Sentilan Mendagri Tentang Mimika,ini Kata Kepala Bappeda

TIMIKA,KTP.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian menyinggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang hampir mencapai Rp 8 Trilliun namun tidak banyak kemajuan.

Hal ini pun direspon oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling saat ditemui wartawan di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (8/5/2024) kemarin.

Yohana dalam kesempatan itu mengakui bahwa belum semua hal yang menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Mimika terpenuhi.

“Sebenarnya kalau kita bicara perencanaan di dalam dokumen itu ada semua. Hanya soal apakah kota sudah eksekusi, kemudian kalaupun sudah dieksekusi di OPD teknis apakah sudah maksimal atau tidak, optimal atau tidak itu yang menjadi ukuran keberhasilan bagi kita. Ini pun dinilai oleh orang lain,” ungkap Yohana.

Ia juga menjelaskan,setiap tahun pemerintah telah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan secara pembuktiannya telah dilakukan.

Kata Yohana, Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penggunaan APBD selalu bertumpu pada program prioritas dan juga bergantung pada kebijakan daerah.

Ia menilai, apa yang disampaikan oleh Mendagri menjadi masukkan bagi pemerintah Kabupaten Mimika untuk lebih fokus terhadap seluruh program yang dijalankan.

“Kita tetap mengikuti tahapan RPJMD kita di RKPD semua OPD teknis yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, jika berbicara tentang infrastruktur, kata Yohana tentu fungsinya adalah untuk membuka akses layanan publik kepada masyarakat dan ini sangat mahal karena berkaitan dengan topografi di Kabupaten Mimika.

Walau APBD Kabupaten Mimika sangat besar, untuk menghubungkan semua lini, kata Yohana membutuhkan dana yang sangat banyak. Sedangkan, di Mimika banyak hal yang perlu dibenahi, terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Ia juga mengatakan, beberapa tahun terakhir pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Ke depan, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Sebab, menurut Yohana, pembangunan SDM bukan hanya tentang pendidikan namun juga peningkatan kapasitas untuk mendongkrak daya saing khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Saya merasa bahwa pemerintah sudah memfasilitasi banyak hal. Tidak mungkin kita uraikan satu-satu, harapan kita ke depan apa yang menjadi masukkan pemerintah pusat akan menjadi perhatian kita (Pemerintah Daerah),” ujarnya.(MWW)