Connect with us

Tanah Papua

Pangdam akan Dampingi Pj Gubernur Papua Tinjau Tambang Emas Ilegal di Korowai

Published

on

JAYAPURA, Kabartanahpapua.com – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit bersama Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar rencananya akan mendampingi Penjabat Gubernur Papua Soedarmo dalam kunjungan kerja ke Korowai, Jumat (10/8/2018) besok.

Wakil Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi mengatakan keikutsertaan Pangdam Cenderawasih untuk mengetahui secara pasti kondisi yang terjadi di lapangan tentang lokasi penambangan emas ilegal di wilayah Korowai.

“Keikutsertaan ini sekaligus dukungan penuh Kodam Cenderawasih kepada Bapak Penjabat Gubernur Papua untuk langkah-langkah penertiban pertambangan tradisional ilegal di Korowai,” ujar Dax melalui telepon selulernya, Kamis (9/8/2018).

(Baca Juga: Anggota DPRP Desak Polisi Hentikan Aktivitas Ilegal PT PMJ di Nabire)

Beberapa waktu lalu, kata Dax, beredar surat terbuka dari misionaris Amerika Pendeta Trevor Johnson yang ditujukan kepada Gubernur Papua terkait keprihatinannya terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Suku Korowai.

Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi. (ist)

Secara khusus, Dax mewakili Kodam Cenderawasih menyampaikan apresiasi terhadap Pendeta Trevor yang telah mengabdikan hidupnya melayani orang asli Papua (OAP) di wilayah pedalaman Papua.

“Kami berterima kasih atas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pendeta Trevor Johnson terhadap masyarakat, khususnya OAP di Korowai yang sudah berlangsung selama ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat melimpah bagi Pak Pendeta sehingga dapat terus berkarya bagi Tanah Papua,” ujar Dax.

Dalam surat terbukanya, Pendeta Trevor menyampaikan tingkat kemahalan harga-harga barang kebutuhan pokok di wilayah Korowai.

“Harga satu sak beras 25 kilogram seharga Rp6 juta, satu sak beras 20 kilogram Rp5 juta, dan harga supermie per karton sebesar Rp2 juta. Harga-harga barang ini melonjak seiring kehadiran aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah tersebut. Ini menjadi bukti kehadiran pertambangan emas ilegal tersebut justru semakin memiskinkan OAP, padahal mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka,” tulis Pendeta Trevor dalam surat terbukanya.

Bahkan, kehadiran tambang emas ilegal itu telah merusak penghidupan warga suku Korowai yang bergantung kepada alam.

“Mereka tidak lagi bisa menyelam untuk menangkap ikan di sungai, karena sudah tercemar oleh aktivitas tambang ilegal ini. Air sungai yang dulu bersih dan jernih, kini berubah keruh dan kuning, sehingga masyarakat kesulitan mencari sumber makanan mereka,” tulis Pendeta Trevor.

Camp di salah satu pendulang emas ilegal di Korowai. (ist)

Terkait dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut, menurut Dax, sejauh ini pihaknya belum menemukan bukti adanya keterlibatan oknum TNI. Dax berharap jika ada masyarakat yang mempunyai bukti-bukti agar segera melaporkan ke Kodam Cenderawasih.

“Kami selalu terbuka untuk menerima informasi dan kritik membangun dair masyarakat atas kinerja personel TNI yang mungkin tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) prajurit. Tentunya Kodam Cenderawasih akan mengambil langkah-langkah tegas kepada prajurit jika terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal itu,” ujar Dax.

(Baca Juga: Pemerintah Gandeng KPK Benahi Kisruh Izin Usaha Pertambangan)

Bagi Kodam Cenderawasih, kata Dax, surat terbuka dari Pendeta Trevor merupakan kritik yang membangun sebagai bentuk kecintaan yang bersangkutan kepada institusi TNI. Ia pun berharap dari kunjungan Penjabat Gubernur Papua didampingi Pangdam dan Kapolda menghasilkan solusi terbaik guna menangani pertambangan emas liar di wilayah tersebut.

“Semoga setelah kunjungan Penjabat Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda, dapat menghasilkan solusi terbaik untuk pertambangan emas liar yang masih menuai pro-kontra di masyarakat suku Korowai,” kata Dax.Suku Korowai, adalah salah satu suku dari kurang lebih 250 suku asli di Papua. Mereka tinggal di wilayah yang masih terisolir dan berada di antara 3 kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Nduga, dan Kabupaten Yahukimo. (Mas)

Komentar