Connect with us

Tanah Papua

Penyusunan D-APBD Kabupaten Puncak TA 2024 Selesai Tepat Waktu

Published

on

ILAGA,KTP.com – Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran (TA) 2024 sesuai dengan terget waktu yang ditentukan.

Dalam laporan Ketua TAPD Kabupaten Puncak, Zainuddin Rachman, S.STP.,M.Si pada acara penyerahan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak, Rabu (17/1/2024) dijelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD 2024, Pemerintah Kabupaten Puncak telah menyusun dan menetapkan APBD TA 2024 tepat waktu sesuai amanat peraturan tersebut.

Kata Zainuddin, dengan proses pembahasan dokumen APBD dalam sidang paripurna DPRD pada tanggal 8 Desember 2023, yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah pada tanggal 18 Desember 2023, dan telah ditetapkan hasil evaluasi oleh Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor SK : 065-255 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023.

Zainuddin melanjutkan, puncaknya APBD ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Puncak pada tanggal 29 Desember 2023, yaitu : Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2023 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

“Tentunya, hal ini sebagai bukti keseriusan kita bersama dalam mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak dalam rangka ketaatan dalam melaksanakan amanat peraturan, untuk itu saya selaku ketua TAPD mengucapkan terimakasih atas kerja keras dan kerjasama seluruh staekholder yang terlibat dalam proses penyusunan APBD ini,” kata Zainuddin.

Zainuddin menerangkan, sebagaimana juknis pelaksanaan evaluasi APBD telah diubah sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan perda tentang perubahan APBD; rancangan perkada penjabaran apbd dan Rancangan Perkada Penjabaran Perubahan APBD.

Lanjutnya, sebagaimana peraturan tentang evaluasi APBD yang telah disampaikan perlu menjadi atensi bersama bahwa dalam penyusunan APBD pada khususnya penyusunan APBD induk perlu dikembangkan dengan baik.

Kemudian, anggaran 2024 berpedoman pada RKPD tahun 2024 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dan telah menyesuaikan amanat peraturan serta kebijakan daerah sesuai kebutuhan di daerah.

Struktur Apbd Tahun Anggaran 2024 Secara Singkat.

(Baca Juga:PJ Bupati Puncak Serahkan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024)

A. Pendapatan Daerah
Total pendapatan daerah pada apbd tahun anggaran 2024 diestimasi sebesar Rp 1,6 trilyun lebih, atau secara akumulasi naik dari APBD induk tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah diestimasikan pada APBD 2024 sebesar 18 milyar rupiah atau naik sebesar 43 persen dari APBD induk 2023.
2. Dana Transfer
Pendapatan transfer diestimasikan sebesar Rp1,53 trilyun atau naik sebesar 1 persen dari APBD induk 2023.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah diestimasikan sebesar Rp89 milyar, atau naik sebesar 68 persen dari APBD induk 2023.

B. Belanja Daerah
Total belanja daerah kabupaten puncak tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1,6 trilyun, atau secara akumulasi naik sebesar 5 persen dari APBD induk tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Operasi
Belanja operasi diestimasikan sebesar Rp1,1 trilyun atau naik sebesar 9 persen dari APBD induk tahun anggaran 2023, yang diafektasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal
Belanja modal diestimasikan sebesar Rp261 milyar atau turun sebesar 13 persen dari apbd induk tahun anggaran 2023, Yang diafektasikan untuk belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; serta belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga diestimasikan sebesar Rp35 milyar atau naik sebesar 26 persen dari APBD induk tahun anggaran 2023, yang diafektasikan untuk belanja keadaan darurat dan mendesak.
4. Belanja Transfer
Belanja transfer diestimasikan sebesar Rp284 milyar atau naik sebesar 3 persen dari apbd induk tahun anggaran 2023, yang diafektasikan untuk belanja dana desa dan ADD.

C. Pembiayaan Daerah.
Pos pembiayaan daerah terdiri dari; penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp41 milyar.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp1 milyar sehingga kembali terjadi defisit anggaran dengan pembiayaan netto sebesar Rp40 milyar.

Zainuddin memaparkan, dari besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang telah diuraikan tadi, semua didistribusikan dalam dokumen pelaksanaan angggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari; Setda, Setwan, Inspektorat, RSUD, 14 dinas, 7 Badan, dan 25 distrik dengan total OPD sebanyak 50.

Ia mengatakan, dari penjabaran struktur APBD diatas, diketahui bersama kebutuhan belanja daerah masih cukup tinggi, apalagi ditahun ini kita dihadapkan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, hal ini sudah tentu akan membebani keuangan daerah. Namun, karena menjadi kewajiban seluruh pemerintah daerah tetap menjadi atensi dan prioritas pembiayaan daerah.

Disisi, lain pendapatan asli daerah kita belum optimal dalam membantu pembiayaan belanja daerah, kita masih sangat mengharapkan dana transfer dari pusat, sedangkan dana dau yang selama ini menopang kebijakan belanja daerah sudah juga diatur penggunaannya (Mandatori Spending DAU), jadi tidak semua dana DAU bisa dipakai sesuai kebijakan daerah, hal ini menjadi beban dan masalah hampir semua pemerintah daerah di Republik Indonesia.

Hal ini terkait kondisi keamanan perlu juga menjadi atensi bersama, pelayanan dan pembangunan yang telah termuat pada masing-masing opd sesuai DPA SKPD dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar apabila keamanan kondisi, akan berdampak pada pembiayaan belanja yang tidak direncanakan, dan juga akan berdampak pada realisasi anggaran dan output yang tidak diharapkan.

Ia menyebutkan, sedangkan dari sisi penyerapan anggaran dari pemerintah pusat perlu didukung dengan administrasi pelaporan yang baik dan benar. Apabila tidak sesuai dengan juknis penyaluran maka penyaluran tidak dapat dilakukan sampai administrasi laporan sesuai dengan juknis yang ada.

“Untuk itu saya mengharapkan kita semua mari kita jaga bersama kondisi keamanan ini agar seluruh pelaksanaan pelayanan dan pembangunan dapat berjalan dengan semestinya dan hal ini juga menjadi salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan setiap triwulan,” harap Zainuddin.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Zainuddin juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap Bupati Kabupaten Puncak, ketua DPRD Kabupaten Puncak badan anggaran (Banggar) dan anggota DPRD, tim TAPD, Kepala-kepala OPD serta seluruh pihak yang terlibat atas usaha dan kerjasamanya sehingga dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 dapat terselesaikan.(MWW)

Komentar