martabatnya. Saya hanyalah hamba yang tidak berguna, saya hanya mau melakukan apa yang harus saya lakukan,” paparnya.

Ia pun meminta doa dari semua umat yang akan mengawal dirinya sebagai pelayan Tuhan di pulau Asmat.

“Saya sangat membutuhkan doa dan dukungan teguran, kritik saran untuk menjalankan tugas imam di tanah Asmat ini. Bagi saya imamat bukanlah akhir dari perjalanan panggilan ini, tetapi imamat merupakan langkah awal saya dalam melayani umat di Keuskupan Agats ini,” katanya.

Mewakili keluarga, Utler Adrianus, mengucapkan selamat kepada pelayan Allah yang dithabiskan, yakni 2 diakon dan 1 imam. Dirinya mengutip ayat Alkitab dalam Yeremia 1:5 yang mengatakan “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah mengadakan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”

“Kiranya saudara-saudara yang ditahbiskan hari ini, bisa menjadi nabi yang tak henti-hentinya merenungkan dan merefleksikan diri, lalu tetap pada Injil Tuhan untuk tetap mewartakan kasih kebaikan dan damai sejahtera bagi umat. Itulah hal yang penting bagi imam dan diakon kami yang baru yang akan ditahbiskan diwaktu-waktu mendatang. Semua kami ucapkan terima kasih,” terangnya.

Menekankan apa yang ia sampaikan, ia pun menjelaskan mengenai singkatan dari kata Asmat yakni Aku Selalu Melaksanakan Amanat Tuhan. Ucapannya pun disertai sorak tepuk tangan dari umat yang hadir.

” Semoga amanat Tuhan ini menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan orang Asmat,” kata Utler(MSC)

Komentar
Continue Reading

Tanah Papua

Inilah Pendapat Tokoh La Pago Soal Pemekaran di Papua

Published

on

By

JAYAPURA, KTP.com – Inilah pendapat tokoh La Pago terkait wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua yang hangat diperbincangkan oleh berbagai pihak, baik pro dan kontra.

Nius Jikwa salah satu tokoh adat dari Pegunungan Tengah Papua mengaku sepakat dengan kebijakan memajukan orang asli di Bumi Cenderawasih lewat DOB.

“Sebagai salah satu tokoh adat di Papua, demi kemajuan masyarakat kami dukung yang terbaik, termasuk pemekaran,” kata Nius Jikwa dalam siaran pers, Rabu (25/05/2022).

Nius Jikwa yang merupakan Ketua Suku La Pago wilayah Kabupaten Jayapura mengaku usulan pemekaran sangat bagus dan pihaknya ikut memberikan dukungan tentang pemekaran wilayah Otonomi baru di tanah Papua.

“Pemekaran untuk kemajuan di tanah Papua tentunya, kami dukung,” tegas Nius.

Pemekaran, lanjut Nius, akan membuka banyak peluang baru untuk masyarakat Papua, terutama kaum muda dalam ikut serta membangun, dimana lapangan pekerjaan akan tersedia sehingga penyerapan tenaga kerja baru akan terjadi.

“Hal yang positif diberikan oleh pemerintah harus diterima, apalagi ini akan berikan peluang yang besar,” katanya.

Hanya saja, Nius berpesan agar usulan pemekaran harus benar-benar dikawal dan memberikan perubahan yang baik dan kemajuan daerah.

“Semua ini harus kita kawal dan kelola dengan baik, agar pemekaran benar-benar berikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat Papua,” katanya.(*)

Komentar
Continue Reading

Berita Terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Tokoh Masyarakat Kamoro Apresiasi Terobosan Pemerintah Buat Bimbel Sekolah Kedinasan untuk Anak AMOR

TIMIKA,KTP.com – Tokoh masyarakat Kamoro, Kabupaten Mimika, Marianus Maknaipeku, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Mimika yang telah membuat terobosan...

Tanah Papua3 hari ago

Direktur YPMAK Dukung Langkah Pemerintah Buat Bimbel Sekolah Kedinasan untuk Anak Amungme-Kamoro

TIMIKA,KTP.com – Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), Vebian Magal, mendukung langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Badan...

Tanah Papua4 hari ago

Apresiasi Terobosan Pemerintah, Tokoh Amungme Dukung Bimbel Sekolah Kedinasan Untuk Anak AMOR Dilakukan Setiap Tahun

TIMIKA,KTP.com – Tokoh Masyarakat Amungme Kabupaten Mimika, Antonius Kemong, mendukung penuh langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melaksanakan Bimbingan Belajar (Bimbel)...

Tanah Papua5 hari ago

Tokoh Pemuda Kamoro Dukung Langkah Kepala BPKSDM Mimika Buat Bimbel Sekolah Kedinasan Untuk Anak AMOR

TIMIKA,KTP.com – Tokoh Pemuda Kamoro, Dr Leonardus Tumuka, mendukung penuh inovasi dan terobosan baru yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan...

Tanah Papua6 hari ago

Selama 12 Hari 50 Anggota Satpol PP Ikut Diklat Dasar   

TIMIKA,TKP.com – 50 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemkab Mimika mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)...

Tanah Papua6 hari ago

Cegah Korupsi Dana Otsus, Tokoh Muda Jayapura Minta Badan Khusus Pengelola yang Belum Terkontaminasi

  JAYAPURA.KTP.com – Prihatin menyaksikan lambatnya perubahan di Provinsi Papua, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura) Jack Judzoon Puraro, M.Si meminta...

Tanah Papua1 minggu ago

Tokoh Agama Minta Semua Pihak Diminta Hentikan Polemik Kedatangan Ketua KPK ke Papua

  SENTANI.KTP.com – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Pdt Alberth Yoku menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah...

Kriminal1 minggu ago

Di Jembatan Youtefa dan Holtekamp Terjadi Laka Beruntun Hingga Satu MD

  JAYAPURA,KTP.com – Kecelakaan (laka) beruntun terjadi di wilayah hukum Polsek Jayapura Selatan hingga Polsek Abepura pada Minggu pagi (20/11)...

Tanah Papua1 minggu ago

Tokoh Ini Sebut Warga Menanti Langkah Nyata KPK Terkait Dugaan Korupsi di Papua

  JAYAPURA.KTP.com – Masyarakat Papua terus menantikan langkah nyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara Gubernur Papua Lukas Enembe....

Kriminal1 minggu ago

Ini Ciri-ciri Jasad Tanpa Identitas Yang Ditemukan di Holtekamp

  JAYAPURA,KTP.com – Temuan sesosok mayat berjenis kelamin pria tanpa identitas beberapa waktu lalu disekitar Jalan Holtekamp KM 10 di...

Tanah Papua

Advertisement

Trending