Connect with us

Tanah Papua

PJ Bupati Puncak Serahkan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024

Published

on

ILAGA,KTP.com – Penjabat (Pj) Bupati Puncak,Provinsi Papua Tengah, Ir Darwin Tobing, menyerahkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Puncak,Rabu (17/1/2024).

Pj Bupati Puncak dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa
momentum penyerahan DPA-SKPD merupakan dokumen operasional untuk melaksanakan program sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari upaya percepatan realisasi pelaksanaan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Pj Bupati berpesan kepada masing-masing pimpinan OPD selaku pengguna anggaran haruslah selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Taat pada perundang-undangan, proporsional, optimal, efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi asas keadilan, kepatuhan, serta memperhatikan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Perlu saya sampaikan DPA-SKPD yang sebentar lagi akan saya bagikan ini merupakan hasil kerja keras yang membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab, serta pengabdian bersama, baik eksekutif maupun legislatif”kata Pj Bupati.

Pj Bupati menyampaikan terima kasih dan apreasiasi yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat atas kerja keras dalam menetapkan apbd tahun anggaran 2024.

“sebagaimana disampaikan Ketua TAPD tadi, usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun ini sedikit demi sedikit mengalami peningkatan dalam perbaikan berbagai hal, seperti penyusunan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban, walau memang kita sadari bersama masih ada yang perlu kembali ditingkatkan, mari kita jaga dan terus berupaya untuk lebih baik lagi agar hasil dari upaya itu dapat kita rasakan langsung,”kata Pj Bupati.

Pj Bupati mengatakan sebagaimana penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah dapat disebut baik apabila seluruh proses dilakukan juga dengan tepat, baik, didasari aturan yang jelas dan juga perlu menyesuaikan kondisi yang ada.

Untuk itu kepada seluruh kepala OPD, dirinya menekankan pada pelaksanaan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dengan bentuk pelayanan dan pembangunan perlu dicermati agar kinerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan dengan membuat rencana kerja OPD (Renja-SKPD) yang digunakan sebagai acuan kebijakan strategis dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan tahunan. Sehingga target-target kinerja dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran juga agar penyerapan anggaran dapat terlaksana lebih cepat dan tidak menumpuk pada saat akhir tahun.

Mengikuti aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja. karena ini merupakan cerminan keinginan semua pihak dalam penggunaan anggaran untuk bisa mencapai target tujuan pembangunan yang dilaksanakan.

Meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. semua program kegiatan harus terlaksana secara rinci, terpadu, saling mendukung antara program yang satu dengan program yang lainnya, bahkan harus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,

Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan sebagainya. bukan justru sebaliknya hanya sekedar menghabiskan anggaran tanpa arah yang jelas dan terukur.

Pj Bupati Puncak,didampingi Ketua DPRD Kabupaten Puncak Dan Pj Sekda Kabupaten Puncak,pada acara penyerahan DPA kepada OPD di kabupaten Puncak Papua Tengah.

Selain itu Mampu dan bisa menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya masing-masing dengan program dan kegiatan yang ada, sehingga berbagai persoalan yang terjadi tidak harus bupati turun langsung menyelesaikannya.

“Tahun ini adalah tahun pertama saya selaku kepala daerah atau Pj Bupati Puncak menetapkan Perda dan Perbup tentang APBD dan sekaligus menyerahkan DPA-SKPD tahun 2024, saya harap seluruh pelaksanaan program pembangunan tahun ini dapat dilakukan dengan baik dan lancar, saya minta agar pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan melalui Bagian UKPBJ di Setda, dan segera berproses sehingga kegiatan fisik dapat lebih awal dilaksanakan”kata Pj Bupati.

Selain itu lanjut Pj Bupati, dalam melaksanakan berbagai hal tersebut tidak hanya dilihat dari usaha dan upaya yang kita lakukan tapi perlu juga dukungan semua pihak, dan yang terpenting adalah pada dukungan aspek keamanan, berapa pun yang dianggarkan atau anggaran yang diberikan pemerintah pusat bila aspek keamanan tidak kondusif maka tidak akan bisa kita membangunan daerah ini, malah akan berdampak pada tahun-tahun selanjutnya plafon anggaran kita akan dikurangi dan malahan bisa tidak dapat karena dianggap tidak mampu menyerap anggaran yang diberikan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi rendah.

“Seperti yang disampaikan Ketua TAPD tadi, seluruh regulasi yang ada dalam hal pengelolaan keuangan daerah, saya sampaikan wajib seluruh kepala OPD ketahui dan memahami agar pada saat melakukan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tepat, baik dan benar,”kata Pj Bupati.

Pj Bupati berharap seluruh pengelolaan keuangan pada seluruh OPD dapat berjalan sesuai yang diharapkan, agar terhindar dari masalah hukum.

“marilah belajar untuk menjadi bisa karena hal ini sudah menjadi kewajiban sebagai pejabat yang diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas kita masing-masing”kata Pj Bupati.

Selanjutnya untuk pelaksanaan program kegiatan pada APBD tahun anggaran 2024, setelah diserahkan DPA-SKPD dapat segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih dan menumpuk diakhir tahun.

Pj Bupati mengingatkan juga bahwa tahun anggaran 2023 telah berakhir, kewajiban seluruh pemerintah daerah dalam rangka laporan keuangan pemerintah daerah untuk segera disiapkan, dikonsultasikan dan dikoordinasikan.

Dirinya menegaskan kepada kepala OPD untuk segera menyiapkan dan melaporkan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pengelolaan aset masing-masing OPD yang terlebih dulu dikonsultasikan kepada inspektorat selaku pengawas internal daerah, dan kooperatif dalam waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia wilayah Papua agar terhindar dari kesalahan-kesalahan administrasi dan kita dapat mempertahankan Opini WTP

Sehubungan dengan hal tersebut dirinya memerintahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menunda uang persediaan atau UP bagi OPD yang sampai saat ini belum menyampaikan SPJ tahun anggaran 2023 dan inspektorat juga berperan aktif untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Puncak.

“setelah saya menyerahkan DPA-SKPD tahun anggaran 2024 ini, saya tekankan kepada seluruh kepala OPD, PPTK dan bendahara untuk bekerja sesuai dengan tugasnya dan bertanggungjawab, mulai dari awal pengerjaan kegiatan, pengawasan pekerjaan, pengajuan permintaan pembayaran sampai kegiatan tersebut selesai”kata Pj Bupati.(MAR/MWW)

Komentar